alexametrics
Jumat, 18 September 2020
Jumat, 18 September 2020

Sekda KLU Diklarifikasi Polda NTB Terkait Anggaran Sewa Rumah Kepala Daerah

MATARAM-Ditreskrimsus Polda NTB mengusut dugaan korupsi biaya sewa dan pemeliharaan rumah pribadi pengganti rumah dinas kepala daerah di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Kemarin (7/11) penyelidik mengklarifikasi Sekda KLU Suardi.

Pantauan Koran ini, Suardi datang ke Mapolda NTB pukul 09.40 Wita. Dia mengenakan kemeja corak batik hitam dengan peci hitam. Dia diklarifikasi di ruang Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB hingga pukul 13.00 Wita.

Usai diperiksa, Suardi membenarkan penyelidik mengklarifikasi dirinya terkait biaya sewa dan pemeliharaan rumah pribadi pengganti rumah dinas bupati dan wakil bupati KLU. ”Ya, pemeriksaannya terkait itu,” kata Suardi menjawab pertanyaan wartawan sambil berjalan keluar area Mapolda.

Menurutnya, biaya sewa dan pemeliharaan rumah tersebut sudah berjalan. Penganggarannya tidak ada masalah. ”Kita laksanakan sesuai aturan,” katanya sambil melihat telepon genggamnya.

Sekda KLU itu membeberkan dasar hukum yang mengatur penganggarannya. Yakni mengacu pada Permendagri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. ”Sudah sesuai kok,” kata dia sambil mempercepat langkahnya.

Ketika ditanya mengenai anggaran untuk pemeliharaan dan sewa rumah dinas tersebut, Suardi tak menjawab rinci. Dia hanya memperkirakan angkanya. ”Sekitar Rp 90 juta-an,” akunya.

Dia juga enggan menerangkan lebih rinci periode penyewaan rumah dinas tersebut. ”Ya, nanti ada teman-teman di sana,”  kelitnya dan langsung menuju mobilnya.

Dari informasi yang dihimpun koran ini, biaya sewa dan pemeliharaan rumah pribadi sudah dianggarkan melalui APBD.  Setiap tahunnya mendapatkan anggaran berbeda. Terhitung sejak 2017, Pemda KLU telah menggelontorkan anggaran untuk rumah tersebut mencapai Rp 2,4 miliar. Itu untuk biaya sewa dan pemeliharaannya. (arl/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Pilwali Mataram, Polres Petakan 12 Potensi Kerawanan

Polresta Mataram memetakan 12 titik potensi kerawanan di Kota Mataram. “Sebenarnya ini kejadian (yang kami himpun) dulu dan pernah terjadi,” kata Wakasat Intelkam Polres Mataram, Ipda Gunarto, kemarin (17/8).

Pilkada Serentak NTB, Potensi Saling Jegal Masih Terbuka

Bawaslu NTB mengantisipasi potensi sengketa usai penetapan Pasangan Calon (Paslon) 23 September mendatang. Baik sengketa antara penyelenggara pemilu dengan peserta dan peserta dengan peserta.

Bukan Baihaqi, Isvie Akan Menangkan HARUM di Pilwali Mataram

Golkar dipastikan solid memenangkan setiap pasangan yang diusung. “Sebagai kader Golkar kita harus loyal (pada perintah pertai),” kata Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda.

Gubernur Ingatkan Jaga Kerukunan di Musim Pilkada!

”Partai boleh beda, calon boleh beda, tapi senyum kita harus senantiasa semanis mungkin dengan tetangga-tetangga kita," kata Gubernur NTB H Zulkieflimansyah saat menyapa umat Hindu di Pura Dalem Swasta Pranawa, Abian Tubuh, Kamis (17/9/2020).

Koreksi DTKS, Pemprov NTB Coret 215.627 Rumah Tangga

”Data ini dari hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan kabupaten/kota,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) NTB H Ahsanul Khalik, Kamis (16/9/2020).

53 SPBU di NTB Sudah Go Digital

”Upaya ini untuk menjawab tantangan di era digital. Pertamina memantau distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) end to end process, yang akan memberikan layanan kepada pelanggan lebih aman, mudah dan cepat,” kata Unit Manager Communication Relations & CSR Pertamina MOR V Rustam Aji, Kamis (17/9/2020).

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks