alexametrics
Minggu, 20 Juni 2021
Minggu, 20 Juni 2021

Kasus Korupsi, Mantan Pejabat Kemenag Sumbawa Divonis Setahun Penjara

MATARAM-Mantan kasubbag Tata Usaha (TU) Kantor Kemenag Sumbawa HM Fikri divonis setahun penjara. Majelis hakim PN Tipikor Mataram menyatakan terdakwa kasus korupsi pembangunan gedung balai nikah dan manasik haji KUA Labangka tahun 2018 itu terbukti bersalah.

Dalam sidang Senin malam (7/6/2021), majelis hakim yang diketuai Catur Bayu Sulistiyo menyatakan terdakwa tidak terbukti melanggar dakwaan primer jaksa penuntut umum (JPU). Tetapi, terdakwa terbukti melanggar dakwaan subsider. “Menurut majelis hakim terdakwa terbukti melanggar pasal 3 (dakwaan subsider) Undang-undang Tipikor. Terdakwa divonis satu tahun penjara,” kata Juru Bicara PN Tipikor Mataram Abadi, Selasa (8/6/2021).

Selain itu, terdakwa dibebankan membayar denda Rp 50 juta. Bila tidak dibayar diganti dengan dua bulan kurungan.

Vonis yang dijatuhkan hakim jauh lebih ringan dibanding tuntutan JPU. Sebelumnya JPU menuntut terdakwa dihukum empat tahun penjara. “Tuntutan JPU berdasarkan dakwaan primer atau berdasarkan pasal 2 Undang-undang Tipikor,” kata Abadi.

Dalam dakwaan jaksa, terdakwa disebut berperan sebagai orang yang memerintahkan melakukan pembayaran meskipun ada deviasi minus dalam proyek tersebut. Hal itu menyebabkan kerugian negara Rp 119,8 juta.

Diketahui, proyek pembangunan gedung balai nikah Labangka dibiayai Kanwil Kemenag NTB. Sumber anggarannya dari Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN) pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp 1,3 miliar. Dalam pengerjaannya, kualitas beton dalam perencanaan menggunakan mutu standar K-225. Tetapi setelah diuji ternyata yang dibangun hanya mencapai kualitas K-125. Deviasi konstruksinya mencapai 18,8 persen

Terseretnya Fikri dalam kasus tersebut setelah dua terdakwa lainnya M Firdaus selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dan Johan Satria selaku rekanan atau wakil direktur CV Samawa Talindo Resources terbukti bersalah.

”Fikri menjadi terdakwa dari pasal 55 (turut serta) yang diterapkan jaksa. Dua terdakwa kini menjadi terpidana karena putusannya sudah inkrah,” kata Abadi.

Johan divonis tiga tahun penjara serta denda Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan. Dia juga dibebankan mengganti kerugian negara Rp 69,45 juta subsider enam bulan kurungan.

Begitu juga M Firdaus divonis tiga tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider dua bulan kuruangan. Dia dibebankan membayar ganti kerugian negara Rp 50,408 juta. ”Vonis terhadap dua terdakwa itu sudah dikuatkan hakim pengadilan tinggi (banding),” ujarnya.

Sementara itu, penasihat hukum HM Fikri, Abdul Hanan mengatakan kliennya sudah menerima vonis yang dijatuhkan majelis hakim. Berdasarkan fakta persidangan kesalahan kliennya hanya pada saat menandatangani berkas pencairan anggaran. “Kalau mengenai menikmati kerugian negara, klien saya tidak pernah menikmati. Sehingga tidak dibebankan membayar kerugian negara,” ujarnya.

Hanan belum mengetahui apakah jaksa bakal melayangkan banding atau tidak. Sebab, usai persidangan mereka masih menyatakan pikir-pikir. “Kalau jaksa banding kita akan siapkan juga memori bandingnya. Kan masih ada waktu tujuh hari untuk menunggu keputusan jaksa apakah melayangkan banding atau tidak,” tutup Hanan. (arl/r1)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks