alexametrics
Sabtu, 25 Juni 2022
Sabtu, 25 Juni 2022

Kejati NTB Temukan Anggaran Penyewaan Ekskavator di Pemkab Bima Diduplikat

MATARAM-Kejati NTB telah mengeluarkan surat perintah penyelidikan (Sprinlid) dugaan korupsi penyewaan ekskavator di Kabupaten Bima. Hasil telaahan jaksa terhadap kasus tersebut, ditemukan adanya duplikasi anggaran. ”Temuan sementara ada duplikasi anggaran,” ungkap Kajati NTB Tomo Sitepu, Minggu (4/7).

Dia menjelaskan, penyewaan ekskavator itu digunakan untuk melaksanakan proyek pembukaan jalan dan normalisasi sungai. Anggaran penyewaan itu dikeluarkan Bina Program Setda Bima. ”Di samping anggaran itu dikeluarkan, Dinas PU (Pekerjaan  Umum) juga mengeluarkan uang sewa tersebut. Dari situ muncul adanya duplikasi anggaran,” jelasnya.

Sementara, Dinas PU dan Bina Program Setda Bima sama-sama mengeluarkan laporan pertanggungjawaban dengan objek proyek yang sama. Penganggaran seperti itu dilakukan tahun 2018 hingga 2020. ”Kita masih dalami, kenapa sampai terjadi setiap tahun. Mengapa sampai ada duplikasi anggaran,” ujarnya.

Baca Juga :  Jaksa Nyatakan Berkas Penyidikan Tersangka Bandar Sabu Mandari Lengkap

Berdasarkan data LPSE Kabupaten Bima, penyewaan ekskavator dianggarkan setiap tahun sejak 2018.  Per tahun anggarannya mencapai Rp 500 juta. Jadi total anggarannya hingga tahun 2020 mencapai Rp 1,5 miliar.

Penyewaan ekskavator selama tiga tahun itu dikerjakan CV Surabaya yang beralamat di Jalan Sultan Kaharudin, Kota Bima. ”Kita belum simpulkan, apakah seluruh anggaran itu bisa menjadi potensi kerugian negara atau tidak. Karena masih penyelidikan,” jelasnya.

Tomo juga menegaskan dirinya belum menyimpulkan, apakah pihak dari Bina Program Setda Bima atau Dinas PU yang mengeluarkan anggaran fiktif tersebut. ”Kita akan simpulkan setelah memanggil semua pihak,” ujarnya.

Sejauh ini, penyelidik telah memeriksa pejabat bagian Bina Program Setda Bima. Seperti Kabag Bina Program dan mantan Kabag Bina Program. ”Pemeriksaan itu masih sifatnya klarifikasi,” kata dia.

Baca Juga :  Perencanaan Gedung Bir Ali 2 Asrama Haji Lombok Diduga Bermasalah

Ada beberapa saksi yang bakal diklarifikasi. Seperti, rekanan dari PT Surabaya dan Dinas PU. ”Kita masih klarifikasi semua orang yang terlibat dalam proyek itu,” ujarnya.

Jika ada duplikasi anggaran yang muncul, kasus tersebut berpotensi naik ke tingkat penyidikan.  ”Tunggu saja, tim dari bidang Pidsus masih mendalami kasus itu,” pungkasnya. (arl/r1)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/