alexametrics
Kamis, 24 September 2020
Kamis, 24 September 2020

Divonis Enam Bulan Penjara, Kades Lingsar Langsung Bebas

MATARAM-Terdakwa kasus korupsi dana CSR PDAM Giri Menang, Sahyan sedikit bernafas lega. Kepala Desa (Kades) Lingsar nonaktif itu divonis penjara selama 6 bulan 22 hari.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Sahyan selama 1 tahun sembilan bulan penjara. Serta denda Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan.

Majelis hakim yang diketuai AA Ngurah Rajendra memvonis terdakwa dengan pasal 12A juncto pasal 18 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. ”Terdakwa divonis enam bulan penjara 22 hari,” kata Ngurah Rajendra membacakan putusan di PN Tipikor Mataram, kemarin (2/3).

Hakim memvonis ringan berdasarkan fakta persidangan. Berdasarkan fakta persidangan, dana CSR sebesar Rp 165 juta itu disalurkan sesuai dengan MoU dengan PDAM.

Sehingga, hakim tidak sepakat dengan JPU yang menganggap kerugian negaranya total loss. Dari fakta persidangan terungkap, Sahyan hanya menikmati uang Rp 5 juta. ”Kerugian negaranya hanya Rp 5 juta,” jelasnya.

Munculnya kerugian negara itu digunakan untuk Kades dan perangkat desa untuk membiayai operasional. Hal itu melanggar MoU sehingga dianggap menguntungkan diri sendiri. ”Uang operasional itu tak mampu dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.

Sementara itu, Dana CSR itu dikirim ke rekening pribadi Sahyan, karena rekening desa belum diserah terimakan. Dana tersebut sudah ditarik Sahyan 100 persen.  ”Penarikannya dilakukan sebanyak 15 kali,” ujarnya.

Dana tersebut langsung disalurkan secara individu sesuai dengan MoU yang ada. Diantaranya, dibagikan 40 persen untuk lingkungan, 30 persen untuk mendukung kegiatan ekonomi, dan 30 persen untuk kegiatan sosial. ”Itu semua, sudah disalurkan ke para penerima,” ungkapnya.

Dalam amar putusannya, hakim memerintahkan Sahyan untuk dikeluarkan dari tahanan. Karena, hukumannya sudah dijalankan selama proses penyidikan hingga vonis dijatuhkan. ”Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan,” kata Ngurah.

Sahyan juga dibebankan mengganti kerugian negara Rp 5 juta. ”Apabila tidak sanggup membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan,” tegasnya.

Sementara itu, JPU  Ida Ayu Camundi Dewi belum menentukan langkah yang diambil atas putusan majelis hakim tersebut. Apakah akan menerima putusan atau banding. ”Kita masih punya waktu pikir-pikir,” kata Camundi.

Bion Hidayat sebagai penasihat hukum Sahyan mengapresiasi putusan majelis hakim. Hakim telah melihat fakta persidangan yang terungkap dari sejumlah saksi. “Majelis menurut kami sudah adil. Kami terima putusan ini,” kata Bion. (arl/r2)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Hasil Survei Indikator, Elektabilitas HARUM Paling Tinggi

“Pak Mohan Roliskana hingga sejauh ini paling potensial menang dalam pemilihan mendatang,” ujar  Wakil Ketua DPP Golkar Ahmad Doli Kurnia dalam pemaparan yang dilakukan secara online dari DPP Golkar Jakarta, (18/9) lalu.

Polisi Pantau Kampanye Hitam di Pilwali Mataram

Pelaksanaan Pilkada di Kota Mataram mendapat atensi penuh pihak TNI-Polri. Polresta Mataram dan Kodim 1606 Lobar telah melakukan pemetaan potensi konflik dan mencegah secara dini beberapa konflik yang biasa terjadi pada masa Pilkada.

Trailer Film MOHAN Bikin Baper

Kreativitas sineas Kota Mataram terasa bergairah. Ditandai dengan garapan film bergenre drama romantic berjudul ‘Mohan’ yang disutradai Trish Pradana. Film yang direncanakan berdurasi sekitar 35 menit ini mengisahkan perjalanan asmara Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskan dengan istrinya Hj Kinastri Roliskana. Film Mohan dijadwalkan mulai tayang Bulan Oktober mendatang.

Pasangan Calon Harus Memberi Perhatian pada DPT

PESERTA pemilihan yaitu Pasangan Calon harus menunjukkan perhatian lebih pada seluruh tahapan yang ada, bukan hanya pada saat pendaftaran calon atau pada pemungutan suara saja. Salah satu tahapan yang sangat menentukan ialah tahapan Penyusunan dan Pemutakhiran Daftar Pemilih atau cukup disebut dengan penyusunan DPT.

Pendataan Bantuan Kuota Internet untuk Siswa Guru dan Mahasiswa Kacau

Hari pertama penyaluran bantuan subsidi kuota internet untuk siswa, guru, mahasiswa, dan dosen langsung berpolemik. Proses pendataan dan verifikasi nomor ponsel dinilai kacau.

Calon Kepala Daerah Wajib Jadi Influencer Protokol Kesehatan

DPR, pemerintah dan KPU telah memutuskan akan tetap melaksanakan pilkada serentak pada 9 Desember. Para calon kepala daerah (Cakada)  diminta menjadi influencer protokol kesehatan  agar pilkada tidak memunculkan klaster baru Covid-19.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Cerita Shaina Babheer saat Memerankan Sosok Kikin dalam film MOHAN

Shaina Azizah Putri dipilih untuk memerankan sosok Kikin Roliskana dalam film pendek berjudul "Mohan". Ini menjadi tantangan baru bagi dara yang sudah membintangi beberapa sinetron dan FTV nasional ini.
Enable Notifications    Ok No thanks