alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

Kasus Tanah Pecatu, Kades Lembuak Siapkan Bukti Baru

MATARAM-Kasus dugaan penjualan tanah pecatu di Desa Lembuak, Narmada masih bergulir di Polda NTB. Kepala desa (Kades) Lembuak, Kamarudin Jaelani bakal menyetorkan barang bukti ke penyidik. ”Ini bukti catatan aset. Bahwasanya, lahan tersebut tidak terdaftar disini (aset desa),” kata Kades Lembuak, Kamarudin Jaelani saat ditemui, kemarin (7/9).

Sejak dia melakukan serah terima jabatan (Sertijab) Februari 2019 dari Kades sebelumnya juga tidak memberitahukan  lahan tersebut sebagai aset desa.  Ketika dia menjabat seorang bernama Artiah datang ke kantornya. ”Menunjukkan pipil garuda tahun 1995 atas nama orang tuanya,” jelasnya.

Artiah pun memberikan kuasa  kepadanya untuk menjualkan lahan tersebut. Atas dasar itulah,  penjulan lahan itu dilakukan. ”Karena di aset desa tidak terdaftar makanya lahan itu dijual,” ujarnya.

Untuk membuktikan keabsahan alas haknya, Kamarudin masih menunggu putusan pengadilan. Karena saat ini Artiah masih menggugat desa untuk keabsahan lahan itu. ”Ya, sekarang masih berproses di pengadilan. Kita tunggu saja seperti apa hasil persidangannya,” ucapnya.

Saat ini, penyelidik telah mengantongi sporadik menjadi alas hak kepemilikan desa. Bagaimana dengan sporadik yang telah muncul?

Dia mengaku, tidak pernah menandatangani sporadik tersebut. Kamarudin mengaku, sempat beberapa kali diminta menandatangani sporadik, tetapi dia menolaknya. ”Saya tolak, karena lahan tersebut masih dalam sengketa,” ungkapnya.

Kamarudin sudah melihat sporadik itu saat diperiksa penyelidik Subdit III Ditreskrimsus Polda NTB. Yang menandatangani sporadik itu adalah sekretaris desa. ”Saya lihat di penyelidik Sekdes saya yang menandatangani sporadik itu,” kata dia.

Secara aturan, Sekdes tidak boleh menandatangani sporadik. Menurutnya, apa yang ditandatangani Sekdes tersebut melanggar aturan. ”Sporadik hanya boleh ditandatangani oleh kepala desa,”  ucapnya.

Kamarudin sebagai terlapor, bakal melanjutkan kasus tersebut. ”Saya harus hadapi ini. Saya akan lapor balik mereka dengan pencemaran nama baik,” tegas Kamarudin.

Terpisah, Sekdes Lembuak Mahda Patriawan  ketika dikonfirmasi terkait dengan penandatanganan sporadik, dia enggan menjelaskan. ”Coba nanti tanya sama tim,” kata Awan.

Ketika dipertegas kembali mengenai  siapa yang menandatangani, dia enggan menjelaskan apapun. ”Saya lupa-lupa ingat. Tanya tim saja,” kelitnya.

Dia menerangkan, lahan yang dianggap tanah pecatu sudah dari dulu dikuasai desa. ”Sudah puluhan tahun dikuasai desa,” kata dia.

Sekdes membenarkan lahan tersebut belum pernah tercatat di aset desa.  Tetapi, dia enggan memaparkan secara mendetail terkait dengan silsilah tanah yang dianggap ”Itu makanya. Nanti tim yang menjelaskan. Saya tidak bisa jelaskan,” tutupnya.  (arl/r2)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

LEM Hadirkan Baby Crab dan Gelar Plants Exhibition

Kami terus menghadirkan apa pun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Terpenting bisa menghibur mereka selama masa pandemi ini,” imbuh Eva.

Soal Kuota Gratis, Sekolah di Mataram Masih Validasi Data

”Verval ini kita lakukan  secara bertahap juga, setiap hari ada saja yang divalidasi,” jelas Suherman.

Simulasi Pembukaan Sekolah di NTB, Kerumunan Siswa Masih Terjadi

”Kalau di dalam lingkungan sekolah, semuanya tertib, tetapi pada saat pulang, masih ada kita temukan (kerumunan) meski tidak terlalu banyak ya,” ujarnya.

15 Ribu Suara Partai Non Parlemen Siap Dukung MUDA

"Kami berterima kasih atas dukungan tiga partai ini kepada kami," ujar HL Makmur Said memberikan apresiasi.

Bale Honda, Permudah Konsumen Servis dari Kantor

”Harapannya melalui aktivitas ini mampu meningkatkan kepedulian masyarakat agar tetap memperhatikan keamanan dan kenyamanan dari kendaraan pribadinya,” ujar Technical Service Sub Dept Head Astra Motor NTB Anton Prihatno.

Selain Pro-KES, MUDA Tawarkan Program Mataram Mudah

Berhasil menarik simpatik masyarakat dengan program Kartu Pro-KES, pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram HL Makmur Said-H Badruttamam Ahda (MUDA) kembali menawarkan program menarik. Pasangan ini memawarkan program Mataram MUDAH yang berkaitan dengan reformasi pelayanan birokrasi di Pemkot Mataram.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks