alexametrics
Sabtu, 19 September 2020
Sabtu, 19 September 2020

Kasus LCC Makin Terang

MATARAM-Penyelidikan dugaan korupsi pengelolaan aset Lombok Barat (Lobar) digeber Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Pemeriksaan dilanjutkan dengan mengklarifikasi Ikhsan Karyawan Amin, kemarin (25/3).

Ikhsan merupakan Direktur Utama (Dirut) PT Tripat sebelum Lalu Azril Sopandi. Dia menjabat dari 2008 hingga Juni 2012. Saat Ikhsan menjabat, BUMD Lobar tersebut berubah badan hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).

”Setelah satu tahun Zaini (Zaini Arony, Red) jadi bupati, saya ubah bentuk badan hukum lewat proses peraturan daerah,” kata Ikhsan, kemarin.

Perubahan badan hukum tersebut disahkan pada 2010. Ikhsan mengatakan, klarifikasinya kemarin terkait hal tersebut. Juga mengenai penyertaan modal dari Pemkab Lobar ke PT Tripat yang mengiringi perubahan badan hukum.

Penyertaan modal juga dituangkan dalam perda. Ikhsan menyebut Perda Nomor 7 Tahun 2010. Dalam beleid tersebut disebutkan, penyertaan modal pemerintah berupa akumulasi dana dari 1996, ketika Tripat masih mengelola Taman Narmada.

”Dan, tanah 8 hektare yang lokasinya di Desa Gerimax. Itu masuk juga penyertaan modal pemkab,” tuturnya.

Kemudian, masih di tahun yang sama, terbit Perda Nomor 8 Tahun 2010 mengenai penyertaan modal pemerintah kepada BUMD. Salah satunya untuk PT Tripat. Jika di perda sebelumnya modal tanah seluas 8 hektare, di Perda Nomor 8 bertambah menjadi 8,4 hektare.

”Ada juga uang sebanyak Rp 360 juta,” ujarnya.

Hanya saja, penyerahan aset tersebut hanya bersifat de jure, kata Ikhsan. Cuma tertuang dalam perda saja. Hingga Ikhsan lepas jabatan sebagai dirut, serah terima aset belum dilakukan Pemkab Lobar dan PT Tripat.

”Memang di perda ada disebutkan disertakan modal (tanah), tapi belum ada serah terima,” terang dia.

Tak dilakukannya serah terima, disebabkan adanya gugatan dari masyarakat yang mengklaim tanah tersebut. Ikhsan pun mengetahui persoalan itu. Karena alasan itu pula, Ikhsan mengaku PT Tripat belum berani menggarap aset milik pemkab.

”Kita tidak bisa buat apa-apa karena bermasalah. Belum bisa kita utak-atik,” terang dia.

Apakah LCC sudah ada dalam rencana saat penyertaan modal? Mengenai ini, Ikhsan menyebut tak pernah ada rencana untuk membangun mall. PT Tripat saat itu ingin membangun wisata air.

”Dulu malah mau buat waterpark. Tidak ada (mau) bangun mall,” ungkapnya.

Setelah lengser, Ikhsan mengaku tidak terlibat MoU antara PT Tripat, Pemkab Lobar, dan PT Bliss untuk membangun LCC. Dia hanya mengetahui ada penandatanganan perjanjian kerja sama yang dilakukan di Senggigi terkait itu.

Begitu juga dengan persoalan agunan atas aset. Ikhsan mengutarakan hal serupa. Meski demikian, dia menyebut bahwa mengagunkan aset tidak diperbolehkan. ”Itu jelas tidak boleh. Kewenangan hanya PT Tripat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk mengelola (aset),” tandas dia.

Sementara itu, juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan mengatakan, penyelidikan terhadap kasus tersebut masih dilakukan. Penyelidik juga terus memanggil pihak terkait dalam rangka klarifikasi.

”Masih klarifikasi kita lakukan ke beberapa orang,” kata Dedi singkat.

Dalam kasus ini, penyelidik mendapatkan bukti aset seluas 8,4 hektare di Desa Gerimax, Kecamatan Narmada, digadaikan PT Tripat. Proses gadai dengan agunan tanah tersebut, dikuasakan kepada PT Bliss yang mengelola LCC.

Tanah negara yang diagunkan dinilai penyelidik masuk kategori melawan hukum. Dari sejumlah aturan yang penyelidik jadikan rujukan, tidak ada ketentuan untuk memperbolehkan tanah milik negara diagunkan.

Aset tersebut diketahui masuk dalam penyertaan modal Pemkab Lobar kepada PT Tripat. Proses penyerahan aset kepada PT Tripat, melalui mekanisme yang benar. Namun, PT Tripat menyalahgunakan pengelolaan aset ketika dalam penguasaannya.

PT Tripat diketahui memberi kuasa kepada PT Bliss untuk mengagunkan aset. Proses tersebut disertai dengan perjanjian. Salah satu poinnya adalah, jika tidak bisa menebus maka aset bisa berpindah tangan. Nilai agunannya diketahui mencapai Rp 95 miliar.

Agunan sejumlah Rp 95 miliar bernilai hampir empat kali lipat dari perkiraaan harga aset tersebut. Ada dua jenis modal yang diserahkan pemkab ke PT Tripat. Yakni, berupa tanah seluas 8,4 hektare senilai Rp 22,33 miliar dan uang sebesar Rp 1,7 miliar lebih.(dit/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Proyek Pasar ACC Ampenan Terancam Molor

Pengerjaan konstruksi fisik Pasar ACC Ampenan masih dalam proses sanggah. Belajar dari pengalaman tahun lalu, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram tidak ingin gegabah mengerjakan proyek yang anggarannya dari Kementerian Perdagangan itu. “Kita tidak ingin kejadian seperti  tahun lalu di Pasar Cakarenagara. Molor,” kata Kepala Disdag Kota Mataram H Amran M Amin, kemarin (18/9).

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.

Kasus Korona di Mataram Kembali Meningkat

Tren kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir mengalami peningkatan. Terjadi penambahan kasus tiap hari. “Biasanya kasus baru positif satu, dua. Tapi tadi malam sepuluh orang yang positif,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa, kemarin (17/9).

TGB Minta Kasus Penusukan Syaikh Ali Jaber Diusut Tuntas

Mantan Gubernur NTB yang juga ulama TGB M Zainul Majdi menyinggung kasus penusukan terhadap salah satu ulama nasional Syaikh Ali Jaber. Menurutnya, di balik kasus penusukan ini, ada upaya untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia.

Kampung Sehat NTB Jadi Energi Baru Penanganan Covid-19

Program Kampung Sehat yang diinisiasi Polda NTB mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan telah memberi dampak nyata pada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun tak sungkan memberikan apresiasi yang tinggi pada Polda NTB atas program inovatif ini.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Pemda di NTB Wajib Daftarkan Honorer Ikut BPJS Ketenagakerjaan

"Seluruh tenaga kerja di NTB, baik yang ada di lingkungan pemerintah atau pun swasta, baik sektor formal maupun informal wajib mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan," tegas Wisma.
Enable Notifications    Ok No thanks