alexametrics
Minggu, 7 Juni 2020
Minggu, 7 Juni 2020

Hakim Minta Penahanan, Mantan Kades Lingsar Ajukan Penangguhan

MATARAM-Terpidana kasus korupsi dana CSR PDAM Giri Menang, Sahyan belum inkrah dinyatakan bebas. Setelah jaksa penuntut umum (JPU) melayangkan banding, Pengadilan Tinggi (PT) NTB memintanya untuk menahan Kades Lingsar non aktif tersebut.

Atas penetapan itu, Sahyan melayangkan penangguhan penahanan. ”Kita sudah ajukan penangguhannya dengan alasan yuridis dan kemanusiaan,” kata Bion Hidayat penasihat hukum Sahyan, Senin (23/3) lalu.

Bion mengatakan, proses banding dari jaksa ada yang mengganjal. Jaksa tidak mengirimkan berita acara pembebasan Sahyan dari pidana dalam memori banding. ”Bagaimana profesionalisme jaksa dalam proses beracara,” tanya dia.

Ia menuding proses permohonan banding yang dilakukan jaksa  melanggar hukum acara. Menurutnya, jika berita acara itu dilampirkan, pertimbangan hakim pasti bakal berbeda. ”Sebenarnya harus dicantumkan berita acara pembebasannya itu,” kata dia.

 Dia mengatakan, kliennya sudah bebas dari hukuman. Dia divonis enam bulan 22 hari. ”Hukuman itu sudah dijalankan saat proses hukum yang dijalaninya,” ujarnya.

Lalu hakim juga meminta JPU untuk membebaskan Sahyan. Menurutnya, penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi terkait perintah penahanan kliennya itu tidak menjustifikasi secara yuridis. ”Seharusnya tidak ditahan lagi karena hukuman sudah dijalankan,” ungkapnya.

Kliennya juga belum bisa ditahan. Karena, dalam keadaan sakit. ”Semua hasil rekam medisnya sudah saya kirimkan ke kejaksaan dan PT,” ucapnya.

Dia meminta pertimbangan kemanusiaan kepada jaksa dan PT untuk tidak menahan kliennya. Karena, dia yang sudah divonis bersalah dan dalam keadaan sakit belum bisa dilakukan penahanan. ”Saya minta secara hati nurani dari majelis hakim dan jaksa,” pintanya.

Kejari Mataram Yusuf mengatakan, dia sudah melakukan upaya pemanggilan terhadap Sahyan. Alasannya memang masih sakit. ”Tetapi, kita akan meminta dokter lain untuk mengecek kondisi kesehatan Sahyan sebagai second opinion,” kata Yusuf.

Dia belum menentukan langkah  upaya penahanan paksa terhadap Sahyan. ”Kita masih melakukan pendekatan saja,” ungkapnya.

Diketahui, pada kasus itu Sahyan dinyatakan bersalah melanggar pasal 12A juncto pasal 18 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Majelis hakim PN Tipikor Mataram menjatuhkan vonis enam bulan 22 hari. Vonisnya jauh dari tuntutan jaksa yang menuntut satu tahun sembilan bulan dan denda Rp 50 juta subsider tiga bulan penjara.

Hakim dan jaksa berbeda pendapat dengan hakim mengenai kerugian negara dalam kasus tersebut. Hakim menganggap dana CSR Rp 165 juta itu sudah disalurkan sesuai aturan. Hakim menganggap Sahyan hanya merugikan negara dari dana CSR itu sebesar Rp 5 juta.

Sedangkan jaksa menganggap kerugian negara dalam kasus itu dianggap total loss atau Rp 165 juta. Karena, penggunaan anggaran itu tidak pernah dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa sesuai aturan yang berlaku. (arl/r2) 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Keluarga Tertular Korona, Dua Pejabat Pemprov NTB Diisolasi

MATARAM-Kepala Dinas Pariwisata NTB H Lalu Mohammad Faozal dan Kepala Biro Kesra Setda NTB H Ahmad Masyhuri diisolasi. Keduanya tidak boleh masuk kantor untuk...

Gangguan Jiwa, Lima Pasien RSJ Selagalas Positif Korona

MATARAM-Virus korona (covid-19) menyerang semua orang, tanpa terkecuali. Termasuk orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). ”Siapa bilang orang gangguan jiwa kebal virus korona, buktinya lima...

Pesta Narkoba, Dua Lelaki dan Tiga Perempuan Ditangkap di Batulayar

GIRI MENANG-Lima warga digerebek tim Satres Narkoba Polres Lobar usai "pesta" narkoba di salah satu hotel di Batulayar, Kamis (4/6) lalu. Mereka terdiri dari...

Gunjingan Tetangga Lebih Menyiksa, Jangan Kucilkan Penderita Korona!

GIRI MENANG-Sebagian orang menganggap Korona sebagai ‘penyakit fitnah’. Sebab, stigma negatif yang selalu disematkan kepada pasien positif Korona maupun eks pasien positif. Atas dasar itu,...

Dampak Korona, Lombok Barat Kehilangan Rp 430 Miliar

GIRI MENANG-Keuangan Pemkab Lombok Barat (Lobar) dibuat babak belur oleh wabah Covid-19. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Pimpinan (Rapim) terbatas di Aula Utama Kantor...

Tak Ada Zona Hijau di KLU, Kasus Korona ada di Semua Kecamatan

TANJUNG-Kasus positif Covid-19 di Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus bertambah. Total kini 45 kasus, dengan Kecamatan Gangga yang akhirnya pecah telur, sebagai kecamatan yang...

Paling Sering Dibaca

Cek Korona di Mataram, Biaya Rapid Test Rp 400 Ribu, Swab Rp 1.250.000

MATARAM-Di masa New Normal, hasil rapid test dan swab sangat dibutuhkan. Misalnya jika Anda ingin bepergian dengan menggunakan pesawat. Padahal, biaya untuk rapid test dan...

Naik Pesawat di Masa Korona, Ini Dokumen yang Harus Dibawa!

MATARAM-Pembatasan penerbangan komersial diperpanjang hingga 7 Juni. Dengan demikian penumpang pesawat domestik wajib melengkapi sejumlah dokumen untuk bisa terbang. ”Semua syarat itu harus dipenuhi calon...

Direktur RSUD Mataram Dorong Masjid dan Mall Dibuka, Warga Bahagia Bisa Lawan Korona

MATARAM— Di tengah meningkatnya penyebaran virus korona Direktur RSUD Kota Mataram dr Lalu Herman Mahaputra justru meminta sejumlah aktivitas publik tetap dibuka seperti biasa. Ketika...

Siap-siap, Pendaftaran CPNS Lulusan SMA Dibuka 1 Juni

JAKARTA–Pemerintah mengumumkan tahun ini bakal membuka seleksi CPNS baru untuk lulusan SMA sederajat melalui jalur sekolah kedinasan. Kuotanya belum ditetapkan. Politeknik Keuangan Negara STAN,...

NTB Coba-coba “New Normal”, Mulai dari Masjid dan Pusat Perbelanjaan

MATARAM-Tidak ada daerah di NTB layak new normal. Dari 102 daerah yang dipersilakan pemerintah pusat menerapkan New Normal, tak ada satu pun daerah dari...