alexametrics
Jumat, 25 September 2020
Jumat, 25 September 2020

Mantan Kadispar Lotim Ditahan Tersangkut Kasus Dugan Tipikor Penataan Pusuk Sembalun

MATARAM-Kasus dugaan korupsi penataan kawasan pusuk sembalun, Lombok Timur (Lotim) masuk tahap penuntutan. Kemarin (19/3), penyidik kepolisian melimpahkan dua tersangka ke jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lotim.

Kasatreskrim Polres Lotim AKP Made Yogi membenarkan pelimpahan tahap dua kasus . Penyidik telah merampungkan kasus tersebut usai jaksa menyatakan berkas kedua tersangka telah lengkap atau P21.

”Sudah limpah dengan dua tersangka,” kata Yogi, kemarin.

Setelah menerima pelimpahan dari penyidik, Kasi Pidsus Kejari Mataram Wasita Triantara mengatakan, kedua tersangka diputuskan untuk ditahan. Mereka sementara ini dititipkan di Rutan Selong selama 20 hari.

”Tersangka kita tahan di Rutan Selong,” tutur Wasita.

Selama penahanan tersangka, penuntut umum akan menyusun berkas dakwaan keduanya. Setelah itu rampung, berkas kedua tersangka akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Mataram untuk menjalani persidangan.

”Secepatnya kita limpahkan ke pengadilan,” ujar dia.

Di kasus ini, dua orang yang menjadi tersangka adalah Khairil Anwar Mahdi dan Samsul Ahyar. Nama pertama merupakan mantan Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata (Kadisbudpar) Lotim, sementara Ahyar diketahui sebagai rekanan. Saat proyek bergulir Khairil bertindak selaku PPK sekaligus KPA.

Proyek pembangunan sarana dan prasarana wisata Pusuk Sembalun menelan dana sebesar Rp 1,6 miliar. Anggaran tersebut digelontorkan Kementerian Pariwisata kepada Disbudpar Lotim pada 2015 silam. Peruntukannya digunakan membangun gapura, taman pusuk, dan gerbang selamat datang.

Namun dalam perjalanannya, pengerjaan objek sarana dan prasana wisata Pusuk Sembalun ini diduga tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan. Selain pengerjaannya yang tidak tuntas, fisik sejumlah proyek yang telah selesai dikerjakan rupanya tidak tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak pengerjaan.

Hal tersebut menjadi temuan saat ahli dari Universitas Mataram melakukan pengecekan proyek fisik yang berada di objek wisata Pusuk Sembalun ini. Dari dugaan rasuah ini, penyidik kepolisian mendapat nilai kerugian keuangan negara mencapai Rp 280 juta.(dit/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

LPPOM MUI NTB Target Sertifikasi Halal 125 Usaha Rampung Tahun Ini

”Rinciannya, dari Dinas Perindustrian NTB dan pusat sebanyak 75 usaha, serta Dinas Koperasi Lombok Barat sebanyak 50 usaha,” katanya, kepada Lombok Post, Rabu (23/9/2020).

Solusi BDR Daring, Sekolah Diminta Maksimalkan Peran Guru BK

Jika terkendala akses dan jaringan internet, layanan dilaksanakan dengan pola guru kunjung atau home visit. ”Di sanalah mereka akan bertemu dengan siswa, orang tua, keluarga. Apa permasalahan yang dihadapi, kemudiann dibantu memecahkan masalah,” pungkas Sugeng.

Subsidi Kuota Internet, Daerah Blank Spot di NTB Pertanyakan Manfaat

”Kalau jangkauan towernya luas, tentu ini sangat menunjang sekaligus mendukung pemanfaatan kebijakan pusat,” tandasnya.

Anugerah Pewarta Astra 2020 Kembali Digelar

Astra mengajak setiap anak bangsa untuk menebar inspirasi dengan mengikuti Anugerah Pewarta Astra 2020. ”Di NTB sendiri kami membina warga Kelurahan Dasan Cermen yang merupakan wilayah Kampung Berseri Astra. Harapannya, masyarakat dapat menggambarkan dukungan Astra untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih optimis demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” ujar Gusti Ayu.

Pilwali Mataram, HARUM satu SALAM dua MUDA tiga BARU empat

Pengundian nomor Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota Mataram dan Wakil Wali Kota Mataram berjalan di bawah protokol Pandemi Covid-19 dengan ketat, pukul 19.00 wita-selesai semalam.

Catat, Kampanye Undang Massa Bisa Dipidana

Seluruh calon kepala daerah yang akan berlaga dalam Pilkada serentak di tujuh kabupaten/kota di NTB telah ditetapkan, kemarin (23/6). Hari ini, para calon kepala daerah tersebut akan melakukan pengundian nomor urut. Kampanye akan dimulai pada 26 September. Seluruh kandidat harus hati-hati berkampanye di masa pandemi. Sebab, mengundang massa dalam kampanye bisa dikenakan pidana.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Tertular Korona di Luar Daerah, Bupati Lotim Sempat Drop

Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy menjadi kepala daerah pertama di NTB yang positif terinfeksi Covid-19. Pemimpin Gumi Patuh Karya dua periode tersebut menjalani uji usap (swab) pada Senin (21/9) di RSUD dr Raden Soedjono Selong.
Enable Notifications    Ok No thanks