alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Cabut Motor Sembarangan Debt Collector Bisa Dipidana

MATARAM-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sudah berlaku. Sejak 6 Januari 2019 membatasi ruang gerak Debt Collector untuk mengeksekusi barang milik Debitur.

Kasubdit V Ditreskrimsus Polda NTB I Komang Satra mengatakan, untuk bisa mencabut barang terhutang  harus melalui pengadilan. Yang memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi adalah juru sita. ”Nanti pengadilan yang memutuskan,” kata Satra saat sosialisasi putusan MK, Rabu (4/3).

Apabila ada debt collector yang melakukan tindakan  sendiri tanpa ada putusan pengadilan, maka itu dapat dikenakan tindak pidana. ”Bisa saja nanti menjadi delik perampasan,” ungkapnya.

Perwakilan dari Kejati NTB L Rudi Gunawan mengatakan, putusan MK itu bukan mematikan usaha mereka. Melainkan, memperbaiki permasalahan yang sudah terjadi. ”Mereka tetap bisa mengeksekusi. Tetapi harus dengan beberapa syarat,” kata Rudi.

Yakni, pihak Debitur itu mengakui dirinya melakukan wanprestasi. ” Sekarang kenyataannya tidak, malah kreditur saja yang menyatakan debitur melakukan wanprestasi. Itu yang salah,” tegasnya.

Setelah debitur menyatakan diri wanprestasi, berarti dia sukarela menyerahkan barangnya ke kreditur.  ”Tanpa ada paksaan apapun,” jelasnya.

Jadi, putusan MK ini hadir supaya tidak terjadi tindak pidana kekerasan yang dilakukan debt collector saat eksekusi. ”Kesimpulannya, debitur berhak menolak dieksekusi apabila prosedur yang dijalankan debt collector tidak sesuai dengan putusan MK itu,” ungkapnya.

Tak hanya itu, kontrak yang dibuat kreditur juga perlu diubah. Dalam klausul perjanjiannya harus dicantumkan dengan jelas hak dan kewajiban debitur. “Jangan asal meminta tandatangan langsung ke debitur tanpa menjelaskan apa isi kontrak itu,” ujarnya.

Rudi menerangkan, banyak kasus yang terjadi di tengah masyarakat mengenai pencabutan barang fidusia. Misalnya, kreditur dan debitur menandatangani kredit dalam masa dua tahun.

Selanjutnya, pihak debitur telah menyetorkan selama setahun. Tetapi, setelah itu pihak debitur tak mampu menyetorkan kreditnya.

Karena dianggap tidak mampu, pihak kreditur mencabut barang fidusia tersebut untuk  di over kreditkan. ”Nah, saat barang itu di-over credit, ada hak debitur juga disitu. Artinya, debitur juga harus mendapatkan uang,” jelasnya.

Sebab, barang itu bukan hanya milik kreditur, melainkan juga debitur. Tetapi dalam kenyataannya selama ini, finance hanya mengambil dan menyita motor itu tanpa memberikan hak dari debitur. ”Ini yang salah. Itu juga di atur dalam putusan MK ini,” ujarnya.

Menurutnya, putusan MK itu memberikan peluang menyehatkan investasi. Sebab, selama ini hanya debitur yang ditekan memenuhi kewajibannya. ”Sementara haknya sedikit diberikan,” kata dia.

Ketua Asosiasi Pembiayaan Perusahaan Indonesia (APPI) NTB Hadi Sutarno mengatakan, pihaknya akan menyesuaikan dengan putusan MK. ”Nanti kita sosialisasikan ke teman-teman. Bagaimana memberikan pengertian ke nasabah. Karena ini dasarnya adalah kepercayaan,” ujaranya.

Menurutnya, untuk mengeksekusi barang itu tidak mesti melalui putusan pengadilan. Karena, dalam klausulnya itu sudah jelas adanya wanprestasi. ”Misalnya, nasabah sudah bersedia memberikan barang fidusianya ke finance. Itu tidak perlu lagi menggunakan putusan pengadilan,” ujarnya.

Terkecuali, pihak debitur enggan menyatakan diri telah melakukan wanprestasi. Baru diselesaikan melalui ranah pengadilan. ”Kita bisa eksekusi ketika ada putusan pengadilan yang inkrah,” kata dia.

Adanya putusan MK ini hanya menghindari agar para debt collector itu tidak berimbas pada perbuatan pidana. ”Nanti saat eksekusi, kita didampingi pihak kepolisian juga untuk menghindari tindak pidana yang lain,” pungkasnya. (arl/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Desa Sekotong Tengah Punya Taman Obat Keluarga

ADA budidaya tanaman obat di Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Tanaman obat ini dibudidayakan oleh masyarakat setempat melalui Kelompok Taman Obat Keluarga Suren.

Desa Pesanggrahan Lotim, Tangguh Berkat Kawasan Rumah Pangan Lestari

Desa Pesanggrahan terpilih menjadi Kampung Sehat terbaik di Kecamatan Montong Gading. Desa ini punya Tim Gerak Cepat Pemantau Covid-19 yang sigap. Ekonomi masyarakat juga tetap terjaga meski pandemi melanda.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks