alexametrics
Jumat, 14 Agustus 2020
Jumat, 14 Agustus 2020

Dugaan Pungli Bantuan Korona, Kades Bukit Tinggi Lobar Ditahan Polisi

MATARAM-Kades Bukit Tinggi, Gunungsari, Lombok Barat (Lobar) Ahmad Muttakin akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Ia diduga, melakukan pungli dana bantuan langsung tunai (BLT). ”Sudah tersangka kadesnya,” kata Dirreskrimsus Polda NTB Kombes Pol Gusti Putu Gede Ekawana P, Kamis (2/7).

Ahmad ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan, Rabu (1/7) lalu. Dia diperiksa hingga malam. ”Selesai diperiksa, kita langsung melakukan gelar perkara,” jelasnya.

Tak ingin repot, usai gelar perkara Ahmad langsung ditahan. ”Kita juga langsung tahan kadesnya,” ujarnya.

Sejauh ini, Ekawana belum mendapatkan pengajuan penagguhan penahanan dari Kades. Jika ada surat penangguhan, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu. ”Surat itu nanti akan dibahas dan dilaporkan ke pimpinan,” jelasnya.

Penyaluran dana BLT sudah diatur dalam Permendes Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahaan pengelolaan dana desa. Disebutkan, dana yang diberikan ke masyarakat sebesar Rp 600 ribu per orang. Namun, diduga Ahmad memotong dana BLT Rp 150 ribu per orang.

Irfan Suryadiatta selaku penasihat hukum Ahmad Muttakin membenarkan kliennya ditahan. Penahanannya dilakukan setelah menjalani pemeriksaan di Polda NTB. ” Saya dampingi saat pemeriksan. Selesai diperiksa langsung ditahan,” kata Irfan.

Dari surat pemberitahuan penahanan disebutkan, Ahmad Muttaakin ditahan diduga melanggar pasal 12e Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. ”Ya, dia (Ahmad Muttakin,Red) dijerat pasal 12e,” terangnya.

Irfan sudah menyiapkan strategi untuk membuktikan unsur pasal yang disangkakan terhadap Kades Bukit Tinggi. ”Kita tunggu proses hukumnya saja seperti apa nantinya,” ungkapnya.

Dia sudah mengirim surat penangguhan penahanan ke penyidik. Agar, Kades tersebut bisa menjalankan tugasnya. ”Kita sudah kirim penangguhan penahanan. Mudahan saja diterima,” harapnya.  (arl/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Belajar Tatap Muka Harus Ada Izin Orang Tua Siswa

TALIWANG- Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) HW. Musyafirin menegaskan belajar tatap muka di sekolah di tengah covid-19 bisa saja digelar. Tetapi syaratnya harus ada izin atau persetujuan orang tua siswa.

Lima Daerah di NTB Alami Kekeringan Parah, Ini Daftarnya

Lima daerah di NTB mengalami kekeringan ekstrem dengan status awas. Yaitu Kabupaten Dompu, Bima, Sumbawa, Sumbawa Barat, dan Lombok Timur. ”Masyarakat  kami imbau mewaspadai dampak dari kekeringan,” kata Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Lombok Barat Luhur Tri Uji Prayitno, kemarin (11/8).

Tertular Korona, Satu Anggota DPRD Lombok Timur Diisolasi

SELONG-Salah seorang anggota DPRD Lotim berinisial SM terpapar covid-19. “Ya, ada anggota kami yang dikonfirmasi positif,” kata Wakil Ketua DPRD Lotim H Badran Achsyid membenarkan informasi tersebut saat dihubungi Lombok Post, Selasa (11/8).

Soal Wifi Gratis Dewan Mataram : Pak Sekda Jangan Siap-Siap Saja!

Niat DPRD Kota Mataram untuk memasang wifi gratis di setiap lingkungan segera terealisasi. “Pak Sekda sudah bilang siap. Tapi saya bilang jangan siap-siap saja. Harus segera, karena anak-anak sangat butuh,” terang Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram Nyayu Ernawati.

Lale-Yusuf atau Pathul-Nursiah, Siapa Didukung Golkar di Loteng?

MATARAM-Tampilnya H Yusuf Saleh mendampingi Lale Prayatni atau Lale Sileng membuat dinamika politik di Lombok Tengah (Loteng) semakin dinamis. Tidak hanya untuk peta perebutan kursi Kepala Daerah tetapi untuk arah dukungan partai Golkar.

H Masrun : TGH Saleh Hambali Harus Jadi Pahlawan Nasional

PRAYA-Kiprah dan nama besar ulama NU TGH Saleh Hambali tercatat dalam sejarah. Tokoh ulama karismatik yang berkontribusi nyata dalam membangun pendidikan dan semangat kebangsaan di Lombok, NTB.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Penggali Kubur LNS di Mataram Sakit, Arwah Minta Organ Dikembalikan

Penyidik telah melakukan otopsi terhadap jenazah Linda Novita Sari (LNS) maha siswi unram yang diduga jadi korban pembunuhan. Bagian tubuh LNS diambil dokter forensik untuk proses pemeriksaan.

Berkarya Pecah, Baihaqi-Diyah Terancam

MATARAM-Dualisme kepengurusan di DPP Partai berkarya berimbas ke daerah. terutama bagi Paslon yang sebelumnya menerima SK dukungan dari kepengurusan Berkarya terdahulu. Salah satunya pasangan H Baihaqi-Hj Baiq Diyah Ratu Ganefi (Baru) di Pilwali Mataram.

Ayo, Pekerja NTB Setor Nomor Rekening Dapat Bantuan Rp 600 Per Bulan

Para pekerja yang merupakan karyawan swasta di NTB tak boleh ketinggalan. Bagian Sumber Daya Manusia (HRD) di setiap perusahaan di NTB diingatkan agar proaktif menyetorkan rekening karyawan untuk mendapatkan bantuan Rp 600 ribu per bulan dari pemerintah.
Enable Notifications.    Ok No thanks