alexametrics
Sabtu, 23 Oktober 2021
Sabtu, 23 Oktober 2021

Eksepsi PPK Proyek Pengadaan Benih Jagung Tahun 2017 Ditolak

MATARAM-Terdakwa korupsi benih jagung tahun 2017 I Wayan Wikanaya harus gigit jari. Nota keberatan atau eksepsi yang diajukan ditolak majelis hakim dalam sidang pembacaan putusan sela di Pengadilan Negeri  (PN) Tipikor Mataram, kemarin (16/9).

Majelis hakim berpendapat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) sudah lengkap. ”Dakwaan JPU sudah membeberkan dengan jelas konstruksi hukum dalam perkara ini,” kata Ketua Majelis Hakim I Ketut Somanasa membacakan pertimbangan putusan sela.

Tidak hanya itu, Somanasa menyebutkan nota keberatan dari terdakwa yang mengganggap dakwaan JPU yang tidak jelas, lengkap, dan kabur tersebut tidak mendasar. Hakim berpendapat eksepsi yang diajukan pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam proyek pengadaan benih jagung itu sudah masuk dalam pokok perkara. “Perkara ini perlu dilanjutkan ke pembuktian dengan menghadirkan para saksi,” ujarnya.

Sidang bakal dilanjutkan Senin (27/9) nanti. Agendanya pemeriksaan saksi dari JPU. ”JPU harus siap menghadirkan saksi pada sidang selanjutnya,” perintah Somanasa sebelum mengetok palu tanda sidang ditutup.

Iskandar, penasihat hukum I Wayan Wikanaya menyatakan tetap tidak sependapat dengan putusan majelis hakim. Menurutnya, perkara ini seharusnya tidak masuk dalam ranah korupsi. ”Ini masuk pada persoalan administrasi,” katanya.

Menurutnya unsur merugikan negara dalam perkara sebenarnya sudah tidak ada. Karena temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diteruskan ke Itjen Kementerian Pertanian (Kementan) sudah dibayar. “Temuan BPK Rp 10,5 miliar itu sudah dibayar. Seharusnya tidak ada lagi namanya merugikan negara,” ujarnya.

Tetapi, muncul lagi kerugian negara berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang jumlahnya membengkak menjadi Rp 27,3 miliar. ”Seharusnya, aparat penegak hukum tidak bisa menggunakan dua hasil audit. Itu melanggar aturan,” kata dia.

Untuk menganulir hasil temuan BPKP tersebut, pihaknya bakal berupaya mencari pendapat dari saksi ahli. “Dua hasil temuan audit itu masih menjadi pertanyaan kami. Seharusnya, auditor yang diberikan kewenangan berdasarkan undang-undang untuk melakukan audit adalah BPK. Seharusnya hasil audit BPK yang digunakan bukan BPKP,” protesnya.

Sebelumnya, Wikanaya didakwa turut terlibat dalam korupsi proyek pengadaan benih jagung yang menelan anggaran Rp 48,5 miliar. Dia menjalankan perintah kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB untuk menunjuk PT Sinta Agro Mandiri sebagai rekanan pengerjaan proyek paket pertama. Selanjutnya menunjuk PT Wahana Banu Sejahtera sebagai rekanan pada paket kedua. (arl/r1)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks