alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Tiga Terdakwa Korupsi Pembangunan Madrasah IC Dibui

MATARAM – Tiga terdakwa korupsi pembangunan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia (IC), Lombok Timur (Lotim), beralih status penahanan. Dari tahanan kota menjadi tahanan lembaga pemasyarakatan (Lapas). Penetapan alih staus penahanan dikeluarkan Pengadilan Tipikor Mataram.

Ketiga orang yang ditetapkan ditahan di Lapas adalah, terdakwa HM Yunus Syihabi selaku pejabat pembuat komitmen (PPK); Wakiran yang bertindak sebagai rekanan; dan L Syukraningrat, konsultan pengawas.

Juru bicara Pengadilan Tipikor Mataram Fathurrauzi mengatakan, penetapan penahanan merupakan alasan subjektif majelis hakim. ”Karena (perkara) korupsi merupakan extraordinary crime, jadi penanganannya harus extraordinary juga,” kata Fathurrauzi, kemarin (27/2).

”Kecuali, ada riwayat sakit dengan bukti rekam medis, bisa kita pertimbangkan (tidak ditahan),” sambung dia.

Penetapan penahanan terhadap terdakwa, sudah ditandatangani majelis hakim yang menangani perkara tersebut. Surat penetapan, sebut Fathurrauzi, juga telah dikirimkan ke jaksa penuntut umum (JPU) untuk dilaksanakan.

”Yang melaksanakan penetapan itu jaksa. Yang pasti, hakim sudah memutuskan untuk menahan ketiga terdakwa,” ujar Fathurrauzi.

Ketiga terdakwa sebelumnya berstatus sebagai tahanan kota. Mereka tidak ditahan dari tingkat penyidikan di kepolisian hingga pelimpahan tahap dua ke penuntut umum.

Di perkara ini, ada empat terdakwa yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Satu terdakwa lainnya adalah Rubiatun. Dia berperan sebagai rekanan dalam proyek pembangunan MAN IC. Rubiatun juga diketahui merupakan istri dari Wakiran, juga terdakwa dalam perkara ini.

”Untuk terdakwa yang keempat (Rubiatun, Red), kita putuskan tetap menjadi tahanan kota. Alasannya kemanusian saja, kalau ditahan di lapas bagaimana dengan anaknya,” tandas dia.

Terpisah, Kasi Penkum Kejati NTB Dedi Irawan mengatakan, surat penetapan hakim untuk alih status penahanan telah mereka terima. Dia memastikan jaksa akan melaksanakan penetapan yang telah dikeluarkan majelis hakim Pengadilan Tipikor.

”Sedang diusahakan untuk dilaksanakan. Mengenai kapan waktunya, itu tergantung dari penuntut umum,” kata Dedi.

Dugaan perbuatan korupsi ini terkait ketidaksesuaian spesifikasi bangunan. Dari sana, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB menemukan adanya kerugian negara sekitar Rp 750 juta.

Objek perbuatan korupsi terkait proyek tahap kedua pembangunan MAN IC. Tahapan pertama, dibangun asrama untuk siswa MAN, di Tahun 2014. Satu tahun berikutnya, yakni di 2015, proyek dilanjukan dengan membangun, salah satunya ruang makan untuk putra dan putri.

Di tahap kedua ini, Kemenag RI menggelontorkan anggaran sebesar Rp 10 miliar. Dana itu diturunkan sebanyak dua kali. Di DIPA awal Rp 5 miliar, kemudian sisanya di APBNP Rp 5 miliar.

Jaksa menjerat terdakwa dengan dakwaan subsidaritas. Yakni, dakwaan primair pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, serta Pasal 3 untuk dakwaan subsidair.(dit/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Dompu Zona Merah, Simulasi KBM Tatap Muka Dua Sekolah Distop

Rinciannya, SMAN 1 dan 2 Kilo, SMAN 1 dan 3 Pekat, SMAN 1 Kempo, SMKN 1 Manggalewa, SMKN 2 Dompu, dan SMAN 1 Hu’u. Namun, hanya simulasi di SMKN 2 Dompu dan SMAN 1 Hu’u yang dihentikan. ”Pertimbangannya, karena sekolah itu ada di wilayah kota dan dekat kota, sebagai pusat penyebaran Covid-19,” jelasnya.

Cegah Penyakit Jantung di Masa Pandemi

dr. Yusra Pintaningrum, SpJP(K),FIHA,FAPSC,FAsCC

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks