alexametrics
Selasa, 16 Agustus 2022
Selasa, 16 Agustus 2022

Kejati NTB Tetapkan Mantan Kepala BNI Mataram Tersangka Korupsi KUR

MATARAM-Kasus dugaan korupsi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) BNI untuk petani di Jerowaru, Lombok Timur (Lotim) menjerat dua tersangka. Keduanya berinisial AM dan IR.

“Yang calon tersangka kemarin itu statusnya sudah tersangka,” kata Kepala Kejati NTB Sungarpin, Senin (1/8).

AM merupakan mantan kepala BNI Cabang Mataram. Sementara IR adalah bendahara Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) NTB. “Ya, itu sudah, dua orang calon kemarin jadi tersangka,” tegas Sungarpin.

Terkait pengembangan dugaan keterlibatan pihak lain, Sungarpin enggan memberi penjelasan lebih jauh. Alasannya itu rahasia penyidik. “Belum ada. Nanti lihat perkembangan,” kelitnya.

Menurutnya, penyidik masih perlu melakukan pendalaman untuk menjerat tersangka lain dalam kasus tersebut. Sampai saat ini penyidik masih memeriksa sejumlah saksi. “Pemeriksaan saksi masih dilakukan,” kata dia.

Baca Juga :  Perencanaan Gedung Bir Ali 2 Asrama Haji Lombok Diduga Bermasalah

Kasus tersebut mulai diusut setelah muncul kejanggalan penyaluran dana KUR kepada petani di Kecamatan Jerowaru, Lotim. Awalnya, BNI bekerja sama dengan PT SMA berdasarkan perjanjian Nomor MTA/01/PKS/001/2020. Yang bertindak selaku direktur pada PT SMA adalah perempuan berinisial JRN.

Namun, pada 11 September 2020 PT SMA melimpahkan atau men-subkontrakkan penyaluran dana KUR tersebut ke PT ABB berdasarkan surat penunjukan nomor 004/ADM.KUR-SMA/IX/2020. PT ABB mendapatkan rekomendasi untuk menyalurkan dana KUR itu dari HKTI NTB.

Dari perjanjian itulah dana KUR disalurkan ke petani. Per petani mendapatkan dana KUR Rp 30 juta hingga Rp 50 juta. Total jumlah petani yang menerima KUR BNI 789 orang.

“Dari penyidikan ditemukan potensi kerugian negara mencapai 29,9 miliar,” kata Sungarpin.

Baca Juga :  Bermasalah, Kejari Mataram Usut Penggunaan Dana Desa Sesait

Potensi tersebut muncul dari seluruh pencairan uang. Untuk menghitung kerugian negara tersebut penyidik akan berkoordinasi dengan auditor. “Kita libatkan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan),” katanya. (arl/r1)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/