alexametrics
Rabu, 30 September 2020
Rabu, 30 September 2020

Mahasiswa NTB Tolak RKUHP dan Pelemahan KPK

MATARAM-Ribuan mahasiswa NTB tumpah ke jalan. Mereka bergerak serentak, menggeruduk kantor DPRD NTB di Jalan Udayana, Mataram, kemarin (26/9). Tuntutanya sama. Batalkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), dan tolak pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

            Aksi itu berlangsung sejak pagi. Para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menyemut di depan kantor DPRD NTB. Jalan Udayana penuh sesak oleh lautan manusia.

Massa yang berasal dari 33 organisasi secara bergantian berorasi. Mereka membawa keranda mayat, poster, dan spanduk dengan berbagai pesan. Intinya menolak RKUHP dan meminta presiden membatalkan perubahan UU KPK.

            Sayangnya, aksi yang awalnya damai diwarnai kericuhan. Mahasiswa dan aparat kepolisian bentrok. Tembakan gas air mata dan water cannon membuyarkan ribuan mahasiswa dalam sekejap. Para mahasiswa lari kocar kacir. Dalam situasi terdesak para mahasiswa melompati pagar kantor-kantor dinas di sekitar lokasi. Mereka berlarian mencari tempat berlindung.

Kepungan asap gas air mata membuat mereka tidak berdaya. Mata terasa perih. Dada terasa sesak. Sulit untuk bernapas. Beberapa mahasiswa jatuh pingsan. Sebagian besar adalah mahasiswi. Seorang anggota polisi pun pingsan karena gas air mata.

Beruntung tim Palang Merah Indonesia (PMI) membantu para korban. Puluhan mahasiswa dilarikan ke rumah sakit dan puskesmas terdekat.

Lombok Post mencatat, kericuhan terjadi tiga kali. Pertama terjadi sekitar pukul 11.00 Wita. Kericuhan kedua terjadi pukul 15.10 Wita, dan kericuhan ketiga terjadi pukul 16.45 Wita. Rata-rata terjadi saat perwakilan mahasiswa berdialog dengan pimpinan DPRD NTB.

Semua kericuhan diawali pelemparan batu dari arah kerumunan massa. Gedung kantor DPRD dihujani lemparan batu. Batu mengarah ke kantor dewan dan polisi. Pelemparan batu memprovokasi aparat bertindak represif. Mereka membalas dengan tembakan gas air mata dan semprotan water cannon ke arah mahasiswa. Massa pun kocar kacir.

Meski demikian, para mahasiswa tetap bertahan dan kembali berkumpul di depan kantor dewan. Mereka mendesak masuk. Targetnya ingin menduduki kantor DPRD sampai tuntutan mereka dipenuhi. Namun blokade aparat dengan kawat berduri tidak mampu ditembus mahasiswa. Bahkan dua satuan setingkat kompi (SKK) setara 200 personel TNI dikerahkan untuk membantu polisi.

Menyikapi aksi mahasiswa itu, Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda menerima 30 perwakilan mahasiswa di ruang rapat paripurna. Di sana mereka menyampaikan aspirasinya. Selain tuntutan membatalkan RKUHP dan UU KPK, mahasiswa juga kecewa dengan tindakan aparat kepolisian. Mereka menembaki mahasiswa dan melukai satu orang. Dia tertembak benda plastik di bagian kepala.

”Banyak sekali kawan-kawan kami yang jatuh. Satu orang terkena tembakan di bagian kepala,” kata Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Mataram Fathul Khairul Anam.

Dia membantah provokator berasal dari mahasiswa. Aksi pelemparan batu tidak dilakukan mahasiswa. Saat kejadian, dia melihat beberapa orang bercelana pendek dan rambut disemir pirang yang pertama melempar. Merekalah yang memprovokasi sehingga kericuhan terjadi. ”Itu bukan bagian dari mahasiswa,” tegasnya.

Dalam aksi itu, banyak pelajar SMA yang bergabung dengan mahasiswa. Mereka ikut meneriaki gedung DPRD. Mereka bukan bagian dari kelompok massa yang teroganisir.

Polisi Bangun Komunikasi

Terkait kericuhan, Kapolda NTB Irjen Pol Nana Sudjana menjelaskan, aparat kepolisian sejak awal sudah membangun komunikasi yang baik dengan para mahasiswa. Mereka memberikan pelayanan pengamanan. Mereka juga memfasilitasi mahasiswa agar melakukan aksi dengan damai. ”Kita mengamankan,” katanya.

Hanya saja, massa aksi juga harus menaati aturan. Pihaknya sudah memfasilitasi mereka bertemu pimpinan DPRD. Tapi mereka memaksa mau masuk ke dalam gedung DPRD. Keinginan itu tidak bisa dipenuhi. Sesuai aturan 100 meter dari objek vital negara harus klir. “Ini pertimbangan keamanan,” ujarnya.

Tapi kemudian ada yang melempari petugas dengan batu. Tindakan itu tidak bisa dibiarkan. Sehingga dilakukan tindakan tegas. Dia yakin ada provokator dalam aksi sehingga sejak awal mereka sudah mencarinya.

Empat Provokator Diamankan

Polisi mengamankan empat orang yang menjadi provokator pada aksi yang dilakukan mahasiswa.  Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Purnama mengatakan, empat orang yang diamankan merupakan pelaku pelemparan batu ke arah polisi yang melakukan pengamanan. ”Mereka melempar batu dari kerumunan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi,” kata Purnama.

Setelah diinterogasi, empat orang itu bukan dari kalangan mahasiswa. Mereka kalangan masyarakat biasa yang diduga menjadi penyusup agar terjadi kericuhan. “Saat ini mereka masih diperiksa di Ditreksrimum Polda NTB,” jelasnya kemarin.

Purnama mengaku, sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan identitas empat pelaku provokator. ”Besok (27/9) baru ada datanya,” kata dia.

Empat yang diduga provokator tersebut belum ditetapkan menjadi tersangka. Karena, masih menunggu hasil pemeriksaan. ”Tunggu dulu hasilnya baru bisa saya sampaikan,” terangnya.

Sekitar pukul 20.00 Wita tadi malam, empat orang wanita datang ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Mataram. Dari empat wanita tersebut, dua di antaranya menggendong anak kecil.

Perempuan bernama Manah mempertanyakan salah seorang anggota keluarganya yang ditangkap saat demo ke petugas jaga. Dia melihat anaknya ditangkap polisi saat demo melalui televisi. ”Anak saya yang menggunakan baju merah itu ditangkap polisi. Namanya Riyan.  Saya lihat di TV anak saya ditangkap,” kata Manah.

Perempuan asal Gomong, Mataram, tersebut mengaku anaknya belum pulang hingga pukul 20.00 Wita. ”Makanya saya ke sini untuk menanyakannya,” ujarnya.

Saat duduk di SPKT, Manah terus bergumam. Terlihat sedikit marah. ”Ye kembe jak endah milu-milu demo (Kenapa sih ikut-ikutan demo),” kata dia menggunakan bahasa Sasak.

Petugas jaga pun mengarahkan Manah ke Polda NTB. Karena, Polres Mataram tidak menahan orang-orang demo. ”Silakan ke polda bu,” saran anggota polisi yang piket jaga di SPKT.

Lima Poin Tuntutan

Aksi mahasiswa berakhir setelah Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi bersama Danrem 162/WB Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani menemui mahasiswa ke jalan. Dialog yang berlangsung terbuka itu meredakan suasana.

Andi Suratno, koordinator umum aksi membacakan tuntutan koalisi mahasiswa. Lima poin tuntutan mahasiswa adalah menolak revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Mahasiswa menuntut pemerintah dan DPR membatalkan UU KPK yang berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. ”Kami menolak revisi KUHP yang kontroversi,” sambungnya.

Mahasiswa mendesak Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti UU KPK.

Selain itu, mereka juga menolak kenaikan tarif BPJS Kesehatan yang sangat memberatkan masyarakat kecil. Serta meminta Presiden Jokowi menyelesaikan kasus pembakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera.

Setelah semua tuntutan mereka diterima, mahasiswa meminta dewan meneken semua tuntutan mahasiswa di atas kertas bermaterai. Hal itu sebagai bentuk persetujuan dewan untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat.

Adi Ardiyansyah, koordinator lapangan I, meninta dewan membuat naskah akademik untuk disampaikan ke pusat. Dalam penyusunan naskah akademik itu, mahasiswa meminta dewan melibatkan perwakilan 33 organisasi yang tergabung dalam aksi. ”Kami tidak mau dewan membohongi kita,” tegas Adi.

            Terkait tuntutan itu, Mori Hanafi menyakinkan para mahasiwa, semua tuntutan yang mereka sampaikan diterima. Dewan akan membawa aspirasi mahasiswa ke pusat. Dia berjanji akan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasinya. ”Saya dari Partai Gerindra menolak revisi UU KPK,” tegasnya.

            Setelah mendapat jawaban dari dewan, massa aksi kemudian mereda dan secara teratur meninggalkan lokasi aksi. Meski sempat bersitegang dengan aparat. Namun para mahasiswa akhirnya meninggalkan kantor dewan dengan tertib. Mereka bahkan bersalaman dengan aprat kepolisian saat pulang. (ili/zad/arl/r1)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

World Tourism Day, Pembangunan Harmoni Manusia dan Alam

PERUBAHAN arah pembangunan menuju pembangunan berkelanjutan saat ini menjadi tema utama dan agenda universal, termasuk dalam pembangunan disektor kepariwisataan. Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud yakni menyeimbangkan dan mengintegrasikan antara pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan untuk kelangsungan hidup manusia dan bumi (Resolusi Majlis Umum PBB, 2015).

PLN Diskon 75 Persen Tambah Daya Hingga 3 Oktober

PLN NTB terus mendukung upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi. Khususnya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan juga Industri Kecil Menengah. Salah satunya dengan memberikan keringanan Biaya Penyambungan Tambah Daya untuk memberdayakan dan menumbuhkan kegiatan perekonomian UMKM/IKM.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Masih Banyak Masyarakat Yakin Tak Tertular Korona

KESADARAN dan pemahaman masyarakat pada bahaya Covid-19 masih rendah. Hal itu tercermin dari survei Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Omnibus Law Disahkan, Buruh Ancam Mogok Nasional

Pembahasan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law di DPR yang sudah rampung menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pekerja. Sebab, pekerja akan paling terdampak dengan pasal-pasalnya. Salah satunya soal pemberian pesangon.

Optimisme Najmul – Suardi di Tengah Pandemi

Bencana gempa bumi 2018 dan pandemi Covid-19 membawa ujian berat bagi pariwisata di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Tetapi semangat tidak boleh padam, masa-masa pandemi harus dilalui dengan penuh keteguhan dan ikhtiar yang kokoh.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks