alexametrics
Kamis, 22 Oktober 2020
Kamis, 22 Oktober 2020

Penyidik Polres Lobar Klarifikasi Mantan Kades Banyu Urip

GIRI MENANG-Unit Tipikor Satreskrim Polres Lombok Barat (Lobar) terus mendalami dugaan korupsi di Desa Banyu Urip. ”Masih tahap penyelidikan. Sudah ada beberapa yang kita panggil dan klarifikasi,” kata Kasatreskrim Polres Lobar AKP Dhafid Shiddiq, kemarin.

Penyelidikan kasus ini dimulai kembali setelah Satreskrim menerima hasil audit dari Inspektorat Lobar. Setelah itu, ada sekitar 10 orang yang sudah menghadap penyelidik Unit Tipikor. Mereka berasal dari perangkat desa dan mantan kades (Mandes) Banyu Urip.

Kata Dhafid, penyelidik masih membutuhkan beberapa keterangan. Juga dokumen untuk memperkuat hasil penyelidikan mereka. Selain itu, mereka tetap berkoordinasi dengan Inspektorat Lobar dalam penyelidikan lanjutan ini.

”Kita lakukan secara bertahap,” ujarnya.

Laporan audit yang diterima penyelidik telah mencantumkan potensi nilai kerugian keuangan. Yang mencapai sekitar Rp800 juta. Unit Tipikor sendiri masih memberikan kesempatan kepada pihak-pihak terkait, untuk mengembalikan uang tersebut ke kas daerah.

Jika itu dilakukan, tidak menutup kemungkinan kasus disetop kepolisian. ”Sesuai aturan seperti itu. Karena yang kita kejar ini pemulihan keuangan negara,” tandas Dhafid.

Inspektur Inspektorat Lobar H Ilham mengatakan, hasil pemeriksaan di Desa Banyu Urip sudah diberikan ke pihak terkait. Yakni, aparat penegak hukum dalam hal ini Polres Lobar dan Pemdes Banyu Urip.

”Kebetulan waktu itu masuknya bersamaan, antara audit dan penyelidikan (polres). Tapi, polres memberi kita kesempatan untuk melakukan audit lebih dulu,” kata Ilham.

Selanjutnya, Inspektorat melakukan audit sesuai dengan standar prosedur yang berlaku. Dalam proses audit, Inspektorat sebenarnya sudah meminta beberapa pihak terkait di Desa Banyu Urip, untuk mengembalikan uang dari hasil audit yang ditemukan.

Ia mengatakan, ada jangka waktu pengembalian kerugian keuangan dalam audit reguler. Untuk Desa Banyu Urip, diberikan tenggat selama 60 hari. Yang sayangnya, setelah 60 hari, mereka yang diduga terlibat, tak kunjung mengembalikan uang ke kas daerah.

”Harapan kita dikembalikan. Tapi, sampai sekarang belum ada informasi yang balik ke kita terkait dengan pengembalian itu,” tutur Ilham.

Terkait dengan itu, Ilham menyebut menyerahkan sepenuhnya kepada APH. Ia juga mempersilakan jika APH turun melakukan penyelidikan. Apalagi LPH dari hasil audit juga telah diberikan.

”Prosesnya kita serahkan sepenuhnya ke APH. Kalau di Inspektorat sudah cukup. Sudah selesai dengan audit kemarin,” tandas Ilham. (dit/r3)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Kenali La Nina, Waspadai Dampaknya

HUJAN dengan intensitas sedang hingga tinggi mengguyur sebagian wilayah Indonesia beberapa waktu belakangan ini. Tentu banyak pihak yang bertanya-tanya, apakah memang musim hujan telah datang ? Berdasarkan prakiraan awal musim kemarau tahun 2020/2021 oleh BMKG, musim kemarau tahun 2020 ini sifatnya memang tidak sekering tahun sebelumnya.

17 Ribu Tenaga Kesehatan NTB Bakal Divaksin Lebih Dulu

Pemprov NTB telah menyetor nama-nama tenaga kesehatan untuk diberikan vaksin anti Covid-19. ”Daftar tenaga medis sudah saya serahkan ke pusat,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, kemarin (20/10).

Kampanye Sehat di Dompu Pasangan Eri-HI Bagi Masker untuk Para Lansia

PASANGAN Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu Eri Aryani-H Ichtiar (Eri-HI) terus menyuarakan kampanye sehat. Salah satunya dengan bagi-bagi masker saat ada kegiatan kampanye tertutup.

Juri Kampung Sehat NTB Mulai Menilai Pemenang di Sumbawa

Tim Penilai Lomba Kampung Sehat tingkat provinsi sedang berada di Sumbawa. Penilaian kini sedang dilakukan pada tiga pemenang Lomba Kampung Sehat tingkat kabupaten di wilayah tersebut. Yang sudah dinilai hingga kemarin Kelurahan Samapuin dan Desa Moyo Hilir.

XL Axiata, Pertama di Asia Tenggara yang Pakai SAP S/4HANA Cloud

“XL Axiata berhasil melakukan transformasi menjadi pemimpin dalam hal penyedia layanan digital dan data. Kami sangat percaya dan berkomitmen penuh terhadap transformasi digital sebagai bagian dari strategi bisnis perusahaan,” kata Yessie D. Yosetya, Director & Chief Information-Digital Officer XL Axiata.

Anggota DPR RI Ragukan NTB Siap Selenggarakan MotoGP

”Kami belum melihat ada promosi besar-besaran di tengah masyarakat,” katanya dalam keterangan pers di restoran Taliwang H Moerad, Rabu (20/10/2020).

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

52 Ribu UMKM NTB Bakal Dapat Bantuan Presiden Rp 2,4 Juta

Pemprov NTB mengusulkan 52.661 UMKM sebagai penerima bantuan presiden (banpres) produktif. ”Data ini terus kita perbarui sampai minggu kedua bulan September,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB H Wirajaya Kusuma, pada Lombok Post, kemarin (23/8).

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Pemerintah Janji Bantu UMKM NTB Terdampak Korona, Ini Syaratnya

encairan bantuan Rp 800 triliun bagi UMKM dan IKM masih menunggu petujuk pemerintah pusat. ”Kita tunggu petunjuk teknisnya dari kementerian koperasi UKM,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB Wirajaya Kusuma, Jumat (10/7
Enable Notifications    Ok No thanks