alexametrics
Kamis, 6 Agustus 2020
Kamis, 6 Agustus 2020

Korupsi Bantuan Korona, Kejati NTB : Ancamannya Hukuman Mati

MATARAM-Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di NTB sudah merancang anggaran untuk penanganan pandemi virus korona atau Covid-19. Jaksa dan polisi bakal mengawal penggunaan anggaran tersebut.

”Kita sudah mendapatkan instruksi dari Kejagung untuk pengawasan anggaran penanganan pandemi Covid-19 di daerah,” kata Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan  saat ditemui di ruangannya, kemarin (8/4).

Surat dari Kejagung telah menginstruksikan kepada Kejati NTB untuk melakukan pengamanan pembangunan strategis dengan cara pro aktiff membangun koordinasi dengan pemerintah daerah, Forkopimda, dan pemangku kepentingan lainnya.

Langkah itu dilakukan untuk mengawal alokasi anggaran Pemda dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19. ”Tujuannya agar dapat dilaksanakan secara tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran,”  ujarnya.

Jika ditemukan indikasi penyimpangan dan atau penyalahgunaan alokasi anggaran dalam pelaksanaan program tersebut, penyelidik harus menindaklanjuti. Penanganannya harus diserahkan kepada bidang Pidsus setelah berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). ”Itu instruksi dari Kejagung untuk dilaksanakan di tingkat daerah,” kata dia.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi menjadi dasar untuk menindak para pelaku yang mencari kesempatan di tengah wabah virus tersebut.

Setiap orang yang secara sengaja melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dalam waktu keadaan bahaya atau terjadi bencana nasional dapat dikenakan pemberatan pidana. ”Ancamannya berupa hukuman mati,” ujarnya.

Dedi mengaku, sejauh ini belum ada permintaan pendampingan dari Pemda untuk mendampingi penggunaan anggaran. Tetapi,  pihak jaksa bakal proaktif mengawasi penggunaannya. ”Kita sudah diperintahkan untuk aktif,” jelasnya.

Dirreskrimsus Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana Putra mengatakan, Polda NTB tetap bakal mengawal pengelolaan dan penggunaan anggaran penanganan Covid-19. Langkah itu dilakukan untuk menghindari adanya penyimpangan dalam penggunaannya. ”Kita kawal supaya anggaran itu dikelola maksimal dan efektif,” jelasnya.

Teknisnya nanti, mereka akan berkoordinasi dengan APIP dan  Kejaksaan. Mereka mengawal bersama penggunaan anggaran untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi warga miskin yang terdampak. ”Kita minta nanti setiap desa-desa itu memampang nama yang mendapatkan JPS. Agar lebih mudah diawasi,” kata dia.

Sebelum melakukan penindakan, Polda NTB lebih mengedepankan pencegahan. Karena, apabila mengedepankan penindakan penyaluran anggaran bisa terhambat dan tidak maksimal. ”Kalau masih ada kesalahan administrasi, tidak ada masalah. Tetapi, kalau memiliki niat jahat hingga menimbulkan kerugian negara pasti bakal kita tindak,” peringatnya.

Dari data yang dihimpun koran ini, pemerintah provinsi NTB mengalokasikan anggaran penangan Covid-19 sekitar Rp 25 miliar.  Meliptui pengadaan barang, jasa, operasional Satgas, dan pemberdayaan masyarakat. Apabila ada kondisi terburuk, Pemprov NTB bakal menyiapkan anggaran hingga Rp 160 miliar.

Di kabupaten/kota alokasi anggarannya berbeda. Kota Mataram Rp 45 miliar, Lombok Barat Rp 60 miliar, Lombok Utara mengusulkan Rp 60 miliar, Lombok Timur Rp 55 miliar, Lombok Tengah mengusulkan Rp 50 miliar, Kabupaten Sumbawa Barat Rp 50 miliar, Kabupaten Sumbawa Rp 3,7 miliar, Kabupaten Dompu Rp 2,4 miliar, Kota Bima Rp 820 juta, dan Kabupaten Bima Rp 800 juta. ”Semua pengajuan itu masih belum diputuskan. Masih dibahas,” tutupnya. (arl/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

2021, Pemkot Mataram Usulkan 400 Formasi CPNS

Pemkot Mataram mengusulkan 400 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021. Jumlah tersebut hasil kalkulasi dari kebutuhan pegawai daerah ini pada tahun 2020 dan 2021.

VIDEO : Pilwali Mataram Dianul-Badrun Maju ke Tahap Verfak

Bakal pasangan calon (Bapaslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota H Dianul Hayezi-H Badrun Nadianto yang maju melalui jalur perseorangan melaju ke tahap verifikasi faktual (Verfak). “Dari hasil Vermin (verifikasi administrasi) syarat dukungan pasangan DR (Dianul-Badrun) sudah melebih target. Lanjut ke tahap verfak,” kata Ketua KPU Kota Mataram M Husni Abidin, Selasa (4/8).

Kisah Baitul Askhiya Sekarbela (1) : Semua Berawal dari 12 Dermawan

Apa yang dilakukan 97 dermawan ini patut diteladani. Kehadiran mereka yang tergabung dalam Yayasan Peduli Umat Baitul Askhiya telah meringankan beban ratusan orang.

Libur Korona Semakin Panjang, Anak-anak Lupa Pelajaran Sekolah

"Kita sudah lupa (pelajaran)," kata Rio, salah satu anak di Pagutan, Kota Mataram saat ditanya, apakah ia masih ingat materi pelajarannya di sekolah.

Lulus 2018, Pelantikan 262 CPNS Mataram Tertunda Karena Korona

Sebanyak 262 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang lulus pada tahun 2018 lalu harus bersabar. Sebab, pelantikan mereka harus ditunda karena wabah Korona.

Di NTB, Keluarga Kini Boleh Ikut Pemulasaraan Jenazah Pasien Korona

Dirreskrimsus Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana Putra mendatangi RSUD Kota Mataram, Senin (3/8) lalu. Ia melihat bagaimana proses pemulasaran jenazah pasien Covid-19 yang dilakukan pihak rumah sakit.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Tertangkap di Bandara Lombok, Satpam Selundupkan Sabu dari Batam

Pria asal Batam berinisial AK, 47 tahun dibekuk tim khusus Ditresnarkoba Polda NTB, Minggu (2/8). Pria yang bekerja  sebagai satpam itu ditangkap setelah turun dari pesawat di Bandara Internasional Lombok (BIL).

NTB Waspada, Penularan Korona Terdeteksi di Usaha Rumahan

Penularan virus Korona di NTB kian tidak terkendali. Transmisi lokal kian merajalela. Hampir tidak ada ruang yang bebas dari penularan virus. Bahkan rumah pun mulai tidak aman. Terutama bagi mereka yang membuka usaha di rumah.

Tabrakan, Pengendara Terbakar di Sindu Cakranegara

Satlantas Polresta Mataram menelusuri penyebab kecelakaan sepeda motor yang terjadi di Jalan Gora, Sindu Cakranegara, Senin malam (3/8). Peristiwa itu menyebabkan pengendara, Gusti Gede Kumbang meninggal dunia dengan kondisi terbakar.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...
Enable Notifications.    Ok No thanks