alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Jelang Pemilu, Penanganan Kasus Korupsi Ditunda

MATARAM-Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB mengatur ritme penanganan kasus menjelang pelaksanaan Pemilu 2019. Jaksa tak ingin penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan, dimanfaatkan oknum tertentu sehingga mengganggu stabilitas daerah.

”Kita ingin menjaga situasi di lapangan,” kata Kajati NTB Arif, kemarin (25/2).

Hingga Maret, ada sedikitnya empat proyek yang dibidik Kejati NTB. Penanganannya masih pada tahapan pengumpulan data dan bahan keterangan. Seluruh proyek diketahui berada di wilayah Kota Bima.

Rincian proyek tersebut, antara lain, pembangunan Taman Amahami sebesar Rp 8,5 miliar; masjid terapung dengan nilai proyek Rp 12,5 miliar; lahan relokasi banjir sebanyak Rp 4,9 miliar; dan pembangunan DAM Kapao serta Dadi Mboda dengan total anggaran sekitar Rp 7 miliar.

Sejauh ini, tim penyelidik sudah turun melakukan puldata dan pulbaket. Meski demikian, hasil di lapangan belum ditindaklanjuti jaksa dengan melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait.

”Kita menunggu sampai selesai Pemilu agar tidak kisruh. Biarkan Pemilu berjalan dengan damai,” ujar dia.

Jelang Pemilu, kejaksaan turut mengambil peran untuk menjaga kondusivitas daerah. Karena itu, beberapa kasus harus diatur ritmenya agar nantinya tidak dimanfaatkan oknum dan membuat rawan keamanan.

Arif mengatakan, ritme penanganan kasus memang harus dijaga saat Pemilu. Namun, bukan berarti jaksa berhenti melakukan penanganan. Selama pelaksanaan tahapan pemilu, ada hal-hal teknis yang bisa dikerjakan penyelidik untuk memperjelas arah kasus.

Mengenai langkah awal penanganan, Arif mengatakan, pihaknya belum bisa membeberkan apa temuan di lapangan. Temuan jaksa masih terlalu dini untuk dibeberkan kepada publik. Namun, Arif menyebut bahwa jaksa sudah mendapat bahan untuk ditindaklanjuti.

”Nanti dibahas, dikelola. Apa yang kurang, dilengkapi,” sebut dia.(dit/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Dompu Zona Merah, Simulasi KBM Tatap Muka Dua Sekolah Distop

Rinciannya, SMAN 1 dan 2 Kilo, SMAN 1 dan 3 Pekat, SMAN 1 Kempo, SMKN 1 Manggalewa, SMKN 2 Dompu, dan SMAN 1 Hu’u. Namun, hanya simulasi di SMKN 2 Dompu dan SMAN 1 Hu’u yang dihentikan. ”Pertimbangannya, karena sekolah itu ada di wilayah kota dan dekat kota, sebagai pusat penyebaran Covid-19,” jelasnya.

Cegah Penyakit Jantung di Masa Pandemi

dr. Yusra Pintaningrum, SpJP(K),FIHA,FAPSC,FAsCC

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks