alexametrics
Kamis, 11 Agustus 2022
Kamis, 11 Agustus 2022

Kalah Kasasi, Gema Siapkan Peninjauan Kembali atas HPL 88 KEK Mandalika

MATARAM-Penggugat lahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Gema Lazuardi dinyatakan kalah di tingkat kasasi. Kini Gema menyiapkan upaya hukum luar biasa. ”Kita sudah siapkan berkas untuk proses pengajukan PK (peninjauan kembali),” kata penasihat hukum Gema Lazuardi, Gema Akhmad Muzakkir, Selasa (7/6).

Saat ini pihaknya masih menganalisa pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung (MA). Mencari celah hukum sebagai pertimbangan mengajukan PK. ”Kita segera lakukan PK,” kata Gema.

Selain ada kekeliruan dalam pertimbangan majelis hakim, Gema sudah menyiapkan novum atau bukti baru untuk melayangkan PK. ”Bukti yang belum pernah kita ajukan di persidangan sebelumnya akan kita masukkan sebagai novum,” kata dia.

Baca Juga :  Kemenparekraf Kampanyekan CHSE di Mandalika

Lahan yang diperkarakan berada di HPL (hak pengelolaan lahan) 88 milik PT ITDC. Gema memegang sertifikat atas lahan tersebut. Sehingga melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Praya.

Di pengadilan tingkat pertama, majelis hakim memutuskan seluruh dokumen yang digunakan oleh penggugat adalah cacat hukum. Selain itu, disebutkan penguasaan hak atas tanah dengan sertifikat hak pengelolaan Nomor 88 adalah sah milik PT ITDC.

Tidak terima dengan putusan itu, Gema melayangkan banding. Namun hakim Pengadilan Tinggi NTB menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya. Gema pun melayangkan kasasi, namun ditolak hakim agung.

Gema menjelaskan, kliennya membeli lahan tersebut dari Amaq tahun 1998. Sementara PT ITDC membeli lahan di Amaq Anu tahun 1996. ”Tetapi, saat PT ITDC itu membeli lahan saat masih dalam sengketa. Seharusnya, surat jual beli yang dilakukan PT ITDC tersebut cacat hukum,” bebernya.

Baca Juga :  Kejari Loteng Hitung Kerugian Negara Dugaan Korupsi di UTD RSUD Praya

Sementara itu, Juru Bicara Kejati NTB Efrien Saputra mengatakan, pihaknya menghormati upaya PK yang akan ditempuh penggugat. Jika mereka melayankan PK, Bidang Datun Kejati NTB selaku jaksa pengacara negara juga akan melayangkan PK. ”Kita pasti juga PK,” kata Efrien.

Saat ini Bidang Datun masih menelaah putusan majelis hakim MA. ”Kita tunggu saja seperti apa langkah hukum selanjutnya,” kata dia. (arl/r1)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/