alexametrics
Selasa, 11 Agustus 2020
Selasa, 11 Agustus 2020

Kasus Bantuan Tunai, Polda NTB Tetap Tahan Kades Bukit Tinggi Lobar

MATARAM-Kades Bukit Tinggi, Gunungsari, Lombok Barat (Lobar), Ahmad Muttakin tetap  ditahan penyidik Subdit III Ditreskrimsus Polda NTB. Kades yang terjerat kasus pungli dana bantuan langsung tunai (BLT) itu telah mengajukan penangguhan penahanan.

”Sepertinya tidak dikabulkan. Belum ada tanggapan dari pimpinan,” kata Dirreskrimsus Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana Putra, kemarin (15/7).

Menurutnya, permohonan penangguhan penahanan merupakan hak tersangka. Namun, untuk khusus kasus korupsi sepertinya sulit untuk bisa dikabulkan. ”Jarang sekali ada tersangka korupsi yang ditangguhkan penahanannya,” bebernya.

Saat ini, penyidik masih memeriksa sejumlah saksi. Untuk memperkuat bukti dan unsur pasal yang disangkakan. ”Berkasnya masih kita lengkapi. Kita masih percepat berkasnya,” jelasnya.

Percepatan itu dilakukan agar berkasnya cepat selesai. Paling tidak berkasnya harus diselesaikan sebelum  masa penahanannya berakhir. ”Kalau tidak dipercepat bisa saja nanti tersangka ini bebas, karena masa penahanannya sudah habis,” ucapnya.

Dalam kasus tersebut, tersangka memotong dana BLT sebesar Rp 150 ribu per orang. Padahal, penyaluran BLT sudah diatur dalam Permendes Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan pengelolaan dana desa.

Di aturan tersebut disebutkan dana yang diberikan ke masyarakat itu Rp 600 ribu per orang. Tetapi, masyarakat hanya menerima Rp 450 ribu.

Irfan Suryadiata selaku penasihat hukum Ahmad Muttakin mengatakan, pihaknya hanya meminta kebijaksanaan untuk memberikan kebebasan. ”Kalau memang tidak dikabulkan itu merupakan wewenang kepolisian. Tidak bisa kita bantah,” kata Irfan.

Terkait  dengan kasus tersebut, Irfan berbeda pandangan dengan penyidik. Dia menggangap kasus itu tidak ada unsur punglinya. ”Karena, masyarakat sudah menerima seutuhnya dana BLT Rp 600 ribu itu. Masyarakat hanya swadaya memberikan Rp 150 ribu melalui kepala dusunnya,” ujarnya.

Untuk memastikan itu, Irfan sudah turun mengecek ke masyarakat. Dia mempertanyakan ke penerima. ”Mereka menjawab, ikhlas memberikan Rp 150 ribu ke Kades. Karena, untuk diberikan kepada masyarakat lain yang tidak tersentuh dana BLT itu,” jelasnya.

Pada kasus tersebut kliennya dijerat pasal 12e Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. ”Kita punya strategi untuk membantah unsur pasal yang disangkakan tidak relevan dengan kejadian sesungguhnya,” kelitnya. (arl/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Kapal Tenggelam di Tarakan, Satu Polisi Asal Lombok Tengah Meninggal

Kabar duka datang dari Ditpolairud Polda NTB. Satu anggotanya yang sedang bawah kendali operasi (BKO) di Ditpolairud Polda Kalimantan Utara (Kaltara) meninggal dunia.

Penjualan Mobil Toyota di NTB Masih Stagnan, Avanza Paling Diminati

”Dibanding saat kondisi normal, penjualan mobil baru pulih di angka 40-50 persennya saja. Kondisi ini bisa dibilang masih jauh dari situasi penjualan saat normal dulu,” kata Kepala Cabang Krida Toyota NTB Samsuri Prawiro Hakki, kepada Lombok Post, Senin (10/8/2020).

Data Kemiskinan NTB Belepotan, Verifikasi dan Validasi Sangat Lambat

Verifikasi dan validasi data kemiskinan atau data terpadu kesejahteraan sosial (DTSK) di NTB rupanya masih lambat. Hingga kemarin, baru lima daerah yang melaporkan hasil verifikasi dan validasi DTSK tersebut. Dari lima daerah itu, progres tiga daerah belum sampai 50 persen.

Kurikulum Darurat, Materi Belajar Siswa Dipangkas Hingga 70 Persen

LAMA DINANTI, Kurikulum darurat secara resmi telah diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Pada kurikulum ini, banyak materi yang dipangkas bahkan lebih dari separo.

Lale Sileng, Figur Pemimpin Perempuan Kaya Pengalaman Birokrasi

Kenyang pengalaman di dunia birokrasi, Hj Lale Prayatni punya modal mumpuni untuk memimpin daerah. Urusan mengelola birokrasi, anggaran, hingga perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sudah lekat dengan kesehariannya. ”Sudah khatam saya soal itu,” kata Prayatni.

Harga Emas Naik, Aktivitas Pegadaian di Mataram Ikut Melonjak

Kondisi ini membuat jumlah penggadai yang mendatangi PT Pegadaian (Persero) terus bertambah. ”Dalam sehari, cabang atau unit besar yang ada di Mataram, biasa melayani lebih dari 50 orang nasabah. Kalau unit kecil sekitar 30-40 saja,” kata Suciati Triastuti, Asisten Manager Pegadaian Kota Mataram kepada Lombok Post, Senin (10/8/2020).

Paling Sering Dibaca

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Cucu Bupati Pertama Loteng Siap Mengabdi untuk Lombok Tengah

Menjadi satu-satu sosok perempuan, Hj Lale Prayatni percaya diri maju menjadi calon bupati Lombok Tengah. Birokrat perempuan ini ingin membawa perubahan bagi Lombok Tengah ke arah lebih baik. ”Saya terpanggil untuk mengabdi di kampung halaman saya,” kata Hj Lale Prayatni, Minggu (9/8).

Digerebek Polisi, Doyok dan Tutik Gagal Nyabu di Karang Bagu

Terduga pengedar sabu berinisial H alias Doyok ditangkap tim khusus (Timsus) Ditresnarkoba Polda NTB. Dia diringkus bersama seorang perempuan berinisial HT alias Tutik, Jumat sore (7/8) lalu.

Lale Sileng Pilih Yusuf Saleh Sebagai Wakil di Pilbup Loteng

Lale Prayatni memutuskan untuk menggandeng HM Yusuf Saleh. “Ya,” kata Lale singkat saat dihubungi, Minggu (9/8).
Enable Notifications.    Ok No thanks