alexametrics
Jumat, 25 September 2020
Jumat, 25 September 2020

Kapolda Digugat Rp 162 Juta untuk Ganti Kerugian H Awan Selama Penahanan

MATARAM-Praperadilan ganti rugi dengan termohon Kapolda NTB digelar di Pengadilan Negeri (PN) Mataram, kemarin (26/3). Sidang telah digelar dua kali, dengan agenda terakhir mendengarkan keterangan saksi.

Ada tiga saksi yang dihadirkan pemohon H Mahendra Irawan alias H Awan. Yakni, Mazratul Aini; Lalu Muhammad Amru; dan Gabriel. Aini merupakan karyawan yang bekerja di lesehan milik Awan. Sementara Amru dan Gabriel merupakan penasihat hukum ketika pemohon menjalani proses hukum di Polda NTB.

Kehadiran mantan penasihat hukum untuk menjadi saksi, sempat diprotes termohon. Kapolda NTB yang saat itu diwakili pengacara dari Bidang Hukum Polda NTB beralasan, kedua orang tersebut pernah bekerja dan mendapat bayaran dari pemohon.

Keberatan tersebut jadi catatan Hakim Tunggal Ferdinand M Leander. Meski demikian, Ferdinand tetap mempersilakan saksi untuk memberi keterangan. ”Nanti kita lihat seperti apa kesaksiannya. Kalau tidak objektif, itu jadi pertimbangan (hakim),” kata Ferdinand.

Saksi pertama yang memberi keterangan adalah Aini. Dia menyebut telah bekerja selama hampir empat tahun. Selama itu, Aini menyebut lesehan milik termohon, Berugaq Elen, bisa beromzet Rp 2 juta per harinya.

”Kalau di hari minggu bisa lebih banyak,” kata dia.

Sementara itu, Amru menerangkan mengenai proses pendampingan hukumnya terhadap termohon. ”Sekitar Maret 2017 saya jadi penasihat hukum. Waktu itu kasusnya pemalsuan surat,” ujar Amru.

Amru mengatakan, selama mendampingi dari penyidikan hingga persidangan, termohon diketahui mendapat putusan bebas. ”Di tingkat kasasi juga dibebaskan. Putusannya memperkuat putusan sebelumnya,” katanya.

Pemohon sempat menyinggung mengenai kejanggalan saat proses penyidikan kepada Amru. Namun, saksi menolak untuk menjelaskan hal tersebut. ”Saya menolak. Karena bukan materi (praperadilan),” beber dia.

Setelah Amru, giliran Gabriel memberi kesaksian. Termohon kembali menyinggung keberatannya. Masalah tersebut kemudian diambil alih Ferdinand. Hakim menanyakan apakah Gabriel telah menerima bayaran atas jasanya sebagai penasihat hukum bagi H Awan.

”Saya belum terima (gaji),” aku Gabriel.

Pendampingan hukum kepada H Awan, disebut Gabriel didasari unsur kemanusian. ”Saya kasihan saja,” pungkas dia.

Sementara itu, dalam praperadilannya, H Awan meminta ganti rugi sebesar Rp 112 juta. Nominal tersebut total dari hilangnya mata pencaharian pemohon selama 56 hari ditahan di Polda NTB. Selain itu, termohon juga diminta membayar Rp 50 juta untuk biaya pengacara H Awan selama proses penyidikan.(dit/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

LPPOM MUI NTB Target Sertifikasi Halal 125 Usaha Rampung Tahun Ini

”Rinciannya, dari Dinas Perindustrian NTB dan pusat sebanyak 75 usaha, serta Dinas Koperasi Lombok Barat sebanyak 50 usaha,” katanya, kepada Lombok Post, Rabu (23/9/2020).

Solusi BDR Daring, Sekolah Diminta Maksimalkan Peran Guru BK

Jika terkendala akses dan jaringan internet, layanan dilaksanakan dengan pola guru kunjung atau home visit. ”Di sanalah mereka akan bertemu dengan siswa, orang tua, keluarga. Apa permasalahan yang dihadapi, kemudiann dibantu memecahkan masalah,” pungkas Sugeng.

Subsidi Kuota Internet, Daerah Blank Spot di NTB Pertanyakan Manfaat

”Kalau jangkauan towernya luas, tentu ini sangat menunjang sekaligus mendukung pemanfaatan kebijakan pusat,” tandasnya.

Anugerah Pewarta Astra 2020 Kembali Digelar

Astra mengajak setiap anak bangsa untuk menebar inspirasi dengan mengikuti Anugerah Pewarta Astra 2020. ”Di NTB sendiri kami membina warga Kelurahan Dasan Cermen yang merupakan wilayah Kampung Berseri Astra. Harapannya, masyarakat dapat menggambarkan dukungan Astra untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih optimis demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” ujar Gusti Ayu.

Pilwali Mataram, HARUM satu SALAM dua MUDA tiga BARU empat

Pengundian nomor Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota Mataram dan Wakil Wali Kota Mataram berjalan di bawah protokol Pandemi Covid-19 dengan ketat, pukul 19.00 wita-selesai semalam.

Catat, Kampanye Undang Massa Bisa Dipidana

Seluruh calon kepala daerah yang akan berlaga dalam Pilkada serentak di tujuh kabupaten/kota di NTB telah ditetapkan, kemarin (23/6). Hari ini, para calon kepala daerah tersebut akan melakukan pengundian nomor urut. Kampanye akan dimulai pada 26 September. Seluruh kandidat harus hati-hati berkampanye di masa pandemi. Sebab, mengundang massa dalam kampanye bisa dikenakan pidana.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Tertular Korona di Luar Daerah, Bupati Lotim Sempat Drop

Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy menjadi kepala daerah pertama di NTB yang positif terinfeksi Covid-19. Pemimpin Gumi Patuh Karya dua periode tersebut menjalani uji usap (swab) pada Senin (21/9) di RSUD dr Raden Soedjono Selong.
Enable Notifications    Ok No thanks