alexametrics
Rabu, 30 September 2020
Rabu, 30 September 2020

Tersangka Penyuap Imigrasi Segera Diadili

MATARAM-Komisi  Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan berkas tersangka kasus suap penyalahgunaan izin tinggal WNA, Liliana Hidayat. Kemarin (13/8), KPK mengantarkan berkas tersangka ke Pengadilan Negeri Mataram.

Dari pantauan Lombok Post, KPK tiba di PN Mataram pukul 09.10 Wita. Mereka datang ke PN membawa koper.

Di dalamnya terdapat sebundel berkas. Sampulnya berwana putih, bertuliskan KPK dengan berkas perkara Liliana Hidayat. Berkas Nomor: BP/79/DIK.02.00/23/07/2009 tersebut diserahkan ke petugas register perkara PN Mataram.

Pada sampul berkasnya juga jelas tertulis, perkara tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada Kurniadie (selaku kepala Imigrasi Mataram) bersama dengan Yusriansyah Fazrin selaku Kasi Inteldakim terkait dengan proses hukum atas penyalahgunaan izin tinggal WNA atas nama Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan.

Liliana selaku Direktur PT Wisata Bahagia Indonesia diancam dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau b. Atau pasal 13 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Ketua PN Mataram Isnurul Syamsul Hidayat mengatakan, pihaknya baru menerima satu berkas dari KPK. Yakni, berkas tersangka yang bertindak selaku pemberi suap. ”Baru berkas Liliana  saja yang kita terima. Berkas tersangka lainnya, belum,” kata Isnurul saat ditemui di PN Mataram, kemarin (13/8).

Penetapan majelis hakim belum ditetapkan. Begitu juga dengan jadwal persidangannya. ”Paling lambat besok (Hari ini, Red (14/8)) kita tetapkan semuanya,” bebernya.

Penahanannya akan dilakukan di Lapas Mataram. Tetapi saat ini, informasinya tersangka masih dalam keadaan sakit. ”Meski dalam keadaan sakit, masa penahanannya masih berlaku,” ujarnya.

Ketika akan disidangkan di Mataram, akan terbit surat penahanan baru. Begitu, berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan, tidak berlaku lagi masa penahanan yang dikeluarkan KPK. ”Nanti kita keluarkan surat penahanan yang baru,” kata dia.

Diketahui, KPK menangkap Operasi Tangkap Tangan (OTT) di tubuh imgrasi atas gratifikasi penghentian kasus penyalagunaan izin tinggal WNA. Pada OTT tersebut KPK menetapkan tiga orang tersangka. Yaitu, Kakanim Mataram Kurniadie, Kasi Intelijen dan Penindakan Yusriansyah, serta direktur pengelola Wyndham Sundancer Liliana Hidayat.

Penghentian kasus izin tinggal itu sempat ada negosiasi harga. Negosiasi awal, Liliana hendak menyetor Rp300 juta. Namun, bagi Kurniadie uang sebanyak itu belum cukup untuk menghentikan kasus.

Untuk menaikkan harga, Kurniadie mengancam menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada kasus tersebut. Kurniadie meminta mahar penghentian kasus Rp 1,2 miliar.

Karena Liliana bersikukuh agar dua pegawainya tidak dideportasi, mau tidak mau dia harus memenuhi permintaan Kurniadie. Liliana memberikan uang ke Kurniadie dengan cara membuang uang gratifikasi itu ke tong sampah. Lalu anak buah Yusriansyah mengambilnya dan memberikannya ke Kurniadie.

Kabarnya, uang tersebut juga mengalir ke beberapa bawahannya sebagai bentuk hadiah THR lebaran. (arl/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

World Tourism Day, Pembangunan Harmoni Manusia dan Alam

PERUBAHAN arah pembangunan menuju pembangunan berkelanjutan saat ini menjadi tema utama dan agenda universal, termasuk dalam pembangunan disektor kepariwisataan. Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud yakni menyeimbangkan dan mengintegrasikan antara pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan untuk kelangsungan hidup manusia dan bumi (Resolusi Majlis Umum PBB, 2015).

PLN Diskon 75 Persen Tambah Daya Hingga 3 Oktober

PLN NTB terus mendukung upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi. Khususnya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan juga Industri Kecil Menengah. Salah satunya dengan memberikan keringanan Biaya Penyambungan Tambah Daya untuk memberdayakan dan menumbuhkan kegiatan perekonomian UMKM/IKM.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Masih Banyak Masyarakat Yakin Tak Tertular Korona

KESADARAN dan pemahaman masyarakat pada bahaya Covid-19 masih rendah. Hal itu tercermin dari survei Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Omnibus Law Disahkan, Buruh Ancam Mogok Nasional

Pembahasan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law di DPR yang sudah rampung menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pekerja. Sebab, pekerja akan paling terdampak dengan pasal-pasalnya. Salah satunya soal pemberian pesangon.

Optimisme Najmul – Suardi di Tengah Pandemi

Bencana gempa bumi 2018 dan pandemi Covid-19 membawa ujian berat bagi pariwisata di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Tetapi semangat tidak boleh padam, masa-masa pandemi harus dilalui dengan penuh keteguhan dan ikhtiar yang kokoh.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks