alexametrics
Sabtu, 23 Oktober 2021
Sabtu, 23 Oktober 2021

Tukang Parkir Liar Masih Beroperasi, Polisi dan Dishub Kembali Bertindak

MATARAM-Penertiban juru parkir (jukir) liar di Kota Mataram kembali dilakukan. Senin (11/10), tim gabungan Satreskrim Polresta Mataram, Dinas Perhubungan (Dishub), dan Satpol PP Kota Mataram mengamankan 21 orang jukir liar.

”Dari keterangan Dishub, mereka ini tidak terdaftar sebagai jukir resmi,” kata Kasatreskrim Polresta Mataram Kompol Kadek Adi Budi Astawa.

Dalam operasi itu, tim gabungan menyisir sejumlah kawasan. Seperti Jalan Sriwijaya dan Jalan Majapahit. ”Mereka melakukan pungutan parkir liar. Ini masuk kategori pungli (pungutan liar),” kata Kadek Adi.

Ulah para jukir liar itu diduga menyebabkan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi parkir. Seharusnya mereka menyetorkan 30 persen pendapatannya per hari ke kas daerah. ”Kalau itu dimaksimalkan seharusnya PAD dari retribusi parkir bisa lebih maksimal,” ujarnya.

Mereka yang diamankan dibina. Karena untuk membuktikan tindak pidana pungli yang dilakukan perlu penyelidikan lebih mendalam. ”Mereka yang diamankan harus mengurus izin ke Dishub Kota Mataram,” katanya.

Dengan fasilitas tersebut, para jukir tersebut bisa menarik jasa parkir dengan aman. Karena telah mengantongi izin. ”Mereka menarik parkir ada payung hukumnya. Tidak sembarangan memungut parkir,” ujarnya.

Para jukir ilegal itu sudah dimintai keterangan. Apakah mereka memiliki bos atau adanya jual beli lahan parkir. ”Itu masih kita dalami. Kalau ada kita akan langsung tindak,” tegasnya.

Dalam pengambilan lahan parkir tidak ada istilah bos. Semuanya memiliki kedudukan yang sama. ”Semua namanya juru parkir. Tidak ada bos. Kalau sudah terdaftar sebagai juru parkir itu semua sama,” ujarnya.

Kadek Adi mengatakan, pengelolaan parkir ini sudah diatur dalam Perda Kota Mataram No 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir dan Perda Kota Mataram Nomor 9 Tahun 2018 tentang perubahan atas Perda Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir. Dalam aturan tersebut ada beberapa tempat yang tidak boleh dipungut parkir. Seperti tempat ibadah, tempat pelayanan seperti kantor pos, dan tempat pelayanan pemerintah. ”Kecuali di tempat tersebut ada event atau bazar dan atas persetujuan pemilik lahan boleh ditarik retribusi parkir,” tandasnya. (arl/r1)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks