alexametrics
Sabtu, 19 September 2020
Sabtu, 19 September 2020

Saatnya Gunakan e-Retribusi!

MATARAM-Kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) harus direspons Pemkot Mataram. Salah satunya melalui inovasi teknologi. Setiap retribusi untuk PAD diharapkan bisa dilakukan dengan berbasis teknologi. Bukan lagi ditarik secara manual.

Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram HM Zaini mengatakan, selama ini penarikan retribusi dilakukan dengan cara konvensional. Dari retribusi lapak pedagang di pasar-pasar hingga parkir tepi jalan.

”Kan masih manual semua itu,” kata Zaini, kemarin (28/10).

Penarikan secara manual, disebut Zaini, menjadi celah kebocoran. Uang yang seharusnya bisa disetor ke kas daerah, dinikmati oknum untuk keuntungan mereka sendiri. Politisi Demokrat ini memberi contoh retribusi di pasar.

Penarikan yang dilakukan juru pungut terkadang melebihi aturan. Begitu juga penarikan retribusi untuk parkir tepi jalan. Kelebihan-kelebihan itu, sebut Zaini, menguap. Tidak disetor ke daerah.

”Ke mana dia menguap uang itu? Tidak jelas. Makanya itu, perlu disikapi segera. Untuk meminimalisasi kebocoran PAD ini,” ucapnya.

Menyikapi retribusi di pasar, Zaini menyebut Komisi II DPRD Kota Mataram telah melakukan rapat kerja dengan Dinas Perdagangan. Membahas penarikan retribusi yang melebihi aturan di perda. Perilaku itu masuk ranah pungutan liar (pungli). Meski dilakukan dengan alasan-alasan tertentu.

”Jelas masuk kategori pungli,” tuturnya.

Menyikapi kondisi seperti itu, Zaini meminta eksekutif untuk membuat terobosan. Salah satunya memakai metode e-retribusi. Pembayaran retribusi yang dilakukan tidak lagi dengan cara-cara manual. Melainkan berbasis teknologi.

Pedagang di pasar akan memegang satu kartu. Berisi uang dalam bentuk digital. Ketika petugas juru pungut datang, pedagang tinggal menggesek kartu. Setelah itu, uang digital akan berkurang sesuai dengan tarif retribusi yang ada di perda.

”Bisa juga dipakai untuk parkir kan. Sederhana saja. Nanti pemkot bisa bekerjasama dengan perbankan,” terang Zaini.

E-retribusi akan saling menguntungkan. Bisa mencegah kebocoran retribusi untuk PAD bagi pemkot. Pedagang pun tidak akan ditarik uang retribusi yang melebihi aturan. ”Fungsinya kan memang seperti itu,” tandas ia.

Retribusi pedagang di pasar diatur dalam Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Ada dua jenis retribusi yang dibebankan kepada pedagang. Retribusi pelayanan pasar dan retribusi ruang.

Untuk retribusi pelayanan berdasarkan tipe pasar A; B; dan C, pedagang yang menempati los atau bangunan dikenakan Rp 800; Rp 600; dan Rp 500 per meter persegi. Adapun pedagang di halaman dan wilayah pasar, tarifnya sebesar Rp 500; Rp 300; dan Rp 200.

Retribusi ruang bagi pedagang tetap, dikenakan tarif Rp 2.500; Rp 2.000; dan Rp 1.500 untuk wilayah los pasar sebagai tempat penjualan. Untuk tempat penyimpanan barang di lokasi sama, tarifnya Rp 5.000; Rp 4.000; dan Rp 3.000.

Adapun retribusi ruang di halaman untuk tempat penjualan, retribusinya sebesar Rp 2.500; Rp 2.000; dan Rp 1.000. Apabila digunakan untuk tempat penyimpanan barang, pedagang harus membayar retribusi Rp 4.000; Rp 3.000; dan Rp 2.500.

Hanya saja tidak demikian dalam praktiknya. Penarikan terkadang dilakukan melebihi aturan. Dengan alasan untuk menutupi target yang dibebankan kepada pasar.

Bagi, Sekretaris Badan Pekerja Somasi NTB Johan Rahmatulloh mengatakan, Pemkot Mataram harus segera membenahi persoalan retribusi di pasar. Memperbaiki sistem yang mendukung celah terciptanya pungli.

”Yang dirugikan itu masyarakat dan pedagang,” kata Johan.

Menurut ia, pemerintah telah menetapkan besaran tarif retribusi. Apa yang dilakukan juru pungut, dengan menarik retribusi di atas aturan, sudah masuk kategori pungli. ”Tidak perlu ditafsirkan lagi. Itu jelas pungli,” tegasnya.

Meski begitu, persoalan munculnya pungli harus dicari lebih dalam. Jika berdasarkan pengakuan kepala Pasar Kebon Roek, adanya nominal tarif yang tidak dibulatkan, maka pemkot harus menyikapinya. Misalnya dengan melakukan revisi perda.

Alasannya, perda menjadi landasan hukum. Bagi setiap orang yang bertugas dan mendapat tugas dari pemerintah untuk melakukan penarikan retribusi.

Perubahan peraturan juga harus diimbangi dengan komitmen setiap kepala pasar. Juga petugas juru pungut di dalamnya. Mereka diwajibkan untuk menjalankan aturan. Tidak menarik melebihi tarif yang ditetapkan. Apapun alasannya.

”Supaya tertutup celah untuk korupsi itu,” tandas Johan. (dit/r3)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Proyek Pasar ACC Ampenan Terancam Molor

Pengerjaan konstruksi fisik Pasar ACC Ampenan masih dalam proses sanggah. Belajar dari pengalaman tahun lalu, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram tidak ingin gegabah mengerjakan proyek yang anggarannya dari Kementerian Perdagangan itu. “Kita tidak ingin kejadian seperti  tahun lalu di Pasar Cakarenagara. Molor,” kata Kepala Disdag Kota Mataram H Amran M Amin, kemarin (18/9).

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.

Kasus Korona di Mataram Kembali Meningkat

Tren kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir mengalami peningkatan. Terjadi penambahan kasus tiap hari. “Biasanya kasus baru positif satu, dua. Tapi tadi malam sepuluh orang yang positif,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa, kemarin (17/9).

TGB Minta Kasus Penusukan Syaikh Ali Jaber Diusut Tuntas

Mantan Gubernur NTB yang juga ulama TGB M Zainul Majdi menyinggung kasus penusukan terhadap salah satu ulama nasional Syaikh Ali Jaber. Menurutnya, di balik kasus penusukan ini, ada upaya untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia.

Kampung Sehat NTB Jadi Energi Baru Penanganan Covid-19

Program Kampung Sehat yang diinisiasi Polda NTB mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan telah memberi dampak nyata pada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun tak sungkan memberikan apresiasi yang tinggi pada Polda NTB atas program inovatif ini.

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks