alexametrics
Jumat, 25 September 2020
Jumat, 25 September 2020

Meningkatnya Unjuk Rasa RUU KUHP Batu Uji Profesionalisme Polri

Meningkatnya eskalasi unjuk rasa terkait penolakan RUU KUHP maupun RUU KUHP menjadi batu ujian bagi polri di NTB dalam menangani demonstrasi. Jatuhnya korban kerap tak terhindarkan ketika unjuk rasa berlansung rusuh.

Ini belum termasuk sejumlah kasus menonjol yang menyorot perhatian publik seperti dugaan suap dalam kaburnya penyelundup narkoba asal Perancis dari Rutan Polda hingga tewasnya Zainal Abidin yang diduga akibat aniaya sejumlah polisi di Polres Lotim.  Bagaimana kepoliasian menyikapi persoalan ini? berikut wawancara singkat Lombok Post dengan Kapolda NTB Irjen Pol Nana Sudjana.

Bagaimana atensi Kapolda terhadap kasus yang mengakibatkan Zainal Abidin?

Kasus Zainal Abidin kami pun sangat menyayangkan. Saya juga prihatin. Itu diluar kendali. Tetapi, juga harus melihat fakta awal sebenarnya. Anggota polisi yang ikut memukul Zainal karena ada rasa jiwa korsa.

Kita hargai itu. Tetapi, jika mereka salah, tetap akan diproses sesuai prosedur hukum.

Saat ini, sembilan anggota polisi yang ditetapkan menjadi tersangka. Mereka menjadi tersangka sudah memperlihatkan komitmen Polda NTB untuk mengusut tuntas kasus itu.  Tidak ada yang ditutup-tutupi. Mereka juga sudah ditahan. Mereka akan menjalani proses hukum.

Bagaimana Pembinaan Internal Polda NTB Supaya kasus itu tidak terulang lagi?

Kasus yang menjerat sembilan anggota polisi itu menjadi pelajaran bagi anggota polisi yang lain. Tugas utama polisi adalah memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat.

Memberikan pelayanan harus maksimal. Saya tidak mau anggota saya bertindak diluar batas. Bagi anggota yang melakukan pelanggran dan tindak pidana juga harus ditindak tegas. Tidak ada kata kompromi.

 Kemudian eskalasi unjukrasa terkait RUU KUHP dan RUU KPK  seperti apa  pengawalan dan pengamanan yang dipersiapkan menghadapi gelombang demo yang kabarnya massanya lebih besar?  

Penanganan akan dilakukan lebih humanis. Merangkul para pendemo. Memberikan kesempatan mahasiswa untuk menyampaikan orasinya dengan tertib.

Mengedepankan pelayanan kepada mahasiswa. Jika para mahasiswa menjamin tidak akan ada kericuhan  itu jauh lebih bagus. Makanya kita fasilitasi mereka. Pengamanan tetap akan dilakukan sesuai prosedur.

Apa yang ingin disampaikan, silakan disampaikan dengan cara yang baik dan santun. Jika mereka ingin berdialog, kita akan fasilitasi.

Pengamanan akan tetap dilakukan. Yang pasti, kita berikan pengawalan dan pengamanan agar tidak terjadi ricuh dan merusak fasilitas umum.

Sebenarnya bagaimana Prosedur Tetap (Protap) Polri  menghadapi para pengunjuk rasa?

Untuk menghadapi demo saat ini sudah perintah dari Kapolri. Tidak diperbolehkan membawa senjata dan alat pemukul lainnya.

Alat yang diperbolehkan dibawa adalah water cannon (truk penyiram air) dan tembakan gas air mata. Itu sebagai langkah untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di lokasi.

Khusus di NTB nanti, kebijakannya para demonstrasi harus berada 500 meter dari gedung DPRD. Makanya kita sudah batasi  menggunakan kawat berduri.

Tim sabhara menjadi garda terdepan untuk meredam aksi. Ada beberapa metode pendekatan yang akan kami lakukan supaya tidak terjadi kericuhan.

Apa yang dilakukan jika demo nanti terjadi kericuhan?

Begini, pada dasrnya, mahasiswa adalah orang terpelajar. Mereka tertib dalam berorasi. Kericuhan terjadi pasti ada provokator dibelakangnya.

Sama seperti yang terjadi sebelumnya. Sebenarnya, tidak ada kericuhan yang terjadi. Mahasiswa menyampaikan orasi dengan tertib. Tetapi, ada ulah dari oknum pendemo yang notabene bukan mahasiswa, melempari anggota dengan batu. Sehingga, memantik kericuhan.

Pelemparan bukan hanya ke anggota. Melainkan juga kantor DPRD NTB. Saya lihat, banyak kaca kantor DPRD yang pecah akibat pelemparan.

Kita sudah amankan empat orang yang bukan mahasiswa. Diduga, mereka melakukan pelemparan ke aparat saat melakukan pengamanan. Tetapi, empat orang itu sudah kita lepaskan.

Jangan sampai pendemo masuk halaman. Jika mereka  sampai masuk,  itu merupakan pelecehan bagi Polri.

Tetapi, apabila pendemo melakukan aksi yang anarkis dan tidak tertib, kami juga tidak segan untuk menindak. Kami hanya mengamankan jangan sampai fasilitas negara yang sudah dibangun rusak.

Perlu diketahui orang banyak, aspirasi yang disampaikan perlu proses. Tidak bisa langsung diterima begitu saja.

Khusus di daerah, DPRD NTB tidak memiiki kewenangan untuk mengubah Rancangan Undang-undang mereka hanya bisa menyalurkan aspirasi dari pusat. Aspirasi itu pasti bisa disampaikan.

Jangan sampai memaksakan kehendak hingga keinginan mahasiswa harus dipenuhi seketika itu.  Saya berharap, demo yang berlangsung hari ini berjalan tertib dan aman.

Lalu di tengah sorotan terhadap Polri akhir-akhir ini bagaimana cara mengembalikan public trust?

Pada pasal 2 undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara sudah diamanatkan tiga tugas polri. Yakni, fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Saya sudah sampaikan, kedatangan saya ke NTB ini ditunjuk sebagai Kapolda.  Saya mensyukuri itu. Tentunya, saya harus bisa mengambil hati masyarakat. Jadi, saya ini akan mengabdikan diri untuk masyarakat NTB.

Yang tentunya anggota juga harus dibenahi seluruhnya untuk mengabdi kepda masyarakat. Itu yang terus saya tekankan. Tugas kami tidak lain adalah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Polisi ini juga lahir dari masyarakat. Tentunya harus kita layani dengan sepenuh hati. Tetapi, bagi masyarakat yang mengarah pada tindakan kriminal harus diberantas. Itu yang saya tekankan.  (suharli)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Catat, Kampanye Undang Massa Bisa Dipidana

Seluruh calon kepala daerah yang akan berlaga dalam Pilkada serentak di tujuh kabupaten/kota di NTB telah ditetapkan, kemarin (23/6). Hari ini, para calon kepala daerah tersebut akan melakukan pengundian nomor urut. Kampanye akan dimulai pada 26 September. Seluruh kandidat harus hati-hati berkampanye di masa pandemi. Sebab, mengundang massa dalam kampanye bisa dikenakan pidana.

Dua Sopir Bupati Lotim pun Positif Tertular Covid-19

PELACAKAN kontak erat Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy yang positif terinfeksi Covid-19 masih terus dilakukan. Hingga kemarin, dari kontak erat yang telah menjalani uji usap atau swab, dua orang sopir Bupati Sukiman telah dipastikan positif Covid-19.

Dua Jempol untuk Penanggulangan Covid-19 Desa Bentek Lombok Utara

Desa Bentek meraih juara satu Kampung Sehat di Kecamatan Gangga, Lombok Utara. Berada di pintu masuk Kecamatan Gangga, desa ini memang dua jempol. Bidang kesehatannya oke. Bidang ekonominya mantap. Sementara bidang ketahanan pangannya juga menuai decak kagum. Pokoknya top!

Disdag Kota Mataram Gelar Pasar Rakyat, Warga Antusias

”Kami berterima kasih pada pihak Disdag karena kebutuhan rumah tangga bisa diakomodir sekaligus di sini dengan harga terjangkau,”  kara Nasrullah, lurah Pagutan Barat.

Dapodik Versi Terbaru Buat Bingung, Dikbud NTB Latih Operator Sekolah

Kami rancang untuk yang pulau Lombok dulu,” kata Kepala Seksi  GTK SMK Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Dikbud NTB Mu'azam, Rabu (23/9/2020).

SMK di NTB Mulai Persiapan Ikuti LKS Tingkat Nasional

”Siswa yang ikut, sedang menjalani training center (TC),” kata Kepala SMKN 3 Mataram Ruju Rahmad, Rabu (23/9/2020).

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Sutradara Trish Pradana, Angkat Kisah Mohan ke Layar Lebar

Sutradara Trish Pradana tak henti melahirkan karya. Di tengah Pandemi Korona ini ia kembali ke balik layar menuntaskan film baru bertajuk "Mohan". Ini merupakan film yang diangkat dari kisah hidup Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana sewaktu remaja.
Enable Notifications    Ok No thanks