alexametrics
Rabu, 30 September 2020
Rabu, 30 September 2020

Polda Pantau Penyelidikan Pengadaan Obat Dikes Bima

MATARAM-Pengadaan obat di Dinas Kesehatan (Dikes) Bima tengah diselidiki. Penyelidikan telah dimulai penyelidik Satreskrim Polres Bima dengan mengklarifikasi mantan Kepala Instalasi Farmasi Kesehatan (IFK) Bima, Nurkasna Wahyuni.

Dirreskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsudin Baharuddin mengatakan, penanganan kasus tersebut jadi atensi jajarannya. Sebelum Polres turun tangan, informasi dugaan penyimpangan dalam pengadaan obat telah diketahuinya melalui pemberitaan sejumlah media.

”Iya, makanya kita minta untuk diusut,” kata Syamsudin.

Saat ini, kata dia, penyelidik sedang mengumpulkan keterangan dan data-data terkait pengadaan obat. Beberapa orang telah diagendakan untuk diklarifikasi. ”Kami tetap memantau setiap perkembangannya,” katanya.

Setiap perkembangan penanganan akan dikoordinasikan dengan polda. Menurut Syamsudin, termasuk bila ada kesulitan dalam penanganan nanti. ”Kalau ada yang perlu kami backup, kami akan bantu. Intinya kasus ini jadi atensi kami di polda,” terangnya.

Sebelumnya, Nurkasna diklarifikasi pekan lalu. Yuni mengatakan, polisi banyak menanyakan mengenai proses perencanaan, pengadaan hingga distribusi obat. Pertanyaan itu dijawab sesuai dengan kapasitas Yuni saat menjabat sebagai Kepala UPT IFK.

”Yang ditanyakan itu saya jawab sesuai dengan apa yang saya ketahui,” kata Yuni.

Selain permintaan keterangan, Yuni menyebut dirinya menyerahkan sejumlah dokumen. Dia berharap, dokumen tersebut bisa membantu proses penyelidikan yang dilakukan Unit Tipikor Satreskrim Polres Bima.

”Ada tadi kasih data perencanaan dan pengadaan obat senilai Rp 3,6 miliar,” terang dia.

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dilakukan melalui satker Dikes Bima. Anggaran bersumber dari dana DAK 2018 dengan nilai Rp 3,6 miliar.

Dalam pengadaan obat ini ada dugaan pembengkakan anggaran dari usulan semula. Selain itu, jenis obat yang dibelanjakan diduga tidak sesuai dengan usulan puskesmas.

Pengadaan obat itu diusulkan 21 puskesmas. Selanjutnya UPT IFK Bima membuat perencanaan dan merekap kebutuhan sesuai anggaran, yakni Rp 3,2 miliar. Perencanaan itu dibuat IFK pada Desember 2017. Lalu, sekitar Januari atau Februari, IFK menyerahkan rekapan perencanaannya kepada Dikes.

Dalam proses pengadaan, Dikes tidak melibatkan IFK. Daftar sebagian obat yang dibelanjakan juga bukan berdasarkan pengajuan yang diusulkan 21 Puskesmas. Seperti BMHP. IFK tidak pernah mengusulkan BMHP tapi justru anggarannya diperbesar.

Selain itu, dalam hal distribusi obat, Dikes melakukan sendiri. Sesuai aturan, harusnya penyaluran obat dilakukan UPT IFK. Anggaran juga bertambah, IFK mengusulkan Rp 3,2 miliar tapi tiba-tiba menjadi Rp 3,6 miliar. Belakangan ini, Dikes meluruskan anggaran yang terserap hanya Rp 3,4 miliar.

Masalah lain, pengadaan obat ini belum juga diserah terimakan, dari Dikes kepada UPT IFK Bima. Kepala UPT IFK Nurkasna Wahyuni tidak mau menandatangani berita acara serah terima barang karena sebagian besar obat sudah didistribusikan ke Puskesmas.(dit/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

World Tourism Day, Pembangunan Harmoni Manusia dan Alam

PERUBAHAN arah pembangunan menuju pembangunan berkelanjutan saat ini menjadi tema utama dan agenda universal, termasuk dalam pembangunan disektor kepariwisataan. Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud yakni menyeimbangkan dan mengintegrasikan antara pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan untuk kelangsungan hidup manusia dan bumi (Resolusi Majlis Umum PBB, 2015).

PLN Diskon 75 Persen Tambah Daya Hingga 3 Oktober

PLN NTB terus mendukung upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi. Khususnya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan juga Industri Kecil Menengah. Salah satunya dengan memberikan keringanan Biaya Penyambungan Tambah Daya untuk memberdayakan dan menumbuhkan kegiatan perekonomian UMKM/IKM.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Masih Banyak Masyarakat Yakin Tak Tertular Korona

KESADARAN dan pemahaman masyarakat pada bahaya Covid-19 masih rendah. Hal itu tercermin dari survei Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Omnibus Law Disahkan, Buruh Ancam Mogok Nasional

Pembahasan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law di DPR yang sudah rampung menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pekerja. Sebab, pekerja akan paling terdampak dengan pasal-pasalnya. Salah satunya soal pemberian pesangon.

Optimisme Najmul – Suardi di Tengah Pandemi

Bencana gempa bumi 2018 dan pandemi Covid-19 membawa ujian berat bagi pariwisata di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Tetapi semangat tidak boleh padam, masa-masa pandemi harus dilalui dengan penuh keteguhan dan ikhtiar yang kokoh.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks