alexametrics
Rabu, 4 Agustus 2021
Rabu, 4 Agustus 2021

Berkas Penyidikan Pengadaan ABBM Poltekkes Belum Memenuhi Syarat Audit

MATARAM-Penyidik Ditreskrimsus Polda NTB mulai menghitung kerugian negara kasus pengadaan alat bantu belajar mengajar (ABBM) di Poltekkes Mataram. Mereka telah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan NTB. ”Kasus ini masih dikoordinasikan dengan BPKP,” kata Dirreskrimsus Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana Putra, Rabu (16/6).

Pengadaan ABBM itu dibiayai APBN melalui Kemenkes dengan anggaran mencapai Rp 27 miliar. Namun anggaran tersebut direvisi menjadi Rp 19 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk  membeli beberapa item barang. Salah satunya manekin.

Kasus yang sudah naik ke tingkat penyidikan mulai diusut sejak 2018 lalu. Awalnya, pengadaan yang dilakukan tahun 2016 tersebut menjadi temuan Itjen Kementerian Kesehatan. Temuan terkait proyek tersebut ditemukan di Aceh, Tasikmalaya, dan Mataram.  ”Sudah kita mintakan temuan itu ke Itjen, tetapi menurutnya itu bukan temuan kerugian negara,” kata Ekawana.

Atas dasar itu, penyidik mengulang menghitung kerugian negara. Tim sudah turun ke lapangan. ”Satu per satu dikunjungi. Termasuk ke Poltekkes,” kata dia.

Begitu juga dengan pemeriksaan saksi. Kuasa pengguna anggaran (KPA) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) dan saksi lainnya sudah diperiksa. ”Tinggal menunggu hasil koordinasi. Apakah ada potensi kerugian negaranya atau tidak,” ungkapnya.

Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi BPKP Perwakilan NTB Tukirin membenarkan penyidik Polda NTB telah berkoordinasi dengannya untuk menghitung kerugian negara. Tetapi setelah diteliti berkasnya dianggap belum lengkap. ”Belum kita lakukan audit, karena berkasnya belum lengkap. Kalau koordinasi memang iya, pernah,” kata Tukirin.

Dia tidak merinci apa saja kekurungan berkas penyidik. Sebab dia tidak begitu ingat. ”Yang pasti, menurut kami belum memenuhi syarat untuk diaudit. Belum bisa dianalisis,” jelasnya.

Beberapa saksi perlu diperiksa kembali dan proses pembayarannya seperti apa.  Hal itu yang harus diperkuat. ”Itu kita minta untuk dilengkapi,” terangnya.

Saat koordinasi tersebut, penyidik telah menemukan adanya indikasi penyimpangan tindak pidana korupsi (TPK). ”Dari berkas penyidik memang indikasi ada TPK,” pungkasnya. (arl/r1)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks