alexametrics
Senin, 18 Januari 2021
Senin, 18 Januari 2021

Pengadaan Alsintan di Lotim Diduga Tak Sesuai Spesifikasi

MATARAM-Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur (Lotim) telah merampungkan penyelidikan pengadaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) tahun 2018. ”Kita sudah tingkatkan statusnya ke penyidikan,” kata Kepala Kejari Lotim Irwan Setiawan Wahyuhadi saat ditemui di kantor Kejati NTB, Selasa (12/1).

Dijelaskan, hasil penyelidikan, unsur perbuatan melawan hukum dan potensi kerugian negaranya sudah ada. Sehingga kasus tersebut ditingkatkan ke penyidikan. ”Kalau dugaan kami alat itu tidak sesuai spesifikasi,” jelasnya.

Anggaran pengadaan alsintan tersebut bersumber dari satuan kerja (Satker) Direktorat Jenderal (Ditjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2018. Khusus untuk pengadaan di Lotim anggarannya mencapai Rp 2 miliar.

Alsintan yang diadakan berupa traktor roda empat, traktor roda dua, pompa air, sprayer pertanian, dan rice transplanter. Seluruh alat tersebut dibagikan kepada kelompok tani di Lotim.

Berdasarkan pedoman teknis pengadaan alsintan tersebut harus memiliki sertifikat produk pengguna tanda standar nasional Indonesia (SPPT SNI) dan sudah memiliki test report dari lembaga pengujian alsintan yang terakreditasi. ”Memang harus seperi itu standar prosedurnya,” ujarnya.

Irwan mengatakan, penyelidik sudah menyita beberapa alsintan dari sejumlah kelompok tani di Lotim. Penyitaan itu untuk mengecek spesifikasinya. “Kita sita sebagai barang bukti,” kata dia.

Penyidik sudah menghitung kerugian negara secara mandiri. Namun Irwan enggan menyebutkan jumlah pasti kerugian negaranya. ”Yang jelas kerugiannya cukup signifikan,” katanya.

Untuk memperkuat temuan potensi kerugian negara, penyelidik sudah berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sejumlah alat bukti hasil temuan penyidik telah diserahkan ke BPKP untuk proses perhitungan kerugian negara. “Kami mengajukan audit Desember, akhir tahun lalu,” jelasnya.

Irwan berharap, hasil audit yang dilakukan BPKP sudah ada perkembangan. Sehingga penanganan kasus tersebut bisa lebih cepat diselesaikan. ”Kita tunggu saja dulu seperti apa perkembangannya,” pungkasnya. (arl/r1)

Berita Terbaru

Enable Notifications   OK No thanks