alexametrics
Jumat, 10 Juli 2020
Jumat, 10 Juli 2020

Dilema Korona NTB, Penjahat Bertambah, Lapas Tak Terima Tahanan Baru

Seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di NTB tak lagi menerima tahanan baru di masa pandemi Covid-19. Pihak Lapas hanya menerima tahanan yang sudah divonis inkrah. Kondisi itu membuat tahanan di ruang tahanan kepolisian makin padat. Lalu apa solusinya?

===

Tindak kriminal meningkat saat pandemi Covid-19. Tetapi, aparat penegak hukum (APH) dilematis. Karena masih tersandera aturan Kemenkumham yang tidak lagi menerima tahanan baru.

Akibatnya, tahanan kepolisian maupun jaksa menumpuk di sel tahanan Polda NTB dan jajarannya. Data Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda NTB hingga pertengahan Mei, terdapat 888 tahanan di Polda NTB dan Polres jajaran. ”Yang over kapasitas baru tahanan Polres Kota Mataram dan  Kabupaten Lombok Utara,” kata Dittahti Polda NTB AKBP Rifai.

Dia menyebutkan, sebanyak 344 tahanan merupakan tahanan titipan jaksa. Yang paling banyak tahanan yang menjadi titipan jaksa adalah ruang tahanan Polres Bima Kota. Jumlahnya mencapai 55 tahanan.

Disusul Polresta Mataram sebanyak 46 tahanan, Polres Dompu 37 tahanan, Polres Lobar 35 tahanan, Polda NTB 34 tahanan, Polres Bima 33 tahanan, Polres Sumbawa 35 tahanan, Polres Sumbawa 34 tahanan, Polres Sumbawa Barat 19 tahanan, Polres Lombok Utara 14 tahanan, dan  Polres Lombok Timur sebanyak 12 tahanan. ”Semua harus menunggu putusan inkrah baru bisa dipindahkan ke Lapas,” terangnya.

Sementara itu, terkait dengan jaminan makan dan minum tahanan sudah dikoordinasikan dengan pihak Lapas. Setiap penggunaan anggaran khusus tahanan titipan jaksa tetap dilaporkan ke Lapas. ”Semua titipan tahanan jaksa tetap kita berikan pelayanan seperti di Lapas,” jelasnya.

Namun, tidak bisa serta-merta bisa langsung diserahkan ke Lapas. Aturannya, setiap tahanan yang sudah inkrah harus menjalani rapid tes dan Swab terlebih dahulu.

Terpisah, Kejati NTB Nanang Sigit Yulianto mengomentari persoalan tersebut. Dia mengatakan, saat ini tahanan jaksa menumpuk. Sementara, perkara harus jalan terus. ”Mereka tidak bisa diterima Lapas karena adanya pandemi ini,” kata Nanang.

Karena adanya pandemi ini, ada beberapa tahanan yang eksekusinya tertunda. Mau tidak mau, tahanan yang sudah divonis inkrah itu harus dititip di ruang tahanan Polda NTB dan Polres jajarannya. “Kalau kondisinya seperti ini, malah membuat sel tahanan di kepolisian menumpuk,” ujarnya.

Kemenkumham telah mengeluarkan aturan baru, tahanan yang sudah divonis inkrah saja yang boleh diterima Lapas. Namun, dengan catatan harus menjalani rapid tes dan Swab. ”Ini yang menjadi kendala,” jelasnya.

Jaksa selaku eksekutor tidak memiliki anggaran untuk melakukan rapid tes atau swab. Hal itu yang perlu dibicarakan dengan semua pihak agar proses eksekusi terhadap narapidana dapat dieksekusi. ”Kita tidak punya anggaran. Jangankan Swab, untuk rapid tes saja tidak ada,” bebernya.

Perlu dikoordinasikan dengan pemerintah daerah (Pemda) untuk melakukan swab dan rapid tes terhadap tahanan. Karena, Pemda memiliki anggaran untuk proses tersebut. ”Ya, mudahan ada jalan keluar,” harapnya.

Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham NTB Dwi Nastiti mengatakan, awalnya memang pihak Lapas tidak menerima tahanan. Tetapi, setelah ada pertimbagan dari pusat, tahanan boleh diterima. ”Tetapi yang sudah vonis inkrah. Sebelum masuk harus menjalani rapid tes dan swab,” kata Nastiti.

Untuk menjalani rapid tes dan swab, Kemenkumham telah berkoordinasi dengan Pemda untuk menjalani rapid tes dan swab. Hal itu untuk memastikan apakah narapidana tersebut tidak terpapar Covid-19.

”Memang kita tidak punya anggaran untuk melakukan tes itu. Makanya kita gandeng Pemda yang memiliki anggaran untuk melakukan tes covid-19,” ungkapnya.

Meski sudah menjalani tes, narapidana tidak bisa langsung masuk ke Lapas. Semua ditampung dulu di Lapas Kuripan yang baru dibangun. ”Kita sudah usulkan ke pusat untuk menjadikan Lapas di Kuripan itu sebagai penampung sementara para tahanan yang akan dieksekusi,” ujarnya.

Mereka akan ditampung di Lapas yang baru dibangun sebagai tempat isolasi diri selama 14 hari. Sesuai standar penanganan Covid-19. ”Kalau sudah 14 hari baru kita pindahkan ke Lapas,” ungkapnya.

Semua itu dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19. ”Bagaimana jika satu warga binaan yang terpapar, penularannya sangat cepat kalau di dalam Lapas. Kita tidak mau ini terjadi,” kata dia. (arl/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Akurasi Alat Rapid Test Buatan NTB Mampu Saingi Produk Impor

Indonesia akhirnya resmi melaunching alat rapid test inovasi dalam negeri. Diberi nama RI-GHA Covid-19, alat ini diklaim memiliki akurasi nyaris sempurna.

Menyoal Pengetahuan dalam Penanganan Covid-19 Menghadapi New Normal

KASUS covid-19 sudah lebih dari empat bulan berjalan sejak kasus pertama, tanda-tanda penurunan belum juga terlihat. Prediksi para ahli terancam gagal, usaha-usaha pemerintah melalui program stimulus ekonomi dan bantuan sosial lainnya belum mampu mengatasi dampak ekonomi dan sosial covid-19.

Cegah Korona, Pasar Burung Cakranegara Kekurangan Tempat Cuci Tangan

   Kalau protokol kesehatan sudah diberlakukan di hotel, restoran, pusat pertokoan dan perkantoran, tidak demikian dengan di pasar. Penerapan protokol kesehatan di pasar diakui Lurah Cakranegara Barat I Wayan Swira masih kedodoran

Anak Tak Lulus Zonasi, Orang Tua di Mataram Serbu Dikbud NTB

Protes keras dilayangkan ratusan orang tua calon siswa SMA di Mataram. Mereka mendatangi Dinas Dikbud NTB, meminta kepastian nasib anak mereka. ”Setiap tahun, jalur zonasi ini selalu bermasalah,” kata Suharman, salah satu orang tua, pada Lombok Post, Kamis (9/7/2020).

Pak Wali..!! Kelurahan Cakra Barat Butuh APD Segera

Kelurahan Cakranegara Barat, salah satu wilayah yang berstatus zona merah di Mataram. Tidak main-main. Sebanyak 27 warga kelurahan ini dipastikan positif terinfeksi Covid-19. Warga kelurahan ingin status wilayah tempat tinggalnya keluar dari zona merah. Mereka butuh bantuan pemerintah.

Penanganan Kasus Pernikahan Sejenis Dialihkan ke Polres Lobar

Kasus pernikahan sesama pria  SU alias Mita dengan MU menyeret pejabat yang mengeluarkan rekomendasi dan menerbitkan surat nikah. Yakni  Kepala Lingkungan (Kaling) Pejarakan, Lurah Pejarakan Karya, dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Ampenan

Paling Sering Dibaca

Jika Masih Tak Patuh, Seluruh Pasar di Mataram Bakal Ditutup Paksa

akil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah mengancam akan menutup pasar yang mengabaikan protokol kesehatan. Ancaman tersebut disampaikan Wagub saat menggelar inspeksi mendadak di Pasar Mandalika, kemarin (8/7). Dia mendapati langsung banyak pedagang dan pembeli tidak mengenakan masker.

Zona Merah Korona, Wagub NTB : Mana Pol PP Mataram, Kenapa Sembunyi?

Pemkot Mataram dinilai lemah dalam merespon dan menangani Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun begitu geregetan. Meski zona merah dengan kasus positif dan kematian tiap hari, penerapan protokol kesehatan di ibu kota justru sangat longgar. Tak lagi ada pengawasan macam sedang tidak terjadi apa-apa.

Istri Model Suami Youtuber, Bantah Cari Sensasi “Mahar Sandal Jepit”

Pernikahan dengan mahar sandal jepit Iwan Firman Wahyudi dan Helmi Susanti bukan bermaksud mencari  sensasi di media sosial. Menurut mereka ikatan mereka tulus beralas kasih sayang.

Pilbup Loteng, Lale Prayatni Mulai Goyang Posisi Pathul Bahri

Lobi politik tersaji di DPP Partai Gerindra. Dari informasi yang dihimpun Lombok Post, diam-diam SK Gerindra dibidik Prayatni melalui ‘lorong’ Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo.

Turun dari Rinjani, Warga Lombok Tengah Tewas Jatuh ke Jurang

Pendakian di Gunung Rinjani kembali memakan korban jiwa. Sahli, 36 tahun, warga Desa Tampak Siring, Lombok Tengah meninggal setelah terjatuh ke jurang di kawasan Gunung Rinjani, Senin (6/7).
Enable Notifications.    Ok No thanks