alexametrics
Rabu, 30 September 2020
Rabu, 30 September 2020

Kasus BPR Mandek, Jamwas Turun Tangan

MATARAM-Perkara korupsi merger PD BPR NTB sepertinya bakal panjang. Meskipun perkara tersebut masih berkutat pada proses upaya hukum para terdakwa.

Dari informasi yang didapat koran ini, Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) mendapatkan laporan terkait tebang pilih penanganan perkara tersebut. Karena, sejumlah temuan terkait pihak terkait yang diduga terlibat dalam kasus tersebut tak ditindaklanjuti penyidik.

Kejati NTB Arif membenarkan Jamwas turun ke Kejati NTB. Mereka memeriksa bidang pidsus. ”Ya, aspidsus diperiksa. Pemeriksaannya terkait persoalan kasus itu (merger PD BPR NTB),” kata Arif saat ditemui di kantornya, kemarin (12/9).

Materi pemeriksaan Jamwas terhadap anak buahnya tidak diketahui secara mendetail. Dia menyarankan untuk menanyakannya ke Aspidsus.  ”Langsung saja tanya yang bersangkutan. Saya tidak bisa menjawab itu. Nanti saya salah,” pintanya.

Arif mengatakan, terkait pengembangan perkara menjadi urusan Jampidsus. Jika Jampidsus mendapatkan laporan dari masyarakat, lalu dari hasil penelaahannya meminta aspidsus mengembangkan perkara, baru penyidik bergerak. ”Kalau ada perintah Jampidsus baru dilakukan pengembangan perkara,” kata dia.

Sementara ini, belum ada perintah dari Jampidsus untuk mengembangkan perkara tersebut. ”Kita tunggu saja ada atau tidak perintahnya,” ujarnya.

 Terkait penanganan perkara, jaksa berpatokan pada putusan akhir. Bukan pada peradilan tingkat pertama atau kedua. ”Di PT maupun di Mahkamah Agung tidak menyebut lagi peranan Manggaukang (Mantan Karo Ekonomi Pemprov NTB, Red),” kelitnya.

Dia menerima laporan secara lisan dan sekilas dari tim penyidik. Konon, Manggaukang yang bertindak sebagai Pengarah Tim Konsolidasi tidak mengetahui penggunaan anggaran. ”Itu yang saya dengar laporannya,” ujarnya. ”Tetapi, saya tidak tahu secara pasti,” jawabnya ragu. (arl/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

World Tourism Day, Pembangunan Harmoni Manusia dan Alam

PERUBAHAN arah pembangunan menuju pembangunan berkelanjutan saat ini menjadi tema utama dan agenda universal, termasuk dalam pembangunan disektor kepariwisataan. Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud yakni menyeimbangkan dan mengintegrasikan antara pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan untuk kelangsungan hidup manusia dan bumi (Resolusi Majlis Umum PBB, 2015).

PLN Diskon 75 Persen Tambah Daya Hingga 3 Oktober

PLN NTB terus mendukung upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi. Khususnya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan juga Industri Kecil Menengah. Salah satunya dengan memberikan keringanan Biaya Penyambungan Tambah Daya untuk memberdayakan dan menumbuhkan kegiatan perekonomian UMKM/IKM.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Masih Banyak Masyarakat Yakin Tak Tertular Korona

KESADARAN dan pemahaman masyarakat pada bahaya Covid-19 masih rendah. Hal itu tercermin dari survei Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Omnibus Law Disahkan, Buruh Ancam Mogok Nasional

Pembahasan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law di DPR yang sudah rampung menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pekerja. Sebab, pekerja akan paling terdampak dengan pasal-pasalnya. Salah satunya soal pemberian pesangon.

Optimisme Najmul – Suardi di Tengah Pandemi

Bencana gempa bumi 2018 dan pandemi Covid-19 membawa ujian berat bagi pariwisata di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Tetapi semangat tidak boleh padam, masa-masa pandemi harus dilalui dengan penuh keteguhan dan ikhtiar yang kokoh.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks