alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Banding, Jaksa Anggap Hukuman Terdakwa Korupsi Bantuan Gempa di Loteng Terlalu Ringan

MATARAM-Perkara korupsi pembangunan rumah tahan gempa (RTG) di Batukliang Utara, Lombok Tengah (Loteng)  belum usai. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan banding atas kasus yang menjerat tiga fasilitator Lalu Nu’mansyah, Lalu Samsul Anwar, dan Doni Bayangkari itu.

”Kami rasa, putusan hakim belum memenuhi rasa keadilan,” kata Kasi Pidsus Kejari Loteng Agung Kunto Wicaksono, kemarin (7/5).

Sebelumnya, ketiga terdakwa divonis merata oleh majelis hakim PN Tipikor Mataram. Mereka divonis satu tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider satu bulan kurungan.

Vonis majelis hakim jauh lebih ringan dibanding tuntutan jaksa. Mereka dituntut selama lima tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider dua bulan  kurungan.

JPU menuntut mereka menggunakan pasal 12 e Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sedangkan, hakim berpendapat terdakwa melanggar pasal 11 Undang-undang Tipikor. “Pasal yang diputus berbeda dengan yang kita buktikan di persidangan,” kata Agung.

Menurutnya, di persidangan itu sudah terbukti mereka memeras. Meskipun,  uang yang diperasnya Rp 5,2 juta. “Tetapi, yang menjadi pemberat uang tersebut merupakan dana gempa untuk pembangunan RTG,” ujarnya.

Nilai uang yang diperasnya itu bukan menjadi soal. Tetapi, ini mewakili rasa keadilan bagi para korban yang hak-hak mereka dipotong. ”Ini keadilan bagi para korban gempa,” kata dia.

Jaksa berpandangan kalau mereka itu sudah merugikan para korban gempa. Sehingga, menuntut maksimal.

Diketahui, para fasilitator RTG ini mendampingi rehab rekon pascagempa di Desa Teratak, Batukliang Utara, Loteng. Mereka terbukti menerima fee dari proyek RTG Pokmas Amanah di Dusun Montong Dao.

Pada proyek RTG itu, aplikator CV FAS dipercaya mengerjakan 13 rumah rusak berat. Total anggaran  proyeknya Rp 650 juta.

Karena proyeknya cukup besar, fasilitator meminta komisi dua persen. Tapi aplikator hanya mampu memberikan Rp 5,2 juta. Uang tersebut diberikan di salah satu rumah makan di Praya. Saat menerima uang tersebut, mereka diringkus Unit Tipikor Polres Loteng. (arl/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Dompu Zona Merah, Simulasi KBM Tatap Muka Dua Sekolah Distop

Rinciannya, SMAN 1 dan 2 Kilo, SMAN 1 dan 3 Pekat, SMAN 1 Kempo, SMKN 1 Manggalewa, SMKN 2 Dompu, dan SMAN 1 Hu’u. Namun, hanya simulasi di SMKN 2 Dompu dan SMAN 1 Hu’u yang dihentikan. ”Pertimbangannya, karena sekolah itu ada di wilayah kota dan dekat kota, sebagai pusat penyebaran Covid-19,” jelasnya.

Cegah Penyakit Jantung di Masa Pandemi

dr. Yusra Pintaningrum, SpJP(K),FIHA,FAPSC,FAsCC

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks