alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

Pegawai Non ASN Dapat Perlindungan JKK JKM

MATARAM-PT Taspen (Persero) meningkatkan kesejahteraan peserta bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) termasuk pegawai non PNS atau honorer di lingkungan pemerintah daerah. Dengan menyediakan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Kepala PT Taspen (Persero) Cabang Mataram Tribuna Phitera Djaja menuturkan, Taspen mendapat kepercayaan dari pemerintah sebagai penyelenggara jaminan sosial. Saat ini bukan hanya memproteksi pegawai pemerintah, namun mulai melebar kepada pegawai non PNS.

Ia menjelaskan, program JKK JKM diatur dalam dua kategori. Bagi penerima upah yang bekerja bukan pada penyelenggara negara telah diatur berdasarkan PP 44 Tahun 2015 yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan yang bekerja pada penyelenggara negara diatur oleh PP 70 Tahun 2015, PP 66 Tahun 2017 dan PP 49 Tahun 2018 untuk ASN, PPPK dan Honorer dikelola oleh Taspen.

“Kita diamanahkan untuk mengakomodir jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian,” ucap Tribuna usai penyerahan bantuan JKM kepada ahli waris pada pada HUT KORPRI ke-48 di kantor Walikota Mataram, kemarin.

SERAH TERIMA: Wakil Walikota Mataram H Mohan Roliskana (tiga dari kanan) foto bersama ahli waris (paling tengah) usai menyerahkan bantuan JKM dari PT Taspen (Persero) secara simbolis. Penyerahan ini didampingi langsung Kepala PT Taspen (Persero) Mataram Tribuna Phitera Djaja (dua dari kiri) dan Sekda Kota Mataram H Effendi Eko Saswito (dua dari kanan) pada HUT KORPRI ke-48 di kantor Walikota Mataram, kemarin.

Melalui PP 49 Tahun 2018 itu, lanjut Tribuna, pemerintah wajib memberikan perlindungan bagi PPPK berupa Jaminan Hari Tua, Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Bantuan Hukum.

Artinya, sambung pria murah senyum ini, kepedulian juga harus diberikan bagi pegawai non PNS atau honorer. Karena mereka juga bekerja dalam ruang lingkup yang sama. Sehingga ia pun berharap, dari belasan ribu jumlah pegawai non PNS se-NTB dapat tercover seluruhnya. Lantaran, data saat ini masih 1.800 lebih pegawai non PNS yang mendapat jaminan JKK JKM.

“Kita juga imbau kepada pemerintah daerah dan SKPD untuk mendaftarkan mereka (non PNS),” imbuhnya.

Menyinggung nominal penyerahan bantuan ini, kata dia, khusus bantuan JKM kepada salah satu peserta dengan nilai sekitar Rp 27 juta. Yang diserahkan kepada ahli waris.

Terpisah, Wakil Walikota Mataram H Mohan Roliskana mengapreasiasi program tersebut karena sangat membantu dalam meringankan beban ahli waris. Diharapkan program ini dapat terus berlanjut serta jangkauan diperluas.

“Kami (pemerintah Kota Mataram, red) sangat senang pegawai-pegawai kami yang non PNS terakomodir program ini,” singkatnya. (ewi/*)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Proyek Pembangunan Dermaga Senggigi Tak Jelas

Dermaga Senggigi berpotensi mangkrak lebih lama. Meski Dinas Perhubungan (Dishub) Lombok Barat (Lobar) tetap mengupayakan kelanjutan pembangunannya. ”Mau tidak mau harus kita lanjutkan. Itu kewajiban kita,” kata Kadishub Lobar HM Najib.

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Kantongi Persetujuan Mendagri, Pjs Bupati Boleh Lakukan Mutasi

”Bisa (rombak) tetapi ada kendali di situ yakni rekom KASN. Pejabat definitif saja harus ada rekom KASN,” katanya.

Akhir September, Tren Konsumsi BBM dan LPG di NTB Meningkat

”Jumlah ini meningkat dibandingkan Bulan Mei 2020, ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan di berbagai daerah,” kata Unit Manager Communication, Relations, & CSR MOR V Jatimbalinus Rustam Aji, Jumat (25/9/2020) lalu.

LEM Hadirkan Baby Crab dan Gelar Plants Exhibition

Kami terus menghadirkan apa pun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Terpenting bisa menghibur mereka selama masa pandemi ini,” imbuh Eva.

Soal Kuota Gratis, Sekolah di Mataram Masih Validasi Data

”Verval ini kita lakukan  secara bertahap juga, setiap hari ada saja yang divalidasi,” jelas Suherman.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks