alexametrics
Selasa, 29 September 2020
Selasa, 29 September 2020

Penyidik Konfrontir Keterangan Analis Kredit

MATARAM-Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB terus memanggil saksi untuk penyidikan dugaan korupsi di BPD Dompu. Kemarin (4/3), penyidik kembali meminta keterangan terhadap analis kredit dari BPD Pusat dan BPD Dompu.

Pemanggilan analis kredit untuk memastikan keterangan yang pernah mereka berikan di pemanggilan sebelumnya. Juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan menyebut, keterangan keduanya dikonfrontir penyidik.

”Kita konfrontir (keterangan) saksi. Ada perbedaan dalam pemberian keterangan,” kata Dedi, kemarin.

Menurut dia, ketidaksesuaian keterangan saksi tentu bisa memperlambat langkah penyidikan. Begitu sebaliknya. Karena itu, kata Dedi, pihaknya ingin benar-benar mencari keterangan yang sesuai dengan dokumen dan fakta di lapangan.

”Ini (konfrontir) untuk kepentingan penyidikan. Langkah pemanggilan saksi lain juga tetap kita lakukan,” ujar dia.

Selain pemeriksaan saksi-saksi, jaksa penyidik telah mengajukan permintaan audit perhitungan kerugian negara kepada BPK. Saat ini, proses penghitungan tengah dilakukan auditor dari BPK.

Permintaan audit kerugian negara ke BPK dilakukan jaksa saat kasus berada di tingkat penyidikan. Sebelum itu, Kejati NTB sempat meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit investigasi (AI).

Berdasarkan AI, terdapat potensi kerugian negara. Nilainya, sebesar kredit yang dikucurkan BPD, yakni Rp 6,3 miliar. Kredit itu tidak digunakan PT PDM (inisial), selaku debitur, untuk membangun rumah.

Di kasus ini, penyidik telah menetapkan dua orang sebagai tersangka, yakni berinisial SR dan SUR. SR merupakan pimpinan bank di Dompu. Adapun SUR, menjabat sebagai direksi di PT PDM, perusahaan yang menerima kredit modal kerja.

Kredit itu diduga bermasalah karena pencairan tidak melalui prosedur. Pihak bank diduga mengucurkan kredit dengan melanggar prinsip kehati-hatian. Salah satunya, tidak mempertimbangkan kredibilitas perusahaan penerima kredit.

Dari hasil penyelidikan tidak ditemukan adanya agunan atau jaminan yang diberikan debitur kepada kreditur. Agunan bersifat wajib dalam proses pinjam meminjam uang di bank. Sebab, ketika debitur tidak dapat mengembalikan uang atau gagal bayar, pihak bank bisa melelang agunan dari debitur.

”Kita upayakan untuk segera tuntas. Setelah saksi-saksi, dilanjutkan dengan pemeriksaan tersangka,” tandas Dedi.

(dit/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Turunkan Angka Pernikahan Anak, Lobar Apresiasi Program Yes I Do

"Sudah pas Peran NGO melalui Program Yes I Do sangat bagus menekan tingkat pernikahan anak," kata Kepala DP2KBP3A Lobar Ramdan Hariyanto.

Tetap Tumbuh, Sektor Tambang Topang Ekonomi NTB di Masa Pandemi

Sektor pertambangan memang tak lepas dari fondasi ekonomi provinsi NTB. Di triwulan II 2020, sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh sebesar 47,78 persen mampu menahan laju penurunan ekonomi NTB. Pada triwulan II, ekonomi NTB kontraksi 1,4 persen, namun tanpa sektor pertambangan dan penggalian, kontraksi akan lebih dalam lagi hingga mencapai 7,97 persen.  

Taspen Lindungi JKK JKM Non ASN

PT Taspen kini memberikan jaminan dan perlindungan penuh terhadap pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN)

Nomor 4, Era BARU, Industri 4.0, Menang!

Aqi berkomitmen membuat lompatan besar membawa Kota Mataram lebih maju, nyaman, dan beradab. Ia yakin dengan dukungan semua pihak yang menginginkan ibu kota provinsi NTB bersinar terang. “Sebagai putra Mataram, saya ingin memberikan karya terbaik saya buat tanah kelahiran saya,” katanya dengan suara bertenaga.

UT Mataram Beri Beasiswa KIP-K dan CSR se-NTB

“Penerima beasiswa KIP-K mendapatkan bebas biaya kuliah, buku dan uang saku Rp 700 ribu per bulan yang dibayar di akhir semester,” terang Raden.

Dorong Industri Kreatif : HARUM Rancang Mataram Creative District

ebagai sebuah kota yang terus berkembang, Kota Mataram harus menangkap peluang ini sebagai salah satu penguat daya saing global di masa mendatang.  Bagaimana rencana pengembangan Industri Kreatif di Mataram di masa mendatang berikut petikan wawancara kami dengan H Mohan Roliskana calon wali kota Mataram.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks