alexametrics
Minggu, 27 September 2020
Minggu, 27 September 2020

Catut Dana PKH, Divonis 2,5 Tahun Penjara

MATARAM-Terdakwa korupsi Program Keluarga Harapan (PKH) Lotim, Fatoni terbukti bersalah. Dia melanggar pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Majelis hakim yang dipimpin AA Ngurah Rajendra memvonisnya dengan hukuman 2,5 tahun tahun penjara. Selain itu, Fatoni juga didenda Rp 50 juta. ”Apabila tak dibayar, maka diganti tiga bulan kurungan,” kata Ketua Majelis Hakim AA Ngurah membacakan vonis putusannya.

Selain itu, majelis hakim juga membebankan kepada terdakwa membayar ganti rugi keuangan negara Rp 157.240.998. ”Tenggat waktu penggantian hingga satu bulan,” ucapnya.

Apabila tidak terbayarkan, maka harta benda terdakwa disita untuk menutupi kerugian negara. ”Apabila harta yang dimiiki tidak juga menutupi kerugian negara diganti pidana satu tahun penjara,” kata dia.

Usai persidangan, Fatoni sempat berdiskusi dengan penasihat hukumnya.Apakah akan mengajukan banding atau menerima putusan majelis hakim. “Saya terima vonisnya majelis hakim yang mulia,” kata Fatoni dihdama

Vonis yang diterima Fatoni lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebelumnya, JPU menuntutnya dengan hukuman penjara 3,5 tahun.

Kendati demikian, JPU belum memutuskan untuk melakukan upaya hukum atau tidak. ”Kami pikir-pikir dulu yang mulia,” kata JPU  Wazir Iman Supriyanto.

Diketahui Fatoni telah menyalahgunakan kewenangan menjadi petugas PKH. Dia memotong dana bantuan sosial dari Kementerian Sosial di Montong Gading, Lombok Timur (Lotim). Dana tersebut diperuntukkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

Penyaluran dana tersebut dilakukan beberapa tahapan. Yaitu, tahap IV 2017 serta Tahap I, II, dan III pada 2018. Tetapi bantuan tersebut tidak diserahkan sepenuhnya ke penerima.

Uang pemotongan itu digunakan untuk membayar utang pribadi dan hutang di bank dan pengobatan istri.  Dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) NTB. Nomor : LHAPKKN-224/PW23/5/2018, ditemukan jumlah kerugian negara mencapi Rp 157.240.998. (arl/r2) 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Penataan Kawasan Wisata Senggigi Dimulai

Penataan kawasan wisata Senggigi direalisasikan Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar). Sayang, dari tujuh proyek dalam perencanaan, hanya lima yang bisa dieksekusi.

LPPOM MUI NTB Target Sertifikasi Halal 125 Usaha Rampung Tahun Ini

”Rinciannya, dari Dinas Perindustrian NTB dan pusat sebanyak 75 usaha, serta Dinas Koperasi Lombok Barat sebanyak 50 usaha,” katanya, kepada Lombok Post, Rabu (23/9/2020).

Solusi BDR Daring, Sekolah Diminta Maksimalkan Peran Guru BK

Jika terkendala akses dan jaringan internet, layanan dilaksanakan dengan pola guru kunjung atau home visit. ”Di sanalah mereka akan bertemu dengan siswa, orang tua, keluarga. Apa permasalahan yang dihadapi, kemudiann dibantu memecahkan masalah,” pungkas Sugeng.

Subsidi Kuota Internet, Daerah Blank Spot di NTB Pertanyakan Manfaat

”Kalau jangkauan towernya luas, tentu ini sangat menunjang sekaligus mendukung pemanfaatan kebijakan pusat,” tandasnya.

Anugerah Pewarta Astra 2020 Kembali Digelar

Astra mengajak setiap anak bangsa untuk menebar inspirasi dengan mengikuti Anugerah Pewarta Astra 2020. ”Di NTB sendiri kami membina warga Kelurahan Dasan Cermen yang merupakan wilayah Kampung Berseri Astra. Harapannya, masyarakat dapat menggambarkan dukungan Astra untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih optimis demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” ujar Gusti Ayu.

Pilwali Mataram, HARUM satu SALAM dua MUDA tiga BARU empat

Pengundian nomor Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota Mataram dan Wakil Wali Kota Mataram berjalan di bawah protokol Pandemi Covid-19 dengan ketat, pukul 19.00 wita-selesai semalam.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...
Enable Notifications    Ok No thanks