alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Rekanan Proyek THR Diklarifikasi

MATARAM – Kejati NTB terus mengorek keterangan pika terkait yang diduga terlibat dalam dugaan kasus korupsi pengadaan bibit Tanaman Hutan Rakyat (THR) di Kabupaten Bima dan Kota Bima. Kali ini, mereka memeriksa rekanan yang terlibat dalam proyek tersebut, Selasa (30/4) lalu.

 Sebelumnya, penyidik meminta keterangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) THR Mustakim. Selain itu, juga mereka sudah memeriksa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) proyek pengadaan bibit THR.

Pantauan koran ini, dua rekanan menjalani pemeriksaan di ruangan Asisten Intel (Asintel) Kejati NTB bersamaan. Mereka diperiksa dari pagi hingga siang.

Usai dimintai keterangan, mereka keluar membawa berkas dari ruangan Asintel. Saat ditanya, dia tak memberikan keterangan apa-apa. ”Bukan. Saya bukan diperiksa,” kelit salah satu dari mereka.

Dia mengaku, datang ke Kejati NTB menemui temannya. “Saya hanya bertamu kesini,” ucapnya.

 Saat ditanya berkali-kali, dia tak memberikan jawaban.  Mereka menghindari koran ini hingga naik ke mobilnya.

Sementara itu, juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan enggan memberikan keterangan terkait adanya pemeriksaan kasus tersebut. “Saya tak bisa memberikan keterangan. Karena, kasus ini masih dalam penyelidikan,” kata Dedi singkat.

Dari penelusuran Koran ini di LPSE NTB, pengadaan bibit THR dilakukan di Kecamatan Wawo. Pertama, pengadaan bibit THR Kecamatan Wawo 1 bersumber dari APBD 2018. Lokasinya di Desa Kambilo, Desa Ntori, dan Desa Pela. Proyek dengan pagu anggaran Rp 4.253.932.650 dimenangkan UD La, yang beralamat di Kota Mataram.

Sedangkan pengadaan bibit THR Kecamatan Wawo 2 berlokasi di Desa Ka’owa, Maria, dan Kombo. Proyek Rp 4.778.390.100 dikerjakan CV. Da yang beralamat di Kabupaten Sumbawa.

Pengadaan bibit THR 3 Kecamatan Wawo berlokasi di Desa Maria Utara dan Tarlawi. Nilai proyeknya Rp 3.612.929.100. Proyek itu dikerjakan CV. CKU Utama dari Kabupaten Sumbawa Barat.

Terakhir, pengadaan bibit THR Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima nilai proyeknya Rp 3.504.152.740. Pengadaan bibit itu dikerjakan CV. JA dari Dompu.

Kasi Penkum dan Humas Kejati Dedi Irawan yang dikonfirmasi seputar klarifikasi pejabat BPBD enggan berkomentar. Dia menegaskan, kasus yang masih pulbaket atau penyelidikan belum  bisa disampaikan kepada publik. ”Itu SOP pemberian keterangan ke publik,” kata Dedi.  (arl/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Dompu Zona Merah, Simulasi KBM Tatap Muka Dua Sekolah Distop

Rinciannya, SMAN 1 dan 2 Kilo, SMAN 1 dan 3 Pekat, SMAN 1 Kempo, SMKN 1 Manggalewa, SMKN 2 Dompu, dan SMAN 1 Hu’u. Namun, hanya simulasi di SMKN 2 Dompu dan SMAN 1 Hu’u yang dihentikan. ”Pertimbangannya, karena sekolah itu ada di wilayah kota dan dekat kota, sebagai pusat penyebaran Covid-19,” jelasnya.

Cegah Penyakit Jantung di Masa Pandemi

dr. Yusra Pintaningrum, SpJP(K),FIHA,FAPSC,FAsCC

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks