alexametrics
Selasa, 27 September 2022
Selasa, 27 September 2022

Dukung Jaksa Usut Keterlibatan Oknum Polisi dalam Kasus Kredit Fiktif

MATARAM-Penyidik Kejaksaan Negeri Lombok Tengah (Kejari Loteng) mendapat lampu hijau dari pihak kepolisian. Polda NTB mendukung mereka mengusut dugaan keterlibatan mantan bendahara pada salah satu satker di Polda NTB berinisial IMS terkait kasus kredit fiktif di bank daerah cabang Batukliang.

“Kami tidak akan menghalangi proses penyidikannya. Kami pasti bantu proses penyidikannya,” kata Kabid Humas Polda NTB Kombespol Artanto, Minggu (14/8).

Sampai saat ini IMS belum bisa diperiksa penyidik Kejari Loteng yang menangani kasus tersebut. Penyidik sudah bersurat ke Polda NTB sekaligus tempat IMS bertugas saat ini, yakni Polres Bima (bukan Polres Bima Kota). “Saya kurang tahu mengenai surat dari penyidik (Kejari Loteng). Nanti saya cek,” ungkapnya.

Baca Juga :  Polda NTB Minta Semua Elemen Bergerak Hentikan Teror Panah di Bima

Terakhir IMS dipanggil tanggal 6 Juli lalu. Itu pemanggilan yang ketiga. Penyidik pun sudah berkoordinasi dengan Polres Bima. Namun, IMS tidak pernah masuk kantor. Keberadaannya pun belum diketahui. “Itu nanti kita monitor,” kata Artanto.

Dalam kasus tersebut, penyidik Kejari Loteng menetapkan dua tersangka, yakni mantan Kasi Pemasaran Agus Fanahesa dan Account Officer H Jauhari. Mereka sudah menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Tipikor Mataram.

Dalam surat dakwaan jaksa, IMS disebut turut serta melakukan tindak pidana korupsi. Oknum polisi itu bertindak sebagai pemohon kredit dengan mencatut 199 nama anggota Polda NTB.

Dari permohonan tersebut IMS menerima pencairan dana Rp 2,3 miliar. Itu menjadi kerugian negara dalam perkara tersebut.

Baca Juga :  Jajakan Seks Online, Tujuh Wanita di Satu Kos di Mataram Diangkut Polisi

Artanto menekankan, Polda NTB akan terbuka dan siap berkoordinasi dengan jaksa. “Kami pasti terbuka,” tandasnya.

Terkait persoalan IMS yang tidak pernah memenuhi panggilan jaksa, Artanto tidak mengetahuinya. Karena itu bukan ranah Polda NTB.

“Kalau koordinasi pasti dilakukan. Kami dukung penuh penyidik,” kata dia. (arl/r1)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/