alexametrics
Selasa, 29 September 2020
Selasa, 29 September 2020

KPK Usut Kasus Poltekes Mataram

MATARAM-Subdit III Ditreskrimsus Polda NTB menyelidiki pengadaan alat kesehatan (alkes) di Politeknik Kesehatan Mataram. Penyelidik terus mendalami dugaan korupsi atas pembelian alkes.

Dirreskrimsus Polda NTB Kombes Pol Syamsudin Baharuddin mengatakan, penyidik telah melakukan gelar perkara.  Tetapi, kasus tersebut belum ditingkatkan ke penyidikan. ”Masih penyelidikan,” kata Syamsudin, akhir pekan lalu.

Tetapi, setelah dilakukan gelar perkara, ternyata kasus tersebut juga ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena, pengadaan alat tersebut dilakukan di seluruh Indonesia. ”Ada di Aceh, wilayah pulau jawa, NTB, serta beberapa daerah lainnya,” ungkapnya.

Total anggaran yang dikucurkan Kementerian Kesehatan sekitar Rp 30 juta. Di NTB hanya kedapatan sekitar Rp 1,5 miliar. ”Ya, segitu saja yang diterima setiap sekolah kesehatan,” jelasnya.

Syamsudin mengatakan, karena kasus tersebut juga ditangani KPK. Sehingga, penyidik belum meningkatkan staus perkara tersebut. ”Nanti KPK yang mengusut. Kita hanya koordinasi saja,” bebernya.

Jika KPK ingin mengambil pengusutan kasus tersebut, pihaknya bersedia menyerahkan. Begitu juga jika data yang sudah ada saat ini diminta KPK. ”Kit akan berikan. Kami siap untuk koordinasi,” kata dia.

Pengadaan alkes terbagi dalam beberapa item. Alat tersebut diberikan untuk menunjan program belajar mengajar. ”Banyak itemnya. Khusus di NTB ada sekitar Rp 1,5 miliar,” jelasnya.

Saat proses penyelidikan, penyidik berkoordinasi dengan  Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Langkah itu untuk  mengecek kesesuaian alkes beserta harga per itemnya.

“Informasi awal dari hasil penyelidikan, ada item alkes yang sampai sekarang tidak bisa dipakai. Itu kita cek,” pungkas Syamsuddin.

Anggaran tersebut ditender di Kementerian Kesehatan RI. Nilai anggarannya Rp 30 miliar. Alkes tersebut dibagikan kepada beberapa perguruan tinggi kesehatan di seluruh Indonesia.  (arl/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Turunkan Angka Pernikahan Anak, Lobar Apresiasi Program Yes I Do

"Sudah pas Peran NGO melalui Program Yes I Do sangat bagus menekan tingkat pernikahan anak," kata Kepala DP2KBP3A Lobar Ramdan Hariyanto.

Tetap Tumbuh, Sektor Tambang Topang Ekonomi NTB di Masa Pandemi

Sektor pertambangan memang tak lepas dari fondasi ekonomi provinsi NTB. Di triwulan II 2020, sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh sebesar 47,78 persen mampu menahan laju penurunan ekonomi NTB. Pada triwulan II, ekonomi NTB kontraksi 1,4 persen, namun tanpa sektor pertambangan dan penggalian, kontraksi akan lebih dalam lagi hingga mencapai 7,97 persen.  

Taspen Lindungi JKK JKM Non ASN

PT Taspen kini memberikan jaminan dan perlindungan penuh terhadap pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN)

Nomor 4, Era BARU, Industri 4.0, Menang!

Aqi berkomitmen membuat lompatan besar membawa Kota Mataram lebih maju, nyaman, dan beradab. Ia yakin dengan dukungan semua pihak yang menginginkan ibu kota provinsi NTB bersinar terang. “Sebagai putra Mataram, saya ingin memberikan karya terbaik saya buat tanah kelahiran saya,” katanya dengan suara bertenaga.

UT Mataram Beri Beasiswa KIP-K dan CSR se-NTB

“Penerima beasiswa KIP-K mendapatkan bebas biaya kuliah, buku dan uang saku Rp 700 ribu per bulan yang dibayar di akhir semester,” terang Raden.

Dorong Industri Kreatif : HARUM Rancang Mataram Creative District

ebagai sebuah kota yang terus berkembang, Kota Mataram harus menangkap peluang ini sebagai salah satu penguat daya saing global di masa mendatang.  Bagaimana rencana pengembangan Industri Kreatif di Mataram di masa mendatang berikut petikan wawancara kami dengan H Mohan Roliskana calon wali kota Mataram.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks