alexametrics
Kamis, 24 September 2020
Kamis, 24 September 2020

Kasus Asrama Haji NTB, Penyidik Revisi Nilai Kerugian Negara

MATARAM-Jaksa mengaudit dua item dalam kasus kasus dugaan korupsi di Asrama Haji Embarkasi Lombok 2017. Yakni, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari penyewaan gedung dan anggaran pemeliharaan gedung. ”Audit kerugian negaranya dilakukan secara terpisah,” kata Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan, Selasa (11/8).

Dari PNBP dimintakan audit ke Inspektorat NTB.  Sedangkan, terkait audit pemeliharaan gedung dikoordinasikan dengan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH). ”Yang sudah keluar kan baru hasil audit dari Inspektorat NTB,” jelasnya.

Terkait dengan hasil audit dari BPKH sudah diterima. Namun,  perlu direvisi. ”Katanya, konsep (audit) dari BPKH masih kurang pas,” terangnya.

Audit di BPKH mengenai biaya pemeliharaan gedung. Diduga ada kelebihan pembayaran pemeliharaan.

Dari temuan BPKH diduga ada kelebihan volume pekerjaan rehabilitasi. Seperti rehabilitasi gedung. Untuk hotel ditemukan Rp 373.115.542. Temuan gedung Mina Rp 235.957.012, gedung Sofha 242.920.236, Gedung Arofah sebesar Rp 290.602.840 dan gedung PIH sebesar Rp 28.602.840.

”Ya, memang awalnya ada temuan itu. Tetapi perlu  diperdalam,” kata dia.

Terkait  tersangka Dedi enggan berkomentar. ”Kita belum bisa pastikan apakah ada tersangka baru,”  jelasnya.

Yang baru ditetapkan tersangka hanya pada kasus PNBP. Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok Abdurrozak Al Fakhir (AAF) dan bendaharanya Iffan Jaya Kusuma ditetapkan sebagai tersangka. ”Ya, baru dua tersangka itu,” jelasnya.

Dari hasil audit Inspektorat menemukan kerugian negara Rp 484.027.551 juta dari pengelolaan asrama haji.

Temuan itu muncul dari penyewaan area manasik, penyewaan kamar (penginapan), penyewaan aula (ruang pertemuan) dan sumber lain seperti penyewaan area untuk pendirian stand, fotografi dan penyewaan sarana berdasarkan  perjanjian kerjasama.

Diketahui, pendapatan UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok pada tahun 2019 sebesar Rp 1.471.504.279. Dari jumlah pendapatan itu tidak seluruhnya disetorkan kepada kas negara sebagai PNBP.

Mereka hanya menyetorkan Rp 987.476.728. Sehingga muncul kerugian negara sebesar Rp 484.027.551.

Hasil penyidikan, pendapatan yang belum disetorkan itu digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka AAF sebesar Rp 217.032.454. Sedangkan uang Rp 209.626.406 digunakan untuk keperluan operasional kantor. Sisanya sebesar Rp  57.368.591 tidak bisa diertanggungjawabkan karena dipergunakan untuk kepentingan pribadi. (arl/r2)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Hasil Survei Indikator, Elektabilitas HARUM Paling Tinggi

“Pak Mohan Roliskana hingga sejauh ini paling potensial menang dalam pemilihan mendatang,” ujar  Wakil Ketua DPP Golkar Ahmad Doli Kurnia dalam pemaparan yang dilakukan secara online dari DPP Golkar Jakarta, (18/9) lalu.

Polisi Pantau Kampanye Hitam di Pilwali Mataram

Pelaksanaan Pilkada di Kota Mataram mendapat atensi penuh pihak TNI-Polri. Polresta Mataram dan Kodim 1606 Lobar telah melakukan pemetaan potensi konflik dan mencegah secara dini beberapa konflik yang biasa terjadi pada masa Pilkada.

Trailer Film MOHAN Bikin Baper

Kreativitas sineas Kota Mataram terasa bergairah. Ditandai dengan garapan film bergenre drama romantic berjudul ‘Mohan’ yang disutradai Trish Pradana. Film yang direncanakan berdurasi sekitar 35 menit ini mengisahkan perjalanan asmara Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskan dengan istrinya Hj Kinastri Roliskana. Film Mohan dijadwalkan mulai tayang Bulan Oktober mendatang.

Pasangan Calon Harus Memberi Perhatian pada DPT

PESERTA pemilihan yaitu Pasangan Calon harus menunjukkan perhatian lebih pada seluruh tahapan yang ada, bukan hanya pada saat pendaftaran calon atau pada pemungutan suara saja. Salah satu tahapan yang sangat menentukan ialah tahapan Penyusunan dan Pemutakhiran Daftar Pemilih atau cukup disebut dengan penyusunan DPT.

Pendataan Bantuan Kuota Internet untuk Siswa Guru dan Mahasiswa Kacau

Hari pertama penyaluran bantuan subsidi kuota internet untuk siswa, guru, mahasiswa, dan dosen langsung berpolemik. Proses pendataan dan verifikasi nomor ponsel dinilai kacau.

Calon Kepala Daerah Wajib Jadi Influencer Protokol Kesehatan

DPR, pemerintah dan KPU telah memutuskan akan tetap melaksanakan pilkada serentak pada 9 Desember. Para calon kepala daerah (Cakada)  diminta menjadi influencer protokol kesehatan  agar pilkada tidak memunculkan klaster baru Covid-19.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Dua Terduga Pengedar Ekstasi Tertangkap di Karang Kediri

Dua terduga pengedar ekstasi berinsial PAW alias Patrick, 28 tahun, dan AZP alias Agli, 25 tahun, dibekuk tim Satnarkoba Polresta Mataram, Kamis (17/9) malam. ”Kita tangkap mereka di Lingkungan Karang Kediri, Cakranegara,” kata Kasatnarkoba Polresta Mataram AKP Elyas Ericson, kemarin (18/9).
Enable Notifications    Ok No thanks