alexametrics
Kamis, 11 Agustus 2022
Kamis, 11 Agustus 2022

Penanganan Dugaan Kredit Fiktif di BPR Batukliang Masih Tersendat

MATARAM-Penyidikan dugaan korupsi kredit fiktif di PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Lombok Tengah (Loteng) Unit Batukliang belum menunjukkan progress positif. Penyidik masih menimbang apakah kasus tersebut masuk ranah korupsi, pidana perbankan, atau pidana umum. “Makanya kita mau bersurat dulu untuk mengundang ahli, guna memperkuat unsur tindak pidana korupsinya,” kata Kajari Lombok Tengah (Loteng) Fadil Regan, akhir pekan lalu.

Begitu juga dengan kerugian negaranya belum disimpulkan. Penyidik baru selesai melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). ”Kalau dengan OJK sudah kita koordinasi. Guna melengkapai telaahan dan pendalaman terlebih dahulu,” jelasnya.

Kasus tersebut mulai diusut tahun 2019 berdasarkan temuan Sistem Pengendali Internal (SPI) adanya kredit fiktif. Temuan kredit fiktif itu mencapai Rp 2 miliar lebih.

Baca Juga :  Dugaan Mahasiswi Unram Dibunuh Menguat

Diduga oknum pegawai PD BPR melakukan perjanjian kredit yang sifatnya fiktif mulai tahun 2014 hingga 2015. Dari data, ada 190 nasabah yang melakukan kredit fiktif.

Sebelumnya penyidik telah memeriksa 30 saksi. Mulai dari pegawai PD BPR Loteng unit Batukliang. ”Saksi-saksi masih kita dalami,” jelasnya.

Penyidik juga telah menggeledah kantor PD BPR tersebut. Langkah itu dilakukan untuk mengumpulkan data dan dokumen dalam proses penyidikan. ”Data dan dokumen sudah ada,” ujar Fadil.

Hasil penyelidikan, penyidik telah menemukan dua alat bukti. Sehingga kasus tersebut ditingkatkan ke penyidikan.

Pada kasus tersebut, penyidik menerapkan pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ”Ya sementara kita terapkan pasal 2 dan pasal 3,” ujanrya.

Baca Juga :  Kasus Kredit Fiktif BPR NTB Aikmel Berpotensi Memunculkan Tersangka Baru 

Unsur dalam pasal tersebut harus ditemukan perbuatan melawan hukum dan kerugian negara. Tetapi kerugian negaranya masih dalam proses audit. ”Makanya kita tunggu dulu hasil audit-nya. Kalau sudah ada kerugian negara baru kita lakukan gelar perkara untuk penetapan tersangka,” kata dia. (arl/r1)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/