alexametrics
Rabu, 5 Oktober 2022
Rabu, 5 Oktober 2022

PPK Proyek Labuhan Haji Akui Kesalahan di Hadapan Majelis Hakim

MATARAM-Terdakwa korupsi pembangunan dermaga Labuhan Haji tahun 2016 Nugroho diperiksa majelis hakim PN Tipikor Mataram. Dalam keterangannya, pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek tersebut pasrah dan mengaku salah. “Ya, saya akui saya salah,” kata Nugroho di hadapan majelis hakim yang diketuai Kadek Dedy Arcana didampingi hakim anggota Mahyudin Igo dan Fadli Hanra, Senin (15/8).

Dia mengaku tidak mengambil tindakan setelah pencairan uang muka pelaksanaan proyek tersebut. Seharusnya, dia memutus kontrak PT Guna Karya Nusantara (GKN), kontraktor pelaksana proyek tersebut.

Namun Nugroho malah memberikan kesempatan kepada perusahaan asal Bandung, Jawa Barat (Jabar) tersebut. Tujuannya agar proyek tersebut terus berjalan. ”Tetapi perusahaan itu tidak konsisten,” ucapnya.

Baca Juga :  Polda NTB Periksa Dosen Gadungan yang Dilaporkan Cabuli Mahasiswi

Saat ditanya mengenai adanya uang yang mengalir dalam proses pencairan tersebut, Nugroho mengaku tidak menerima uang atas pemberian kesempatan kepada perusahaan tersebut. ”Saya tidak ada terima uang,” kelitnya.

Dalam perkara itu, PT GKN telah menerima pencairan anggaran 20 persen. Yakni sekitar Rp 9 miliar. Namun sampai sejauh ini tidak ada progres pekerjaan yang dilakukan.

Berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kerugian negara yang timbul dari perkara tersebut sebesar Rp 6,3 miliar. Dalam kasus tersebut, Nugroho ditetapkan sebagai tersangka bersama Direktur PT Guna Karya Nusantara Taufik Ramdhani yang saat ini masih buron.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) M Isa Anshori mengatakan, dengan mengaku bersalah di persidangan, PPK sudah mengakui perbuatannya. Artinya semua keterangan saksi yang dihadirkan JPU tidak dibantah terdakwa Nugroho. ”Dari fakta-fakta persidangan itu telah muncul perbuatannya,” kata Isa.

Baca Juga :  Kasus Kredit Fiktif PD BPR NTB, Kejari Lotim Kembali Periksa Empat Saksi 

Pencairan uang muka tersebut sudah diterima langsung ke rekening terdakwa. Selanjutnya diserahkan ke direktur PT GKN. ”Dia terima melalui rekeningnya. Ini kan uang pinjaman negara  kepada pihak ketiga,” ujarnya.

Seharusnya sesuai tupoksinya, Nugroho selaku PPK memutus kontrak PT GKN. Karena, hasil pekerjaan dari anggaran yang sudah dicairkan tidak ada. ”Tetapi, malah memberikan kesempatan kepada perusahaan itu (PT GKN) untuk melanjutkan proyek,” sesalnya.

Sesuai dengan tupoksinya, Nugroho sudah melanggar. Artinya ada mens rea yang muncul dari tindakannya yang mengakibatkan negara merugi. (arl/r1)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/