alexametrics
Kamis, 13 Mei 2021
Kamis, 13 Mei 2021

Polisi Telusuri Unsur Pidana Investasi LTC

MATARAM-Penyelidik Ditreskrimsus Polda NTB masih mengembangkan kasus investasi bodong yang dijalankan Lucky Trade Community (LTC). Polisi masih mencari unsur pidana yang bakal dikenakan dalam kasus tersebut. “Apakah masuk bidang perbankan atau pidana umum,” kata Dirreskrimsus Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana Putra, Jumat (16/4/2021).

Penyelidik sudah menerima laporan dari para korban yang mengikuti LTC yang kini berubah nama menjadi Lucky Best Community (LBC). Pelapor sudah diklarifikasi. ”Tinggal panggil pengelolanya,” jelasnya.

Penyelidik sudah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan keterangan dari OJK, LTC tidak memegang izin melakukan transaksi keuangan. “LTC hanya memegang izin yang dikeluarkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk usaha perdagangan dan eceran. Bukan izin transaksi keuangan,” jelasnya.

Dia menegaskan, setiap investasi dalam bentuk transaksi keuangan harus mendapatkan izin dari pemerintah. Tidak bisa serta merta dengan semaunya mendirikan investasi dalam bentuk transaksi keuangan. “Kalau tidak ada izin, berarti itu masuk kategori investasi bodong,” tegasnya.

Hasil analisa OJK menyatakan, diduga LTC terbentuk berawal dari suatu komunitas pengusaha online. Tujuannya agar produk yang dijual para anggotanya bisa berkembang.

Tetapi seiring berjalannya waktu, komunitas tesebut berubah menjadi ladang investasi.  Tujuan awalnya, supaya anggota yang masuk dalam komunitas itu bisa mendapatkan pendapatan lain dari bisnis yang dijalankan.

Bagi anggota baru yang bergabung diharuskan memasukkan investasi sesuai paket. Jika memasukkan uang lebih besar, keuntungan yang dijanjikan bisa lebih besar. Dihitung keuntungannya mencapai 0,5 persen sampai 3 persen per hari. Atau setara 15 persen hingga 90 persen per bulan.

”Keuntungan yang dijanjikan di luar kewajaran. Bank saja yang sudah resmi hanya memberikan keuntungan 6 hingga 7 persen per bulan jika ada investasi dalam bentuk deposito,” kritik Ekawana.

Dari iming-iming itulah membuat orang kepincut untuk mengikuti investasi tersebut. Dari iming-iming itu apakah memungkinkan bisa masuk dalam ranah tindak pidana perbankan, informasi dan transaksi elektronik (ITE), atau pidana umum? ”Kita masih pertegas itu. Kalau masuk ranah tindak pidana umum, nanti kita limpahkan ke Ditreskrimum,” ujarnya. (arl/r1)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks