alexametrics
Jumat, 18 September 2020
Jumat, 18 September 2020

Lahan MotoGP Sudah Klir, Presisi Sirkuit Sudah Dikerjakan

KUTA-Mandalika mendunia. Itu  setelah penyelenggara MotoGP, Dorna Sport SL menunjuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sebagai salah satu tuan rumah balap motor paling prestisius sejagat itu pada 2021 mendatang.

Persiapan sudah mulai digagas sejak tahun lalu oleh PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), pengelola KEK Mandalika. Pihak pengelola akan bekerja sama membangun sirkuit bersama investor infrastrukutr asal Perancis, Vinci Construction and Grands Projects.

Pihak ITDC sudah menyiapkan panjang sirkuit 4,32 kilometer. Dengan jumlah 18 tikungan. Sebelum diumumkan menjadi tuan rumah, pihak pengembang sudah membangun presisi sirkuit.

Namun, yang dibangun baru beberapa persen.  Dari penelusuran Koran ini, presisi jalan sirkuit itu belum di aspal.

Lombok Post menelusuri jalan presisi yang sudah dibentuk itu dari arah Pantai Seger. Presisi yang membentuk sirkuit itu memanjang ke arah utara. Persis membentuk sirkuit. Lebarnya sekitar 15 meter.

Tetapi, jalan itu masih ditumbuhi rerumputan. Jalannya sedikit berdebu, berbatu, dan licin. Di tengah jalan yang akan menjadi sirkuit itu, ada sungai. Saat ini, di atas sungai itu ada jembatan kecil yang menyambung jalan. Jembatan itu tak dapat dilalui mobil. Hanya bisa dilalui sepeda motor.

Presisi jalan tersebut, tembus ke jalan raya. Penghubung antara kawasan Kuta dan Pantai Awang. Namun, sebelum menyentuh jalan raya, jalan sirkuit itu membentuk kelokan ke arah timur.

Jalan kelokan pertama menanjak sekitar 10 derajat. Diapit dua bukit. Sebelah kanan terdapat pemakaman umum penduduk setempat. Sebelah kiri dipenuhi pohon jagung. Suasananya asri dan nyaman.

Keluar dari perbukitan itu, mata dimanjakan dengan perbukitan hijau dan bangunan vila dengan eksterior menarik.

Jalanan terus menurun setelah melewati dua bukit. Turunnya sekitar 5 derajat. Jalan presisi yang sudah dibentuk itu terputus hingga belakang Mapolsek Kuta, dekat Pantai Tanjung An.

Di penghujung jalan, dijumpai gerombolan kerbau asyik mencabik rumput di tengah jalan sirkuit. Gerombolan kerbau itu dijaga pemiliknya. Namanya, Ikur.

”Ya, ini dah jalan yang akan menjadi sirkuit MotoGP itu,” jawab Ikur saat Lombok Post menanyakan apakah benar jalan itu yang akan dibangun untuk sirkuit MotoGP.

Ikur tidak terlalu paham dengan event balap motor paling bergengsi sejagat itu. Kendati demikian, dia sangat setuju apabila kawasan ini dijadikan sebagai tempat balapan motor level dunia.

”Saya sangat setuju. Kalau itu demi kebaikan kemaslahatan, kenapa tidak kita harus dukung,” ujarnya.

Dia berharap, pembangunannya nanti berdampak kepada masyarakat lokal. Sehingga, kesejahteraan dapat dirasakan. ”Saya sudah bertahun-tahun hidup di sini. Baru sekarang saya melihat perubahan semewah ini,” ucapnya.

Dengan perkembangan kawasan ITDC, Ikur menjadi lebih semangat bekerja. Dia menyekolahkan anaknya di Politeknik Pariwisata (Poltekpar). ”Per semester anak saya bayar Rp 5 juta,” bebernya.

Tiap pembayaran semester, dia harus menjual kerbau miliknya. Satu kerbau dihargai Rp 10 hingga 12 juta. ”Saya berjuang, supaya anak saya tidak bernasib sama seperti saya. Kalau sudah lulus nanti, berharap bisa bekerja di tempat yang layak di kawasan wisata Mandalika,” harapnya.

Sejauh ini, pembangunan sirkuit MotoGP di kawasan KEK Mandalika semakin viral di media sosial. Tetapi, di tengah kabar gembira itu, ada masyarakat yang menolak. Karena, penggantian harga lahan tidak sesuai dengan harga.

Kadus Dusun Ujung Selatan, Desa Kuta, Kecamatan Pujut Abdul Mutalib mengatakan, dia mengetahui pembangunan sirkuit MotoGP dimulai tahun ini. Tetapi, berdasarkan rancangan pembangunan dari ITDC, banyak tanah warga yang belum dibebaskan. ”Termasuk tanah keluarga saya yang ada di desa ini,” kata Mutalib kepada Lombok Post, kemarin (24/2).

Beberapa kali sudah melakukan mediasi dengan pihak ITDC. Namun, sampai saat ini belum juga ditanggapi. ”Kalau mau dibebaskan, silakan saja. Yang penting harga penggantiannya sesuai dengan yang kami harapkan,” kata dia.

Pihak perusahaan hanya membayar ganti rugi Rp 60 juta per are. Sementara harga tanah sudah mencapai ratusan juta per are. ”Katanya sih mereka membayar ganti rugi berdasarkan NJOP,” jelasnya.

Rencananya, penentuan harga tanah akan ditentukan tim appraisal. Tim tersebut dikatakan independent. ”Mudahan saja tim itu tidak memihak ke pihak penguasa,” harapnya.

Sebagai masyarakat, ia mengharapkan ada jalan keluar yang tidak merugikan masyarakat. ”Kita ini dari kalangan bawah. Harus didengarkan juga keluh kesah kami,” pintanya.

Mutalib juga menginginkan, pihak ITDC memberikan peluang kepada masyarakat lokal untuk bersaing di kawasan Kuta. Masyarakat asli menjadi termarjinalkan di tanah kelahiran sendiri.

”Berikan kami kesempatan juga untuk mengembangkan usaha di kawasan KEK Mandalika ini,” ujarnya.

Potensi SDM yang ada di kawasan ITDC tidak kalah jauh dengan yang dibawa investor. “Berikan kesempatan supaya kami juga bisa mengembangkan bisnis di kawasan ini,” pungkasnya.

Terkait hal itu, Direktur Utama PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Abdulbar M. Mansoer memastikan, perencanaan pembangunan berjalan mulus. Bila masih ada protes satu dua orang warga, menurutnya hal biasa, pasti akan diselesaikan.

Ia mencontohkan, di Bali ITDC sudah beroperasi selama 30 tahun. Namun, hingga sekarang masih ada protes. Tapi, pihaknya selalu berpegang teguh pada hukum. Kalau ada yang klaim selesai di meja hukum, buktikan kepemilikan tanahnya.

“Kita tidak bisa berkonfrontasi, kita tidak bisa memberikan kerohiman seperti dahulu,” katanya.

Terhadap lahan enklave di dalam kawasan KEK Mandalika yang terbukti milik warga, Abdulbar memastikan itu akan dibayar. Asalkan, bukti bisa berupa sertifikat hak milik (SHM) benar-benar ada. Lahan tersebut tidak di lahan Vinci, lokasinya terpisah-pisah di dalam 1.175 ha yang dikelola ITDC.

“Kita tidak akan ambil hak mereka kalau punya surat. Tapi kalau tidak ada surat terus mengklaim tanah mereka, itu tidak bisa,” tegasnya.

Sebagai BUMN, ITDC tidak mungkin merampas tanah rakyat. Selama semua bisa dibuktikan, perusahaan akan memenuhi hak warga.

Lombok dipilih sebagai lokasi balap MotoGP karena merupakan daerah pariwisata. Masalah lahan sudah sangat klir. Selain itu, Lombok butuh recovery secepatnya. Baginya kesepakatan menggelar Sirkuit MotoGP akan mempercepat pemulihan pascagempa.

“Tahun 2021 ketika MotoGP digelar, turis dari Bali akan datang ke sini,” katanya.

Abdulbar optimistis pembangunan Sirkuit Jalanan Mandalika akan sukses. Masih ada dua tahun untuk membangun. Pembangunan sepenuhnya oleh investor Vinci. Tetapi ITDC menyiapkan infrastruktur pendukungnya menuju daerah itu.

Sementara itu, Ketua KONI NTB H Andy Hadianto mengatakan, ditunjuknya Mandalika sebagai tuan rumah MotoGP pada 2021 mendatang,  memberikan dampak positif bagi daerah. Terutama, untuk menggaet wisatawan. ”MotoGP levelnya dunia. Pasti bakal banyak turis mancanegara maupun lokal datang ke NTB,” kata Andy.

Efeknya, perekonomian masyarakat sekitar akan terus tumbuh. Rakyat akan lebih sejahtera. ”Harus terealisasi sirkuit ini,” ucapnya.

Dia mendengar, kalau sistem sirkuitnya menggunakan sistem buka tutup. Jalan yang sudah dibangun dapat digunakan masyarakat umum apabila seri sudah digunakan.

”Kalau sistemnya seperti itu, tentu tidak akan mengeluarkan anggaran yang banyak,” ungkapnya.

Namun, yang harus diperhatikan adalah perawatannya. Karena, lintasan tersebut levelnya digunakan untuk balap motor kelas dunia. ”Perlu dipertimbangkan lagi sebenarnya supaya tetap terawat,” kata dia.

KONI sebagai organisasi olahraga mendorong realisasi sirkuit dilakukan secepatnya. Supaya, image Lombok sudah pulih terdengar di suluruh negeri. ”Semoga saja segera terealisasi,” harapnya. (arl/ili/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Pilwali Mataram, Polres Petakan 12 Potensi Kerawanan

Polresta Mataram memetakan 12 titik potensi kerawanan di Kota Mataram. “Sebenarnya ini kejadian (yang kami himpun) dulu dan pernah terjadi,” kata Wakasat Intelkam Polres Mataram, Ipda Gunarto, kemarin (17/8).

Pilkada Serentak NTB, Potensi Saling Jegal Masih Terbuka

Bawaslu NTB mengantisipasi potensi sengketa usai penetapan Pasangan Calon (Paslon) 23 September mendatang. Baik sengketa antara penyelenggara pemilu dengan peserta dan peserta dengan peserta.

Bukan Baihaqi, Isvie Akan Menangkan HARUM di Pilwali Mataram

Golkar dipastikan solid memenangkan setiap pasangan yang diusung. “Sebagai kader Golkar kita harus loyal (pada perintah pertai),” kata Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda.

Gubernur Ingatkan Jaga Kerukunan di Musim Pilkada!

”Partai boleh beda, calon boleh beda, tapi senyum kita harus senantiasa semanis mungkin dengan tetangga-tetangga kita," kata Gubernur NTB H Zulkieflimansyah saat menyapa umat Hindu di Pura Dalem Swasta Pranawa, Abian Tubuh, Kamis (17/9/2020).

Koreksi DTKS, Pemprov NTB Coret 215.627 Rumah Tangga

”Data ini dari hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan kabupaten/kota,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) NTB H Ahsanul Khalik, Kamis (16/9/2020).

53 SPBU di NTB Sudah Go Digital

”Upaya ini untuk menjawab tantangan di era digital. Pertamina memantau distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) end to end process, yang akan memberikan layanan kepada pelanggan lebih aman, mudah dan cepat,” kata Unit Manager Communication Relations & CSR Pertamina MOR V Rustam Aji, Kamis (17/9/2020).

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks