alexametrics
Sabtu, 19 September 2020
Sabtu, 19 September 2020

Stop Alih Fungsi Lahan!

MATARAM-Petani di NTB nyaris tidak punya lahan. Lahan-lahan pertanian banyak dikuasai investor. Data Front Perjuangan Rakyat (FPR) NTB menunjukkan, luas lahan pertanian yang dimanfaatkan petani NTB hanya 526 ribu hektare (ha). Jutaan lahan dikuasi pemilik modal.

Jika dibagi dengan rumah tangga petani 1.327.948 KK, masing-masing KK petani hanya menguasai 0,19 ha atau 19 are. Jauh lebih kecil dibandingkan angka nasional 0,30 ha. Kondisi itu mencemaskan. Masifnya pengembangan pariwisata membuat petani semakin banyak tersingkir dari lahannya.

Ketua Umum Serikat Tani Nasional (STN) NTB Ahmad Rifai mengatakan, watak pemerintahan, dari pusat sampai daerah, mereka selalu bersandar pada investasi. Mereka mendewakan modal dari luar, tapi tidak pernah mau menggerakkan rakyatnya untuk membangun perekonomian. ”Dia lebih percaya pada modal luar,” katanya.

Bila ingin petani berdaulat di tanah sendiri, dia menyarankan pemerintah harus berani mengubah cara pandangnya. Mereka harus mengedepankan kepentingan petani daripada pemodal asing. ”Kalau dia berani, pemerintah bisa memberikan tanah kepada petani,” katanya.

 Meski demikian, bukan berarti anti terhadap investasi. Investor dibutuhkan, tapi tidak harus dari luar. Kalau pun ada investasi dari luar, tidak boleh lebih besar dari investasi dalam negeri. Pemda bisa memanfaatkan BUMD/BUMN, koperasi dan pengusaha nasional. ”Petani juga harus diedukasi. Salah satu caranya petani harus berorganisasi, dia harus menuntut hak-haknya,” kata Rifai.

Sementara itu, Ketua Badan Eksekutif Solidaritas Perempuan (SP) Mataram Eli Sukemi menyerukan agar pemerintah menghentikan alih fungsi lahan. Selain mengurangi lahan pertanian, para petani kini semakin terdesak. Sawah dan ladang tempat mencari makan semakin sedikit. Di sisi lain, buruh tani perempuan banyak yang menggantung hidup dari bertani. ”Nasib mereka kini semakin terjepit,” katanya.

Menurutnya, peran perempuan di sektor pertanian dan pangan tidak bisa diabaikan. Selama ini, perempuan memiliki peran besar dalam sistem pengelolaan pangan. Baik di dalam proses produksi, konsumsi hingga distribusi. Di sektor pertanian, aktivitas pemuliaan benih hingga pengelolaan tanaman pangan banyak diperankan perempuan.

”Tapi semakin sempitnya lahan produktif telah meminggirkan akses perempuan pada pangan lokal,” katanya.

Pemerintah memiliki kebijakan perlindungan lahan produktif. Namun kenyataanya sulit dilaksanakan. Pemerintah lebih berpihak pada kepentingan investor. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan hanya menguntungkan kaum dunia bisnis dan investasi. Tapi minim kebijakan yang melindungi petani, buruh tani dan  perempuan.

Pemerintah bahkan memangkas semua yang dianggap menghambat investasi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kebijakan mempertajam ketimpangan penguasaan tanah petani  dengan investor. ”Sehingga tidak lagi memperhatikan hak-hak rakyat, petani sebagai pemilik tanah,” ujarnya.

Karena itu, SP Mataram menggalang dukungan  untuk menolak alih fungsi lahan sawah  produktif. Sebab itu menjadi ancaman serius ketahanan pangan.

Terpisah, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB H Husnul Fauzi menjelaskan, masalah kepemilikan lahan bukan kewenangannya. Pemerintah juga tidak membagi-bagi lahan. Masalah kepemilikan lahan merupakan kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN). ”Kalau 0,19 ha terlalu kecil, tapi itu bukan kewenangan kami,” katanya.

Dalam kasus-kasus alih fungsi lahan untuk pembangunan, pihaknya juga tidak bisa melarang petani melepas lahannya ke perusahaan. Juga tidak bisa melarang mereka mempertahankan tanahnya untuk bercocok tanam. ”Kalau mereka mau lepas itu haknya, kami tidak bisa larang,” katanya.

Untuk menjaga ketersediaan pangan, pemerintah setiap tuhun membuat program rencana aksi tanaman pangan. Pemprov bersama kabupaten/kota menyapakati luas lahan yang akan dipakai untuk tanaman pangan. Tapi itu tidak berlaku untuk tanaman hortikultura dan perkebunan.

Dia mengakui, alih fungsi lahan memang terjadi. Namun dampaknya tidak signifikan bagi lahan pertanian di NTB. Dengan laju pertumbuhan penduduk dan luas lahan yang ada, dalam 30 tahun ke depan lahan pertanian NTB masih surplus. ”Jadi tidak perlu khawatir,” katanya.

Fauzi menyebutkan, luas lahan pertanian berupa sawah saat ini mencapai 286 ribu ha, lahan bukan sawan 1,4 juta ha. Lahan bukan sawah kering yang bisa ditanami 750 ribu ha. Sekarang sudah dimanfaatkan lahan itu 400 ribu ha lebih. Sehingga masih ada potensi lahan yang bisa digarap 250 ribu hingga 370 ribu ha. ”Itu yang bisa ditanami tanaman pangan, khususnya jagung,” katanya. (ili/r5)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Proyek Pasar ACC Ampenan Terancam Molor

Pengerjaan konstruksi fisik Pasar ACC Ampenan masih dalam proses sanggah. Belajar dari pengalaman tahun lalu, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram tidak ingin gegabah mengerjakan proyek yang anggarannya dari Kementerian Perdagangan itu. “Kita tidak ingin kejadian seperti  tahun lalu di Pasar Cakarenagara. Molor,” kata Kepala Disdag Kota Mataram H Amran M Amin, kemarin (18/9).

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.

Kasus Korona di Mataram Kembali Meningkat

Tren kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir mengalami peningkatan. Terjadi penambahan kasus tiap hari. “Biasanya kasus baru positif satu, dua. Tapi tadi malam sepuluh orang yang positif,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa, kemarin (17/9).

TGB Minta Kasus Penusukan Syaikh Ali Jaber Diusut Tuntas

Mantan Gubernur NTB yang juga ulama TGB M Zainul Majdi menyinggung kasus penusukan terhadap salah satu ulama nasional Syaikh Ali Jaber. Menurutnya, di balik kasus penusukan ini, ada upaya untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia.

Kampung Sehat NTB Jadi Energi Baru Penanganan Covid-19

Program Kampung Sehat yang diinisiasi Polda NTB mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan telah memberi dampak nyata pada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun tak sungkan memberikan apresiasi yang tinggi pada Polda NTB atas program inovatif ini.

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks