alexametrics
Rabu, 21 April 2021
Rabu, 21 April 2021

Kebocoran Kas Bank NTB Syariah, Arah Penyelidikan Belum Disimpulkan

MATARAM-Pihak kepolisian belum menyimpulkan arah penyelidikan dugaan kebocoran kas Bank NTB Syariah. Saat ini, Ditreskrimsus Polda NTB masih mengkaji data. ”Apakah masuk Subdit III Tipikor atau ke Subdit II Perbankan. Belum ditentukan,” kata Dirreskrimsus Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana Putra, Rabu (7/4/2021).

Dia menerangkan, dana Bank NTB Syariah bersumber dari tiga item. Yaitu APBD (anggaran pendapatan belanja daerah), perusahaan, dan masyarakat atau nasabah. ”Jika anggaran yang bermasalah itu bersumber dari APBD baru bisa dikatakan masuk ranah korupsi,” kata Ekawana.

Namun, bila dana kas yang bocor itu bersumber dari perusahaan atau masyarakat tidak bisa masuk ranah korupsi. ”Kalau seperti itu masuk ranah pidana perbankan,” jelasnya.

Penyelidik sudah memanggil sejumlah pihak untuk mengkaji lebih dalam sumber dana kas tersebut. ”Pemanggilan itu hanya klarifikasi,” ujarnya.

Diduga kebocoran kas Bank NTB Syariah terjadi sejak tahun 2012. Namun baru terungkap Januari 2021, setelah salah satu pegawai berinisial PS yang menjabat sebagai supervisor pindah jabatan. Total dana kas Rp 10 miliar diduga disetorkan ke rekening pribadi. ”Terlapor sudah kita panggil, tetapi masih sakit,” kata dia.

Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Mataram Prof Dr Amiruddin mengatakan, polisi harus jeli menilai unsur dalam setiap pasal. Terutama membedakan unsur yang masuk tindak pidana korupsi atau perbankan. ”Kalau korupsi harus ada kerugian negara. Walaupun perbankan, tetapi kalau sumber uangnya bukan dari negara, tidak bisa masuk tindak pidana korupsi,” kata Amiruddin.

Misalnya dalam tindak pidana korupsi, bisa menerapkan pasal 2 atau pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ”Unsur dalam pasal 2 itu ada perbuatan melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan negara. Pasal 3 adanya menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan jabatan yang dapat merugikan negara,” terangnya.

Sementara, pidana perbankan mengacu pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Mengenai tindak pidananya diatur dalam pasal 63. ”Unsurnya penggelapan dalam jabatan yang merugikan pihak bank. Entah itu keuangan bank atau nasabah bank,” jelasnya. (arl/r1)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications   OK No thanks