alexametrics
Kamis, 24 September 2020
Kamis, 24 September 2020

Merger BPR NTB Berlanjut ke MA

MATARAM-Perkara merger BPR NTB dipastikan berlanjut hingga Mahkamah Agung (MA). Terdakwa Mutawalli resmi mengajukan kasasi melalui Pengadilan Tipikor Mataram. Kasasi dinyatakan Mutawali melalui penasihat hukumnya usai menerima salinan putusan banding.

”Sudah masuk pernyataan kasasi secara resmi dari terdakwa Mutawali,” kata Juru bicara Pengadilan Tipikor Mataram Fathurrauzi.

Salinan putusan banding sudah diserahkan Pengadilan Tipikor Mataram ke para pihak. Nantinya, itu yang menjadi pedoman apakah jaksa maupun terdakwa akan menempuh proses hukum lanjutan hingga kasasi.

Meski demikian, hingga kemarin, Fathurrauzi menyebut baru terdakwa Mutawali yang resmi nyatakan kasasi. JPU dan terdakwa Ikhwan belum mengisi pernyataan untuk kasasi ke MA.

”Mungkin yang lain menyusul. Rentang waktunya kan 14 hari setelah menerima salinan putusan,” ujar dia.

Terpisah, juru bicara Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB Dedi Irawan menyebut pihaknya akan merespons kasasi dari terdakwa Mutawali. ”Nanti kita ajukan kontra memori kasasi kalau memang terdakwa sudah masukkan memori kasasi,” kata Dedi.

Penuntut umum, sebut Dedi, tidak saja mengajukan kontra memori kasasi. Jaksa juga akan memasukkan memori kasasi. ”Nanti, kalau kita mau ajukan PK (peninjauan kembali), itu bisa. Kalau tidak ada (memori) kasasi, tidak bisa PK,” terangnya.

Sebelumnya, putusan banding Pengadilan Tinggi (PT) NTB menyatakan terdakwa Ikhwan dan Mutawalli bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Keduanya dijatuhi hukuman penjara selama 3,5 tahun.

Untuk uang pengganti kerugian negara, PT NTB memutuskan mengabulkan tuntutan yang termuat dalam memori banding JPU Kejati NTB. Nilai uang pengganti yang harus dibayar Ikhwan dan Mutawali masing-masing sebanyak Rp 382.041.250.

Pertimbangan hakim tinggi menyebutkan, kerugian negara disebabkan perbuatan korupsi dari Ikhwan, Mutawali, serta Manggaukang Raba.

Penggunaan sebagian dana konsolidasi untuk merger BPR NTB di luar TOR, tidak mampu dipertanggungjawabkan Ikhwan dan Mutawali. Hakim menyebut, penggunaan dana di luar TOR atas arahan atau petunjuk Manggaukang Raba.

Berdasarkan arahan Manggaukang, Ikhwan bersama Mutawali membuat rekayasa bukti atas pengeluaran dana di luar TOR.

Berangkat dari fakta persidangan di Pengadilan Tipikor Mataram, majelis hakim banding menyimpulkan bahwa Mutawali bersama Ikhwan dan Manggaukang Raba, memiliki peran yang sangat dominan. Terutama penggunaan dana konsolidasi di luar ketentuan. (dit/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Hasil Survei Indikator, Elektabilitas HARUM Paling Tinggi

“Pak Mohan Roliskana hingga sejauh ini paling potensial menang dalam pemilihan mendatang,” ujar  Wakil Ketua DPP Golkar Ahmad Doli Kurnia dalam pemaparan yang dilakukan secara online dari DPP Golkar Jakarta, (18/9) lalu.

Polisi Pantau Kampanye Hitam di Pilwali Mataram

Pelaksanaan Pilkada di Kota Mataram mendapat atensi penuh pihak TNI-Polri. Polresta Mataram dan Kodim 1606 Lobar telah melakukan pemetaan potensi konflik dan mencegah secara dini beberapa konflik yang biasa terjadi pada masa Pilkada.

Trailer Film MOHAN Bikin Baper

Kreativitas sineas Kota Mataram terasa bergairah. Ditandai dengan garapan film bergenre drama romantic berjudul ‘Mohan’ yang disutradai Trish Pradana. Film yang direncanakan berdurasi sekitar 35 menit ini mengisahkan perjalanan asmara Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskan dengan istrinya Hj Kinastri Roliskana. Film Mohan dijadwalkan mulai tayang Bulan Oktober mendatang.

Pasangan Calon Harus Memberi Perhatian pada DPT

PESERTA pemilihan yaitu Pasangan Calon harus menunjukkan perhatian lebih pada seluruh tahapan yang ada, bukan hanya pada saat pendaftaran calon atau pada pemungutan suara saja. Salah satu tahapan yang sangat menentukan ialah tahapan Penyusunan dan Pemutakhiran Daftar Pemilih atau cukup disebut dengan penyusunan DPT.

Pendataan Bantuan Kuota Internet untuk Siswa Guru dan Mahasiswa Kacau

Hari pertama penyaluran bantuan subsidi kuota internet untuk siswa, guru, mahasiswa, dan dosen langsung berpolemik. Proses pendataan dan verifikasi nomor ponsel dinilai kacau.

Calon Kepala Daerah Wajib Jadi Influencer Protokol Kesehatan

DPR, pemerintah dan KPU telah memutuskan akan tetap melaksanakan pilkada serentak pada 9 Desember. Para calon kepala daerah (Cakada)  diminta menjadi influencer protokol kesehatan  agar pilkada tidak memunculkan klaster baru Covid-19.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Sutradara Trish Pradana, Angkat Kisah Mohan ke Layar Lebar

Sutradara Trish Pradana tak henti melahirkan karya. Di tengah Pandemi Korona ini ia kembali ke balik layar menuntaskan film baru bertajuk "Mohan". Ini merupakan film yang diangkat dari kisah hidup Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana sewaktu remaja.
Enable Notifications    Ok No thanks