alexametrics
Kamis, 13 Mei 2021
Kamis, 13 Mei 2021

Polisi Pastikan Pengusutan Dugaan Korupsi di Mataram Tetap Berjalan

MATARAM-Empat dugaan kasus korupsi yang diusut Satreskrim Polresta Mataram belum menunjukkan perkembangan signifikan. Penyelidik belum menemukan gambaran konstruksi hukum dalam kasus yang tengah diusut tersebut. ”Belum ada yang kita gelar perkara-kan. Masih pemeriksaan, bahan keterangan belum lengkap,” kata Kasatreskrim Polresta Mataram Kompol Kadek Adi Budi Astawa, Senin (3/5/2021).

Dugaan korupsi yang diusut Polresta Mataram di antaranya anggaran insentif tenaga kesehatan (nakes) Kota Mataram tahun 2020; pengadaan sembako dalam program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Kota Mataram tahun 2020; target restibusi parkir di Dinas Perhubungan Kota Mataram; dan pengadaan sampan untuk nelayan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Mataram.

Pada kasus insentif nakes adanya dugaan pemotongan anggaran. Pada tahun 2020 insentif nakes Kota Mataram disalurkan pemerintah pusat untuk enam bulan awal penanganan Covid-19. Bentuknya dalam Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp 3,8 miliar. Sementara sisa empat bulannya diambilkan dari APBD sesuai kemampuan keuangan daerah.

Sedangkan pengadaan sembako JPS Kota Mataram diduga bermasalah. Pada penyalurannya Pemkot Mataram menunjuk CV Bangil Persada dan CV Niaga Jaya Mandiri sebagai penyedia sembako. Penyaluran tahap pertama dan kedua menggunakan anggaran Rp 8,6 miliar. Sasaran bantuannya untuk 19.803 penerima. Pada tahap ketiga penerima bertambah menjadi 32.548 kepala keluarga.

Kasus lain pada pengadaan sampan tidak sesuai spesifikasi. Anggaran proyek tersebut Rp 1,645 miliar dengan pemenang tender PT DSS asal Surabaya.

Terakhir, kasus tersebut mulai diusut karena retribusi parkir tahun 2020 tidak tercapai. Capaiannya  hanya Rp 2 miliar dari  target Rp 12,5 miliar. Padahal, Balitbang mencatat potensi parkir di Kota Mataram mencapai Rp 25 miliar. Terindikasi ada kebocoran dari  pengelolaan parkir.

Kadek Adi mengatakan, semua kepala dinas sudah diklarifikasi terkait kasus tersebut. Menurutnya, perlu pendalaman lagi dalam kasus tersebut. ”Ada beberapa saksi yang harus kita periksa lagi,” ujarnya.

Dia memastikan, sampai saat ini penyelidik masih bekerja. Untuk bisa dinaikkan ke penyidikan minimal harus ada dua alat bukti. “Harus kita dalami lagi kasus-kasus itu. Apakah ada unsur perbuatan melawan hukum dan potensi kerugian negaranya,” pungkasnya. (arl/r1)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks