alexametrics
Minggu, 27 September 2020
Minggu, 27 September 2020

BPK Audit Kredit BPD Dompu

MATARAM-Penyidikan kredit bermasalah di BPD Dompu masuk pada perhitungan kerugian negara. Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai lembaga audit dalam proses ini.

Juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan mengatakan, jaksa penyidik telah mengajukan permintaan audit perhitungan kerugian negara kepada BPK. Saat ini, proses penghitungan tengah dilakukan auditor dari BPK.

”Kita tinggal menunggu hasil perhitungan. Selama proses audit, kalau ada data yang kurang akan dilengkapi dari penyidik,” kata Dedi.

Permintaan audit kerugian negara ke BPK dilakukan jaksa saat kasus ini berada di tingkat penyidikan. Sebelum itu, Kejati NTB sempat meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit investigasi (AI).

Berdasarkan AI, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB Ery Ariansyah Harahap mengatakan, sebagai dasar penyidik meningkatkan status penanganan kasus dari penyelidikan ke penyidikan. Hasil audit didapati potensi kerugian keuangan negara dalam kasus ini.

Indikasi kerugian sebesar kredit yang dikucurkan BPD, yakni Rp 6,3 miliar. Kredit itu tidak digunakan PT PDM (inisial), selaku debitur, untuk membangun rumah.

”Artinya total loss. Karena tidak ada yang digunakan untuk pembangunan rumah,” kata dia.

Jaksa penyidik masih berupaya menuntaskan kasus dan membawanya ke tahap penuntutan. Penanganan masih berada di tahapan penyidikan umum dengan memeriksa sejumlah pihak terkait.

Penyidik sejauh ini telah memeriksa beberapa pejabat bank. Terakhir, dua saksi ahli dengan latar belakang keilmuan hukum pidana serta keuangan negara, diperiksa penyidik di gedung Pidsus Kejati NTB.

Di kasus ini, penyidik telah menetapkan dua orang sebagai tersangka, yakni berinisial SR dan SUR. SR merupakan pimpinan bank di Dompu. Adapun SUR, menjabat sebagai direksi di PT PDM, perusahaan yang menerima kredit modal kerja.

Kredit itu diduga bermasalah karena pencairan tidak melalui prosedur. Pihak bank diduga mengucurkan kredit dengan melanggar prinsip kehati-hatian. Salah satunya, tidak mempertimbangkan kredibilitas perusahaan penerima kredit.

Dari hasil penyelidikan tidak ditemukan adanya agunan atau jaminan yang diberikan debitur kepada kreditur. Agunan bersifat wajib dalam proses pinjam meminjam uang di bank. Sebab, ketika debitur tidak dapat mengembalikan uang atau gagal bayar, pihak bank bisa melelang agunan dari debitur.

Setelah kasus ini ditangani kejaksaan, pihak bank baru mengucurkan kredit sebanyak Rp 6,3 miliar. Karena berproses hukum, kredit tahap kedua sekitar Rp 3,7 miliar, ditunda pihak bank.

(dit/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Penataan Kawasan Wisata Senggigi Dimulai

Penataan kawasan wisata Senggigi direalisasikan Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar). Sayang, dari tujuh proyek dalam perencanaan, hanya lima yang bisa dieksekusi.

LPPOM MUI NTB Target Sertifikasi Halal 125 Usaha Rampung Tahun Ini

”Rinciannya, dari Dinas Perindustrian NTB dan pusat sebanyak 75 usaha, serta Dinas Koperasi Lombok Barat sebanyak 50 usaha,” katanya, kepada Lombok Post, Rabu (23/9/2020).

Solusi BDR Daring, Sekolah Diminta Maksimalkan Peran Guru BK

Jika terkendala akses dan jaringan internet, layanan dilaksanakan dengan pola guru kunjung atau home visit. ”Di sanalah mereka akan bertemu dengan siswa, orang tua, keluarga. Apa permasalahan yang dihadapi, kemudiann dibantu memecahkan masalah,” pungkas Sugeng.

Subsidi Kuota Internet, Daerah Blank Spot di NTB Pertanyakan Manfaat

”Kalau jangkauan towernya luas, tentu ini sangat menunjang sekaligus mendukung pemanfaatan kebijakan pusat,” tandasnya.

Anugerah Pewarta Astra 2020 Kembali Digelar

Astra mengajak setiap anak bangsa untuk menebar inspirasi dengan mengikuti Anugerah Pewarta Astra 2020. ”Di NTB sendiri kami membina warga Kelurahan Dasan Cermen yang merupakan wilayah Kampung Berseri Astra. Harapannya, masyarakat dapat menggambarkan dukungan Astra untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih optimis demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” ujar Gusti Ayu.

Pilwali Mataram, HARUM satu SALAM dua MUDA tiga BARU empat

Pengundian nomor Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota Mataram dan Wakil Wali Kota Mataram berjalan di bawah protokol Pandemi Covid-19 dengan ketat, pukul 19.00 wita-selesai semalam.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...
Enable Notifications    Ok No thanks