alexametrics
Kamis, 13 Agustus 2020
Kamis, 13 Agustus 2020

Kasus LCC Lobar, Mantan Dirut Tripat Divonis Lebih Ringan

MATARAM-Mantan direktur PT Tripat L Azril Sopandi dan bendaharanya Abdurrazak divonis lebih ringan dari tuntutan jaksa. Majelis hakim  PN Tipikor Mataram memvonis para terdakwa korupsi pengelolaan Lombok City Center (LCC) itu secara terpisah.

”Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lalu Azril Sopandi dengan penjara selama lima tahun,” kata ketua majelis hakim Sri Sulastri saat membacakan vonis didampingi hakim anggota Fathurrauzi dan Abadi, Kamis(16/7).

Selain itu, Azril dibebankan membayar denda Rp 200 juta subsider empat bulan kurungan. Hakim juga membebankan Azril membayar pengganti kerugian negara Rp 891,2 juta. ”Apabila tidak dibayarkan semua hartanya akan disita untuk menutupi kerugian negara. Apabila tidak bisa tertutupi, maka diganti pidana kurungan selama dua tahun,” ujarnya.

Sementara itu, Razak divonis lebih ringan dari Azril. Mantan bendahara PT Tripat itu divonis selama empat tahun penjara. Ditambah membayar denda Rp 200 juta subsider empat bulan kurungan.

Terdakwa (Razak,Red) juga dibebankan membayar uang pengganti kerugian negara  Rp 235,9 juta. ”Apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama satu tahun,” kata Sulastri membacakan amar putusan.

Vonis yang diterima kedua terdakwa itu lebih ringan dibanding tuntutan jaksa. Sebelumnya, Azril dituntut 6,5 tahun penjara. Serta denda Rp 250 juta subsider enam bulan dan uang pengganti kerugian negara Rp 641,2 juta subsider tiga tahun penjara.

Sedangkan Razak dituntut 5,5 tahun penjara. Ditambah denda Rp 250 juta subsider enam bulan kurungan dan uang pengganti Rp 235,59 juta subsider dua tahun enam bulan kurungan.

Menurut majelis hakim, Azril terbukti bersalah mengeluarkan kas PT Tripat untuk kepentingan pribadi. Dari dana penyertaan modal sejumlah Rp 1,2 miliar,  PT Tripat merugi Rp 436,19 juta. uang itu dipinjam Azril tanpa mencantumkan kwitansi kas keluar.

Begitu juga dengan Razak yang mengeluarkan uang PT Tripat sebesar Rp 235,9 juta atas perintah Azril. Uang itu dipakai untuk pinjaman mantan pejabat Pemkab Lombok Barat periode 2012-2014.

Pada kasus  tersebut ada dua item yang  diusut. Yakni, penyertaan modal,  PT Tripat selaku perusahaan daerah Lombok Barat (Lobar) sebesar Rp 1,7 miliar.

Kedua,  mengenai persoalan tukar guling (ruilslag) gedung Dinas Pertanian yang berdiri di atas lahan LCC. Pada ruilslag tersebut, PT Bliss memberikan uang pengganti Rp 2,7 miliar ke PT Tripat untuk membangunkan gedung Dinas Pertanian.

Uang pengganti itu dijadikan  sebagai pengakuan hutang oleh PT Tripat. Surat pengakuan hutang itu ditandatangani Azril selaku Direktur PT Tripat.

Uang itu sebagian digunakan untuk membangunkan gedung Dinas Pertanian Lobar yang baru serta digunakan sebagai biaya bea balik nama sertifikat Rp 148 juta, biaya pengosongan lahan Rp 50 juta, dan kompensasi ke mantan Kades Gerimak H Mistari sebesar Rp 1 miliar.

“Kompensasi kepada Kades pada waktu itu hanya akal-akalan terdakwa agar mendapatkan kickback atau keuntungan balik sebesar Rp 250 juta dari total Rp 1 miliar dana yang dikeluarkan,”  kata Sri membacakan pertimbangan putusannya.

Pada amar putusan majelis hakim juga menyebutkan  barang bukti dikembalikan ke jaksa.”Barang bukti dikembalikan ke JPU untuk proses pengembangan kasus,” tutup Sulastri membacakan amar putusan.

Usai persidangan, Azril mengaku belum menentukan sikap. Apakah akan melayangkan banding atau tidak. “Kalau masih ada jalan sesuai konstitusi ya kita gunakan. Ada waktu untuk pikir-pikir, ya kita gunakan dulu. Udah itu aja dulu,” kata Azril sambil berjalan meninggalkan ruang sidang.

Begitu juga jaksa penuntut umum (JPU), Marollah belum menentukan sikap. Meskipun, vonis yang dijatuhkan hakim lebih rendah dibanding tuntutan JPU. ”Kita masih memiliki waktu tujuh hari untuk menentukan sikap apakah banding atau tidak,” kata Marollah.

Terkait dengan pengembangan kasus, akan dikoordinasikan dengan pimpinan. Guna proses pengembangan. ”Barang bukti kan dikembalikan ke penyidik ya akan kita pertimbangkan untuk pengembangannya,” ucapnya. (arl/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Belajar Tatap Muka Harus Ada Izin Orang Tua Siswa

TALIWANG- Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) HW. Musyafirin menegaskan belajar tatap muka di sekolah di tengah covid-19 bisa saja digelar. Tetapi syaratnya harus ada izin atau persetujuan orang tua siswa.

Lima Daerah di NTB Alami Kekeringan Parah, Ini Daftarnya

Lima daerah di NTB mengalami kekeringan ekstrem dengan status awas. Yaitu Kabupaten Dompu, Bima, Sumbawa, Sumbawa Barat, dan Lombok Timur. ”Masyarakat  kami imbau mewaspadai dampak dari kekeringan,” kata Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Lombok Barat Luhur Tri Uji Prayitno, kemarin (11/8).

Tertular Korona, Satu Anggota DPRD Lombok Timur Diisolasi

SELONG-Salah seorang anggota DPRD Lotim berinisial SM terpapar covid-19. “Ya, ada anggota kami yang dikonfirmasi positif,” kata Wakil Ketua DPRD Lotim H Badran Achsyid membenarkan informasi tersebut saat dihubungi Lombok Post, Selasa (11/8).

Soal Wifi Gratis Dewan Mataram : Pak Sekda Jangan Siap-Siap Saja!

Niat DPRD Kota Mataram untuk memasang wifi gratis di setiap lingkungan segera terealisasi. “Pak Sekda sudah bilang siap. Tapi saya bilang jangan siap-siap saja. Harus segera, karena anak-anak sangat butuh,” terang Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram Nyayu Ernawati.

Lale-Yusuf atau Pathul-Nursiah, Siapa Didukung Golkar di Loteng?

MATARAM-Tampilnya H Yusuf Saleh mendampingi Lale Prayatni atau Lale Sileng membuat dinamika politik di Lombok Tengah (Loteng) semakin dinamis. Tidak hanya untuk peta perebutan kursi Kepala Daerah tetapi untuk arah dukungan partai Golkar.

H Masrun : TGH Saleh Hambali Harus Jadi Pahlawan Nasional

PRAYA-Kiprah dan nama besar ulama NU TGH Saleh Hambali tercatat dalam sejarah. Tokoh ulama karismatik yang berkontribusi nyata dalam membangun pendidikan dan semangat kebangsaan di Lombok, NTB.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Penggali Kubur LNS di Mataram Sakit, Arwah Minta Organ Dikembalikan

Penyidik telah melakukan otopsi terhadap jenazah Linda Novita Sari (LNS) maha siswi unram yang diduga jadi korban pembunuhan. Bagian tubuh LNS diambil dokter forensik untuk proses pemeriksaan.

Berkarya Pecah, Baihaqi-Diyah Terancam

MATARAM-Dualisme kepengurusan di DPP Partai berkarya berimbas ke daerah. terutama bagi Paslon yang sebelumnya menerima SK dukungan dari kepengurusan Berkarya terdahulu. Salah satunya pasangan H Baihaqi-Hj Baiq Diyah Ratu Ganefi (Baru) di Pilwali Mataram.

Ayo, Pekerja NTB Setor Nomor Rekening Dapat Bantuan Rp 600 Per Bulan

Para pekerja yang merupakan karyawan swasta di NTB tak boleh ketinggalan. Bagian Sumber Daya Manusia (HRD) di setiap perusahaan di NTB diingatkan agar proaktif menyetorkan rekening karyawan untuk mendapatkan bantuan Rp 600 ribu per bulan dari pemerintah.
Enable Notifications.    Ok No thanks