alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Empat Penjual Merkuri Ditangkap

MATARAM—Upaya pemerintah menutup Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) semakin kuat. Setelah langkah persuasif dilakukan, sekarang mereka melakukan langkah represif.

Kamis (9/8) lalu, Subdit IV Ditreskrimsus Polda NTB menangkap empat orang tersangka penjualan merkuri illegal. Langkah itu untuk memutus rantai peredaran bahan kimia berbahaya tersebut keada para penambang.

Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Purnama mengatakan, empat pelaku berinisial MM, T, S, dan U. Mereka memasok bahan kimia itu ke area pertambangan illegal. ”Pelaku sudah kita tahan,” kata Purnama, kemarin (1/9).

Dari penangkapan empat orang tersebut, tim mengamankan 3 botol merkuri. Beratnya, masing-masing 1 kilogram.

Terbongkarnya perdagangan Merkuri tersebut berawal dari penangkapan U. Saat itu, ia sedang melakukan transaksi pembeli merkuri di toko tukang mas milik MM.

Hasil interogasi pelaku MM tim mendapat informasi barang tersebut berasal dari T. ’’Pelaku T ini yang menyuruh S untuk mengantarkan merkuri ke MM,’’ bebernya.

Pelaku T ini bukan kali ini terlibat transaksi merkuri. Sebelumnya, ia pernah tertangkap menjual merkuri dan diproses hukum oleh Polda NTB. ’’Saat ini empat orang itu diamankan di polda untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut,’’ ungkapnya.

Polisi mengimbau kepada warga untuk tidak memperdagangkan merkuri tanpa izin. ’’Kita ketahui bersama, merkuri ini sangat berbahaya bagi kesehatan manusia bila terkontaminasi,’’ imbuhnya.

Para pengedar merkuri itu dijerat dengan Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan Menteri terancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 10 miliar. (arl/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Dompu Zona Merah, Simulasi KBM Tatap Muka Dua Sekolah Distop

Rinciannya, SMAN 1 dan 2 Kilo, SMAN 1 dan 3 Pekat, SMAN 1 Kempo, SMKN 1 Manggalewa, SMKN 2 Dompu, dan SMAN 1 Hu’u. Namun, hanya simulasi di SMKN 2 Dompu dan SMAN 1 Hu’u yang dihentikan. ”Pertimbangannya, karena sekolah itu ada di wilayah kota dan dekat kota, sebagai pusat penyebaran Covid-19,” jelasnya.

Cegah Penyakit Jantung di Masa Pandemi

dr. Yusra Pintaningrum, SpJP(K),FIHA,FAPSC,FAsCC

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks