alexametrics
Rabu, 30 September 2020
Rabu, 30 September 2020

Kasus Pabrik Bata Ringan, PN Praya Bebaskan Mr Lee

MATARAM-Investor Korea Lee Jong Kwak akhirnya bisa bernafas lega. Pria yang akrab disapa Mr Lee itu dinyatakan tidak bersalah oleh majelis hakim PN Praya, Selasa (5/5). ”Melepaskan terdakwa (Mr Lee, Red) dari semua tuntutan hukum,” kata majelis hakim melalui sidang konfrensi video.

Tak hanya itu, barang bukti dikembalikan ke perusahaan milik terdakwa, PT Mulia Jaya. ”Mengembalikan nama baik terdakwa dan membebankan biaya perkara kepada negara,” kata amar putusan hakim.

Sebelumnya, Mr Lee dituntut pidana penjara selama 1,5 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dia  didakwa menggunakan pasal 372 dan pasal 378 KUHP.

Mr Lee didakwa telah melakukan tindakan pidana penggelapan mesin saat akan bekerjasama menjalankan bisnis pabrik bata ringan. Bisnis itu dikerjasamakan dengan investor asal Tiongkok, Rui Jun.  

Rui Jun ikut menanam saham untuk mendatangkan mesin pembuat batu bata ringan dari  Tiongkok.  Tetapi di tengah perjalanan bisnisnya terjadi permasalahan.

Mesin seharga Rp 32,3 miliar yang dikerjasamakan terlambat datang. Sehingga, membuat perusahaan PT Mulia Jaya merugi.

Ida Jaka Mulyana selaku penasihat hukum Mr Lee mengatakan, dalam pertimbangannya, hakim berpendapat perkara tersebut bukan murni tindak pidana. Melainkan masuk dalam perkara perdata. ”Dan pada perkara perdatanya, Mr Lee dinyatakan menang di Pengadilan Tinggi NTB,” jelasnya.

Itu juga dijadikan sebagai dasar oleh majelis hakim untuk memutus perkara pidana yang menjerat kliennya. ”Sebenarnya, yang rugi itu klien saya. Tetapi, kenapa harus dipidana,” ujarnya.

Menurutnya, majelis hakim telah melihat fakta persidangan dengan baik. Kliennya memang benar-benar tidak bersalah. ”Akhirnya, klien saya mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya,” ucapnya.

Jaka mengatakan, putusan banding perkara perdata antara Mr Lee dan Rui Jun menjadi penguat siapa yang benar dan salah. Dalam putusan perdata hakim PT terdapat sembilan poin putusannya.

Diantaranya, Mr Lee sah sebagai pemegang saham mayoritas mengalihkan hutang tergugat menjadi saham Rp 7,6 miliar.  

Tak hanya itu, majelis hakim juga berpendapat perbuatan hukum tergugat yang terlambat mengirimkan mesin-mesin produksi serta menyabotase mesin-mesin tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Sehingga, penggugat menderita kerugian berupaa materiil mapun moril.

Hakim juga menetapkan kerugian yang diderita penggugat jumlahnya mencapai Rp 45 miliar. Rinciannya, keterlambatan pengiriman dan pemasangan mesin-mesin Rp 10 miliar; kerugian akibat sabotase mesin-mesin Rp 10 miliar, dan kerugian moril penggugat Rp 25 miliar. 

Di poin ke tujuh putusan majelis hakim menyebutkan, sisa investasi tergugat Rp 2.348.927.970 dapat diambil alih penggugat dengan cara pemindahan buku atau cara-cara lain. Tergugat diminta untuk mematuhi penyerahan sisa investasi tersebut.Di poin kesembilan hakim memutuskan membatalkan perjanjian kerjasama patungan yang dibuat di notaris.   (arl/r2) 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

World Tourism Day, Pembangunan Harmoni Manusia dan Alam

PERUBAHAN arah pembangunan menuju pembangunan berkelanjutan saat ini menjadi tema utama dan agenda universal, termasuk dalam pembangunan disektor kepariwisataan. Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud yakni menyeimbangkan dan mengintegrasikan antara pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan untuk kelangsungan hidup manusia dan bumi (Resolusi Majlis Umum PBB, 2015).

PLN Diskon 75 Persen Tambah Daya Hingga 3 Oktober

PLN NTB terus mendukung upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi. Khususnya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan juga Industri Kecil Menengah. Salah satunya dengan memberikan keringanan Biaya Penyambungan Tambah Daya untuk memberdayakan dan menumbuhkan kegiatan perekonomian UMKM/IKM.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Masih Banyak Masyarakat Yakin Tak Tertular Korona

KESADARAN dan pemahaman masyarakat pada bahaya Covid-19 masih rendah. Hal itu tercermin dari survei Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Omnibus Law Disahkan, Buruh Ancam Mogok Nasional

Pembahasan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law di DPR yang sudah rampung menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pekerja. Sebab, pekerja akan paling terdampak dengan pasal-pasalnya. Salah satunya soal pemberian pesangon.

Optimisme Najmul – Suardi di Tengah Pandemi

Bencana gempa bumi 2018 dan pandemi Covid-19 membawa ujian berat bagi pariwisata di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Tetapi semangat tidak boleh padam, masa-masa pandemi harus dilalui dengan penuh keteguhan dan ikhtiar yang kokoh.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks