alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

Komisi Yudisial : Tujuh Hakim di NTB Terancam Sanksi

MATARAM-Tahun 2019 Komisi Yudisial (KY) menerima 25 pengaduan hakim di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi NTB. Dari 25 hakim yang diadukan itu tujuh diantaranya terancam dipecat. ”Tujuh hakim bakal dikenakan sanksi,” kata Koordinator Penghubung KY NTB Ridho Adrian Pratama saat ditemui di kantornya, kemarin (12/3).

Daftar tujuh nama hakim yang bakal dijatuhkan sanksi  itu dikeluarkan Januari lalu. Berdasarkan aturan, ada waktu 60 hari bagi Mahkamah Agung untuk membantah tujuh hakim yang bakal dikenakan sanksi. ”Sekarang sudah mau masuk 60 hari. Belum ada kita terima laporan sanggahan dari MA terkait tujuh nama hakim tersebut,” jelasnya.

Apabila tidak ada sanggahan dari MA terhadap tujuh hakim yang direkomendasikan untuk mendapatkan sanksi selama 60 hari, berarti tujuh hakim itu harus siap-siap menerima risiko. ”Saya kurang tahu bentuk sanksi yang didapat. Tunggu saja seperti apa sanksinya,” ungkapnya.

Mekanismenya, tujuh hakim yang direkomendasikan mendapatkan sanksi itu akan dibahas bersama dengan MA. Selanjutnya, MA dapat mengajukan keberatan selanjutnya dilakukan pemeriksaan bersama.

Apabila ada sanggahan itu menjadi bahan diskusi. Kalau tidak ada sanggahan rekomendasi KY berlaku secara otomatis. ”Itu sesuai dengan Pasal 22 D, E, dan F Undang-undang Komisi Yudisial,” terangnya.

KY masih merahasiakan  nama tujuh hakim yang bakal menerima sanksi. ”Kalau nama tidak bisa saya sebutkan. Yang pasti hakim itu bertugas di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa,” kelitnya.

Tujuh hakim tersebut telah melanggar kode etik. Seperti, bertemu dengan para pihak. ”Bahkan ada juga yang menerima gratifikasi,” bebernya.

Ridho menerangkan, selama tahun 2019 laporan terhadap kinerja hakim cukup dari seluruh daerah. NTB berada diperingkat ke tujuh dari tujuh hakim yang direkomendasikan mendapatkan sanksi. ”NTB berada di bawah Jatim yang hakimnya direkomendasikan mendapatkan sanksi sebanyak 8 hakim. Yang paling banyak hakim di Jakarta ada sebanyak 30 hakim yang direkomendasikan mendapatkan sanksi,” ungkapnya. (arl/r2)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Kantongi Persetujuan Mendagri, Pjs Bupati Boleh Lakukan Mutasi

”Bisa (rombak) tetapi ada kendali di situ yakni rekom KASN. Pejabat definitif saja harus ada rekom KASN,” katanya.

Akhir September, Tren Konsumsi BBM dan LPG di NTB Meningkat

”Jumlah ini meningkat dibandingkan Bulan Mei 2020, ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan di berbagai daerah,” kata Unit Manager Communication, Relations, & CSR MOR V Jatimbalinus Rustam Aji, Jumat (25/9/2020) lalu.

LEM Hadirkan Baby Crab dan Gelar Plants Exhibition

Kami terus menghadirkan apa pun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Terpenting bisa menghibur mereka selama masa pandemi ini,” imbuh Eva.

Soal Kuota Gratis, Sekolah di Mataram Masih Validasi Data

”Verval ini kita lakukan  secara bertahap juga, setiap hari ada saja yang divalidasi,” jelas Suherman.

Simulasi Pembukaan Sekolah di NTB, Kerumunan Siswa Masih Terjadi

”Kalau di dalam lingkungan sekolah, semuanya tertib, tetapi pada saat pulang, masih ada kita temukan (kerumunan) meski tidak terlalu banyak ya,” ujarnya.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks